TEMPO.CO, Depok - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online di Depok ricuh. Ratusan orang tua siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Depok di Gedung Baleka II, Selasa, 28 Juni 2016, lantaran server PPDB online mati.
Orang tua siswa, Lisda Dwi Rahayu, mengeluhkan adanya kerancuan dalam proses PPDB secara online di Depok. Pendaftaran PPDB online dibuka pada 27-28 Juni 2016. "Kemarin mendaftarkan anak saya ke dua sekolah bisa. Tapi hari ini server-nya rusak," ujarnya.
Lisda mendaftarkan anaknya kembali karena pada pendaftaran pertama anaknya tidak lolos. Ia melihat ada yang aneh pada pendaftaran pertama. Sebab, saat itu kuota SMA Negeri 5 dan 8 tersedia 100 kursi.
Namun tak lama kemudian kuota tiba-tiba bertambah menjadi 200 kursi secara mendadak, yang membuat anaknya terdepak dari urutan sebelumnya. "Senin sore bertambah kuotanya tiba-tiba. Makanya saya mendatangi Dinas Pendidikan," ujarnya.
Ia menduga ada kecurangan dalam proses PPDB. Sebab, kuota yang dibuka tidak sesuai dengan jumlah yang disediakan di setiap sekolah negeri.
Menurut Lisda, bila satu sekolah mempunyai sembilan rombongan belajar, dan satu rombongan mencapai 40 siswa per kelas, setiap sekolah negeri di Depok mempunyai kuota 360 kursi. Dengan catatan dari kuota tersebut 25 persennya dari jalur afirmasi.
"Seharusnya kuota yang dibuka untuk online bukan dari jalur afirmasi lebih dari 200. Ini kenapa cuma 100 kursi yang dibuka untuk daftar PPDB online," ujarnya.
Lisda curiga kuota yang tidak sesuai tersebut menjadi celah untuk orang lain menitipkan siswa. Sebab, Dinas Pendidikan menutupi kuota sekolah yang sebenarnya. "Ini bentuk kecurangan agar bisa bermain uang untuk menitipkan siswa yang tidak bisa masuk. Sudah bukan rahasia lagi PPDB proyek pemerintah," ucapnya.
Selain itu, ia menyayangkan tidak adanya pejabat yang berwenang dari Dinas Pendidikan di tempat saat kejadian ini. Bahkan Ketua PPDB juga tidak ada di kantornya saat proses PPDB berlangsung. "Ketuanya kabur. Seharusnya saat ada masalah seperti ini dia ada di depan. Sebab, staf tidak bisa mengambil kebijakan," katanya.
Senasib, Budi Karma, orang tua siswa, mengeluhkan proses PPDB online. Bahkan, dari 13 sekolah negeri yang membuka pendaftaran, ada satu sekolah yang tidak bisa diakses. "SMA Negeri 12 hilang dari data pendaftaran PPDB," ujarnya.
Staf Dinas Pendidikan Kota Depok Syaiful Anwar mengatakan kesalahan ada di Telkom sebagai penyedia aplikasi. Pihaknya telah berkoordinasi ihwal rusaknya server PPDB yang tidak bisa diakses. "Sekarang sudah bisa. Kami juga menunggu keputusan apakah akan diperpanjang proses pendaftaran online atau tidak," ujarnya.
Selain itu, untuk kuota yang hanya ditampilkan 100 siswa di PPDB online, sedang dimusyawarahkan terlebih dahulu. "Semua pejabatnya sedang ke Bandung, rapat," kata Syaiful.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Hafid Nasir menyayangkan rusaknya server selama PPDB. Selain itu, server hanya memunculkan kuota sebanyak 100 siswa saja di setiap sekolah. "Jadi menimbulkan opini ke mana-mana. Sebab, penerimaan PPDB online sebanyak 75 persen dari kapasitas sekolah," ucapnya.
Ia menyesalkan pejabat Dinas Pendidikan dan Ketua PPDB yang tidak ada di kantornya saat kericuhan ini terjadi. "Seharusnya pejabat proaktif. Ini sangat kami sesalkan, pejabat tidak ada satu pun," ujarnya.
Hafid melihat dalam proses PPDB di Depok saban tahun selalu terjadi kecurangan. Bahkan lebih dari 20 persen penerimaan siswa baru di Depok lewat jalur tidak resmi. "Lebih dari 20 persen PPDB tahun kemarin dipastikan titipan," ucapnya.
IMAM HAMDI
