Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tahan 700 Kapal Asing, Menteri Susi: Saya Keras Kepala  

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 15 April 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diminta segera menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta sementara waktu. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, memberikan keterangan kepada awak media, di Jakarta, 15 April 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diminta segera menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta sementara waktu. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan semua awak kapal asing dilarang menangkap ikan di laut Indonesia. Larangan itu tidak bisa ditawar lagi. Begitu pun dalam konteks investasi.

"Tidak ada lagi investasi asing dalam hal tangkap ikan. Kalau soal pengolahan atau beli pabrik hasil laut tidak masalah, tapi tak boleh ikut menangkap ikan," kata Susi di gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Mei 2016.

Susi mengatakan banyak pihak asing memakai dalih investasi untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Parahnya, sebagian kapal asing justru pergi begitu saja dari laut Indonesia tanpa melaporkan jumlah tangkapannya. Hal itulah yang ingin ia ubah.

"Saya keras kepala di kabinet. Saya tekankan, yang tangkap ikan harus nelayan Indonesia. Asing boleh beli dan mengolah, tapi untuk tangkap, no! Harus 0 persen," katanya.

Susi mengatakan seluruh kebijakan KKP yang sudah ia cetuskan belum 100 persen melindungi laut Indonesia dari serbuan pihak asing. "Karena sumber daya alam kita luar biasa, selalu diincar orang luar. Jadi kita harus bersama memastikan praktek tidak benar tak terjadi," ujarnya.

Kata Susi, pemerintah kini masih menahan kapal asing yang terlibat penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. "Kami masih tahan 700 kapal dari berbagai negara," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Susi mengatakan kapal asing itu hanya akan dilepas jika sudah membayar pajak selama beroperasi di wilayah laut Indonesia. "Akan ada perjanjian yang ditandatangani duta besar negara masing-masing, bahwa mereka tak boleh kembali ke laut kita."

Susi bercerita sempat didekati oleh sejumlah purnawirawan TNI maupun mantan pejabat KKP yang memintanya melepas kapal-kapal asing, yang saat ini ditahan di wilayah Papua. Namun Susi tak terpengaruh. "Saya ini masih suka ditekan. Tapi saya lebih baik mundur dari kursi menteri daripada melepas kapal asing yang segede-gede gajah itu," tuturnya.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun mendukung kebijakan Susi. Sebuah kesepakatan terkait dengan pengawasan laut sudah ditandatangani kedua menteri pada Selasa pagi. Lewat kesepakatan itu, KKP mendapat bantuan Kementerian Pertahanan ihwal pengadaan dan operasional pesawat udara dalam rangka patroli laut.  "Tugas saya pertahanan, harus bisa menyadari ancaman nyata. Salah satunya ancaman pencurian sumber daya kelautan di Indonesia," kata Ryamizard.

Penanganan illegal fishing, kata Ryamizard, memang menjadi tugas bersama para menteri. Dia berkata, tak hanya kedaulatan politik yang perlu, tapi juga kedaulatan ekonomi.  "Bilang pada mereka (nelayan asing), kalau mau mancing bareng, di kolam saja," ujar Ryamizard, berkelakar.

YOHANES PASKALIS

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

21 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

22 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

40 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

40 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

49 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

51 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

52 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok