TEMPO.CO, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan berencana menggelar musyawarah kerja nasional atau mukernas di Ancol, Jakarta, Kamis, 25 Februari 2016. Kedua kubu, yakni Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya dan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta, mengklaim dan berkukuh mendapat restu dari Suryadharma Ali, ketua umum hasil Muktamar Bandung.
Amir Uskara, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan kubu Romahurmuziy, mengatakan mukernas yang digelar di Ancol diketahui dan mendapat restu Suryadharma. Menurut dia, jauh-jauh hari, pengurus pusat telah melakukan komunikasi dengan Suryadharma—saat ini ditahan karena kasus dugaan korupsi—terkait dengan persiapan mukernas. ”Sebanyak 15 ketua DPW se-Indonesia ketemu dengan Suryadharma,” ujar Amir saat dihubungi Tempo, Rabu, 24 Februari 2016.
Legislator pusat ini berharap, sekelompok orang yang tidak memahami proses islah dalam PPP tidak memberikan informasi sesat kepada kader partai. Amir juga menilai, ada pihak-pihak di lain kubu yang memprovokasi agar proses islah tidak tercapai. Namun Amir tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.
Baca juga: Soal Mukernas PPP, Asrul: SDA Bukan Menolak, tapi Menunda
Konflik internal partai berlambang Ka’bah ini bermula dari munculnya kepengurusan hasil muktamar yang dianggap berbeda. Kubu Djan Faridz hasil muktamar Jakarta mengklaim kepengurusannya adalah sah. Klaim mereka berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Kubu Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya juga mengklaim sebagai pengurus yang sah berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
Walhasil, setelah putusan MA, Kementerian menerbitkan keputusan bahwa kepengurusan PPP dikembalikan pada Muktamar Bandung dengan kepengurusan Suryadharma sebagai ketua dan Romahurmuziy selaku sekretaris jenderal. Atas putusan ini, para sesepuh partai meminta musyawarah kerja digelar.
Amir, yang kini berada di Jakarta menghadiri mukernas, mengungkapkan pihaknya tak dapat menghalangi langkah kubu Djan jika tidak mau menerima mukernas. ”Ya, itu haknya.”
Baca juga: Buka Mukernas PPP, Yasonna: Kalau Berkelahi, Anda yang Rugi!
Pendapat bertolak belakang diungkapkan Taufiq Zainuddin, Ketua PPP Sulawesi Selatan kubu Djan. Menurut dia, peserta mukernas yang menghadiri PPP hasil Muktamar Bandung itu tidak benar. Soalnya, kata Taufiq, Ketua Umum Suryadharma tidak pernah dilibatkan untuk membahas kegiatan itu. ”Itu hanya akal-akalan kubu Romahurmuziy,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PPP hasil Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah menyatakan Djan tak akan hadir dalam mukernas. ”Tidak ada undangan,” tuturnya. Dimyati mengklaim baru saja berhubungan dengan Suryadharma. ”Suryadharma tidak merestui dan tidak ada mukernas,” ujar Dimyati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Dimyati menegaskan, penyelesaian konflik internal PPP adalah hal mudah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung, seharusnya PPP sudah islah. ”Tinggal pengurus Muktamar Surabaya dan Jakarta dipadukan dan ditentukan apakah muktamar islah atau muktamar luar biasa. Itu saja,” ujar Dimyati.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI | ANGELINA ANJAR SAWITRI (JAKARTA)
