Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Ancam Reshuffle, Target Dwelling Time Jadi 2,5 Hari  

image-gnews
Pekerja beristirahat dengan latar aktivitas bongkar muat peti kemas di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Pekerja beristirahat dengan latar aktivitas bongkar muat peti kemas di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Dwelling Time, Agung Kuswandono, menargetkan bisa menekan waktu bongkar muat di Pelindo II selama 2,5 hari. Menurut dia, Presiden Joko Widodo menginginkan agar dwelling time dapat ditekan maksimal tiga hari. "Sore ini kami diperintahkan Menteri Menko Kemaritiman Rizal Ramli untuk mengadakan rapat terbatas," tutur Agung di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.

Menurut Agung, Menteri Rizal mematok target waktu dwelling time di Indonesia bisa sama dengan pelabuhan di Singapura. Saat ini, waktu bongkar muat di pelabuhan Singapura hanya dua hari. "Singapura negara transit, Indonesia negara tujuan ekspor-impor," kata Agung. Dia mengklaim waktu dwelling time saat ini sudah bisa ditekan menjadi 3,6 hari dari sebelumnya yang mencapai satu minggu.

BACA: Reshuffle Kabinet, Mereka Mencoba Dikte Jokowi?

Agung mengatakan sudah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk menekan waktu bongkar muat barang. Pada 1 Maret lalu dia mulai memberlakukan tarif progresif hingga 900 persen bagi kontainer yang masuk pelabuhan tersebut. Pelindo II juga telah memasukkan kereta barang. Rencananya, pada pekan depan pihaknya akan berkoordinasi dengan tiga pelabuhan lain di kawasan Banten untuk menopang Pelindo II.

Koordinasi tersebut bertujuan agar beban kapal ekspor impor yang selama ini menumpuk di Pelindo II bisa terurai. Respons ini merupakan tanggapan atas perintah
Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan menteri dalam kabinetnya untuk segera menyelesaikan masalah masa waktu tunggu dwelling time. Dia mengaku kecewa karena dwelling time di Indonesia mencapai 6-7 hari. "Setelah saya cek lagi di bawah 5 hari."

BACA: Ribut Reshuffle, Golkar Mengaku Ditawari Menteri oleh Jokowi

“Saya tunggu. Jika 6 bulan tidak bergerak sama sekali, ada menteri yang akan saya copot," kata Jokowi Kamis pekan lalu. Jokowi mengingatkan jika salah satu alasan perombakan kabinet jilid pertama adalah masalah dwelling time. Presiden minta menteri yang sekarang ada di kabinetnya segera menyelesaikan persoalan tersebut supaya tidak menjadi korban seperti reshuffle berikutnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Jangan sampai ada korban lagi terkait dengan dwelling time, jangan main-main lagi," ucapnya. Jokowi menginstruksikan menteri yang berhubungan dengan dwelling time mengikuti sistem seperti yang dilakukan Singapura dan Malaysia. Presiden berharap, bulan ini atau bulan depan waktu dwelling time hanya 3 hari.

BACA: Reshuffle Kabinet Jokowi, Luhut: Tanyalah pada Rumput yang Bergoyang

Dalam perombakan kabinet pada Agustus tahun lalu, Jokowi mencopot sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Susilo. Beberapa pekan sebelumnya, Jokowi marah besar ketika melakukan inspeksi mendadak mengenai dwelling time di Tanjung Priok. Saat itu ia menyatakan tidak takut mencopot menteri jika masalah dwelling time tak segera dibereskan.

Selain Indroyono, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno dicopot. Presiden Jokowi juga menggeser posisi Sofyan Djalil dari Menteri Koordinator Perekonomian menjadi Kepala Bappenas.

AVIT HIDAYAT

BERITA MENARIK
Usai Jalani 2 Latihan Bebas F1, Begini Kata Rio Haryanto
Menkopolkam Luhut: Ahok Orang Tionghoa, Who Cares?
Diperiksa BAP Soal Kopi, Jessica Kekeuh Tak Akui Bunuh Mirna

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

1 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

1 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

5 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

5 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

6 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.


Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Jokowi Hormati Putusan MK: Tuduhan ke Pemerintah Tak Terbukti

Usai putusan MK Jokowi mengatakan, pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini ke pemerintah yang akan datang.


Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

8 jam lalu

Sampai di Sini Ganjar dan Mahfud Md, Lika-liku Keduanya dalam Kontestasi Pilpres 2024

Ganjar Pranowo menyebut perjalanannya bersama Mahfud MD di Pilpres 2024 telah berakhir usai putusan MK soal sengketa Pilpres 2024.


Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

8 jam lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
Menhub Budi Karya Sebut Bandara Panua Pohuwato akan Tingkatkan Perekonomian Gorontalo

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Panua Pohuwato menjadi pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohuwato dan Provinsi Gorontalo.


Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

9 jam lalu

Cover Majalah Tempo 29 Oktober 2023. FOTO/ilustrasi Majalah Tempo/Tempo Kendra Paramita
Majalah Tempo Pernah Ungkap Jokowi Cawe-Cawe dalam Pengusungan Gibran di Pilpres 2024

Majalah Tempo edisi akhir Oktober 2023 memaparkan sejumlah peran Jokowi cawe-cawe pengusungan putra sulungnya, Gibran sebagai cawapres Prabowo.


Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

15 jam lalu

Prabowo dan Jokowi di restoran Seribu Rasa. Instagram/Prabowo
Putusan MK Sebut Presiden Tak Ikut Campur dalam Pilpres 2024, Tapi Jokowi Pernah Akui Cawe-Cawe

Putusan MK sebut Presiden Joko Widodo tak cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Tapi, "Saya harus cawe-cawe," kata Jokowi Senin, 29 Mei 2023.