TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengganti direksi PT Garuda Indonesia. Dia tiba-tiba menyatakan hal ini saat berbicara dalam seminar nasional "Peta Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan" di University Club UGM, pada Rabu, 24 Februari 2016. "Ketika presiden meminta ada percepatan dan akselerasi, Direksi Garuda lemot. Selama ini juga rugi terus," kata Marwan.
Marwan "ngambek" karena semestinya bisa datang tepat waktu ke acara seminar itu kalau tidak ketinggalan pesawat dan terjebak delay. Marwan dijadwalkan hadir di acara seminar pada pukul 09.00, tapi dia baru muncul pada pukul 13.15.
Semestinya, Marwan terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Garuda pada pukul 08.05. Namun, dia baru sampai ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 08.00. "Sebenarnya masih bisa mengejar, karena tidak butuh lima menit untuk menuju ke pesawat dengan pakai mobil bandara, tapi tidak diperbolehkan," katanya.
Marwan lalu mendapatkan jatah penerbangan pada pukul 10.00. Namun, jadwal penerbangan pesawatnya mundur satu setengah jam karena delay. "Sebelum turun juga masih muter-muter dulu selama setengah jam," katanya.
Marwan mengeluh karena selama menunggu delay pesawat, tidak ada kompensasi bagi dia dan penumpang lain, seperti sekadar makanan ringan. "Sudah tidak pernah untung, di sisi lain diproteksi habis-habisan oleh negara," katanya.
Ujung-ujungnya, Marwan mengaitkan kritiknya soal proteksi pemerintah terhadap Garuda dengan kegagalan rencana Lion Group untuk membangun bandara di Lebak, Banten. Tahun lalu, perusahaan maskapai yang dimiliki kolega Marwan di Partai Kebangkitan Bangsa, yakni Rusdi Kirana, itu tidak mendapatkan restu dari Kementerian Perhubungan untuk membangun bandara di Lebak. "Padahal, nilainya Rp 5 triliun dan bisa memperbaiki perekonomian Lebak yang masih termasuk daerah tertinggal," kata Marwan.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
