TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan dana sekitar Rp 1,1 miliar untuk Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Pengeboran PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Anggaran tersebut menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo diambil dari APBD yang berada di Badan Perencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
"Anggarannya sudah ada di Bappeda," kata Soekarwo kepada Tempo di gedung negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 18 Februari 2016.
Ihwal Surat Keputusan (SK) tentang tim tersebut Soekarwo belum mengetahui apakah sudah ada SKnya atau belum. Akan tetapi menurutnya tim yang terdiri dari beberapa dosen yang ahli dalam bidang geofisika maupun ahli geologi telah bekerja.
"Kalau SK nanti saya akan cek tapi mereka sudah jalan kok," katanya.
Hal yang berbeda dikatakan oleh Ketua Tim Kajian Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi Kegiatan Pengeboran PT Lapindo Brantas Inc, Amin Widodo. Amin mengatakan bahwa saat ini timnya belum bekerja karena sampai saat ini belum mendapatkan SK dari pemerintah provinsi.
"Belum ada SK dan kami belum bekerja," katanya.
Selain itu, Amin mengatakan bahwa dana yang dijanjikan untuk melakukan kajian tentang pengeboran PT Lapindo sendiri juga belum diterima oleh tim. "Anggaran belum ada, SK belum ada ya kami belum kerja,"
Rencana pengeboran tiga sumur baru (TGA-1, TGA-6, TGA-10) yang akan dilakukan PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, menuai protes dari masyarakat sekitar. Warga mengaku trauma, sehingga rencana pengeboran dihentikan sementara dan Lapindo menarik alat-alat beratnya.
Bahkan Seokarwo sendiri juga meminta pengeboran itu dihentikan. Soekarwo kemudian membentuk tim kajian sendiri untuk mengkaji dampak ekonomi maupun sosial dari pengeboran Lapindo.
EDWIN FAJERIAL
