TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perkumpulan Narasita, organisasi yang berfokus pada isu perempuan, menyebut kualitas politikus perempuan merosot karena buruknya proses rekrutmen partai politik. "Modalnya duit, bukan politikus perempuan yang punya pengalaman berorganisasi dan aktif dalam gerakan sosial politik," kata aktivis Narasita Yogyakarta, Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Perempuan bertajuk “Perempuan, Politik, dan Gerakan Anti-Korupsi” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin, 14 Maret 2015.
Diskusi itu digelar oleh Yayasan Satu Nama dan Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, yang jatuh pada 8 Maret. Ini adalah diskusi kedua yang digelar tahun ini.
Baca Juga:
Ari menyebut sejumlah politikus perempuan, yang vokal menyuarakan kepentingan dan hak perempuan, tersingkir. Dampaknya, parlemen diisi oleh orang-orang yang kualitasnya dipertanyakan untuk mengadvokasi kepentingan perempuan melalui program-program legislatif.
Ari juga prihatin dengan turunnya jumlah perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Pemilu 2014, jumlah perempuan anggota DPRD DIY turun 50 persen dibanding Pemilu 2009 atau dari 12 perempuan menjadi enam. Di tingkat nasional, DIY menempati urutan 24 untuk persentase kursi perempuan di DPRD provinsi atau hanya 10,91 persen.
Ia menyebut gerakan perempuan saat ini punya sejumlah kelemahan, di antaranya perempuan masih enggan terlibat dalam bidang politik. Sebab, politik dianggap sebagai hal yang kotor. "Sebagian alergi dengan politik," tuturnya.
Selain itu, persaudaraan perempuan belum kuat. Keengganan perempuan berpolitik ini justru melanggengkan budaya patriarki. Saat ini persoalan tersebut semakin kompleks sehingga mengancam kualitas hidup perempuan. Misalnya, perempuan mengalami kekerasan di wilayah domestik dan publik.
Ari menyatakan ada beberapa hal yang menghalangi perempuan untuk berpolitik. Di antaranya dipengaruhi budaya patriarki dan terhambat proses seleksi partai politik. Selain itu, jaringan antarorganisasi massa dan partai politik masih lemah.
Kemiskinan dan minimnya akses pendidikan juga berpengaruh terhadap partisipasi perempuan dalam bidang politik. Ari pun mengkritik kurangnya hubungan dengan media dalam membangun opini tentang keterwakilan perempuan.
Pengurus AJI Yogyakarta, yang juga jurnalis Tempo, Addi Mawahibun Idhom, mengatakan media kerap bias ketika memberitakan isu gender. Beberapa hal yang diangkat media justru meminggirkan dan mengeksploitasi perempuan. "Saat ini yang dikejar media adalah rating dan jumlah pembaca yang banyak, bukan kualitas pemberitaan," ujarnya.
Imron Mustofa dari Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatakan sebagian mahasiswa belum punya kesadaran yang kuat untuk terlibat dalam gerakan mahasiswa di kampus. Padahal keterlibatan itu penting supaya mereka punya keterampilan berorganisasi.
SHINTA MAHARANI
