TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, Habiburokhman, mengomentari majunya Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 melalui jalur partai politik. Dia merasa memenangi perseteruan dengan Ahok dan terkait dengan pengumpulan satu juta KTP.
"Akhirnya, saya yang menang dalam mind game soal KTP itu. Sejak awal, saya memang yakin KTP tersebut hanya isapan jempol dan sepertinya Ahok pun berhasil saya yakinkan lewat rangkaian tweet tersebut dengan memilih jalur parpol," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Juli 2016.
Pada Maret lalu, Ahok menyatakan maju dalam pilkada DKI 2017 melalui jalur independen bersama Teman Ahok dengan mengumpulkan sejuta KTP. Ahok pun memilih Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono sebagai pasangannya. Belakangan, Ahok meralat keputusannya itu. Tadi malam, Ahok memutuskan maju lewat partai politik.
Menurut Habiburokhman, inkonsistensi Ahok tersebut dapat memperburuk citra politikus. Seharusnya, tutur dia, politikus tidak mencla-mencle. "Maret putuskan independen dengan Heru, Juni umumkan sudah terkumpul 1 juta KTP, Juli malah umumkan maju lewat jalur parpol," tuturnya.
Habiburokhman menilai Teman Ahok juga tidak konsisten. Dia menyinggung istilah yang dilontarkan Teman Ahok soal pencalonan lewat independen yang kelompok relawan Ahok itu ibaratkan naik bus dan pencalonan lewat parpol seperti naik mobil mewah.
Saat itu, menurut Habiburokhman, Teman Ahok dengan bangga menyatakan lebih baik naik bus karena, jika Ahok naik mobil mewah, mereka tidak bisa ikut. "Sekarang, setelah Ahok tinggalkan jalur independen, mereka berlagak lupa dengan pernyataan mereka sendiri," katanya.
Dengan sikap Ahok tersebut, Habiburokhman menganggap Ahok hanya mementingkan kekuasaan. "Tidak peduli lewat jalan apa," ucapnya. Habiburokhman pun menambahkan, pilihan jalur pencalonan seharusnya merupakan pilihan yang ideologis.
Sebelumnya, Habiburokhman ogah mempercayai capaian Teman Ahok yang telah mengumpulkan sejuta KTP dukungan untuk Ahok. Habiburokhman pun mempertanyakan verifikasi KTP yang telah dikumpulkan tersebut. Ia menilai Teman Ahok sangat ketakutan ketika dalam Undang-Undang Pilkada yang baru metode verifikasi dilakukan dengan sensus atau pengecekan satu per satu.
Menurut Habiburokhman, indikasi paling jelas soal ketidakbenaran sejuta KTP untuk Ahok adalah ketidakberanian Teman Ahok mendeklarasikan pencalonan Ahok lewat jalur independen. Ia pun menyarankan Ahok tidak menghabiskan energi soal KTP tersebut.
ANGELINA ANJAR SAWITRI