TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan moratorium pengiriman batu bara ke Filipina Selatan akan dilanjutkan hingga jalur laut pengirimannya aman. "Kita selama belum latihan (patroli laut gabungan) tahan dulu, kalau sudah aman, baru buka," ujarnya di depan gedung Pancasila Kemhan, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2016.
Menurut dia, keamanan jalur laut tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia maupun Filipina. "Kalau batu bara kita keluar (ekspor), ekonomi kita ada tambahan. Filipina juga senang karena listrik mereka tergantung batu bara kita," ujarnya.
Jalur ekonomi tersebut, kata dia, selayaknya dijaga kedua negara ini. "Karena untungkan dua pihak, dua pihak ini juga yang harus mengamankan."
Di lain pihak Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan memberi angin segar terkait dengan metode pengiriman batu bara. Menurut dia, TNI bisa mengawal langsung pengiriman muatan ke Filipina Selatan.
"Ke depan, TNI boleh menaiki kapal yang membawa batu bara ke Filipina,” kata Luhut saat melakukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kamis kemarin.
Pemberlakuan moratorium yang berkepanjangan, menurut Luhut, akan menyulitkan Filipina. Pasalnya, 96 persen kebutuhan bahan bakar Filipina, diimpor dari Indonesia. Dengan kepentingan itu, Filipina pun harus bisa menjamin keamanan pengirimannya.
Jaminan keamanan jalur laut itu sempat dipertanyakan saat terjadi perompakan oleh kelompok bersenjata, terhadap sejumlah kapal berbendera Indonesia, pada Maret-April 2016. Buntutnya, terjadi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi anak buah kapal batu bara tersebut.
Yang paling baru adalah penyanderaan tujuh warga negara Indonesia yang bekerja di kapal tarik Charles 001 dan tongkang Robby 152 milik PT Rusianto Bersaudara, dari Samarinda. Pemerintah tengah mengupayakan penyelamatan mereka, sambil berembuk mengenai kebijakan pengamanan laut yang tepat.
YOHANES PASKALIS
