TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan Presiden Joko Widodo belum meminta nama kepada partainya terkait dengan pergantian jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut dia, yang lebih penting saat ini ialah memikirkan kriteria yang layak menduduki kursi Menteri ESDM. "PDIP hanya akan berbicara ketika Presiden meminta masukan," kata Hasto di gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016. Ia mengatakan partainya taat terhadap fatsun, asas, dan mekanisme tata pemerintahan yang baik.
Baca:
Ini yang Bikin Istana Disebut Kecolongan soal Arcandra
Fadli Zon Minta DPR Tak Interpelasi Kasus Arcandra
Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM
Menurut Hasto, bukan menjadi masalah bila kursi Menteri ESDM diisi kader parpol atau kalangan profesional, asal kapasitas kepemimpinan dan pemahaman terhadap politik energinya mumpuni sehingga mendorong pemerintahan yang berdaulat energi. "Tentang siapa yang akan ditunjuk oleh Presiden, itu hak prerogatif," tuturnya.
Hasto berpendapat, kursi Menteri ESDM mengundang berbagai macam kepentingan. Karena itu, harus ada upaya menangkal agar kepentingannya hanya untuk bangsa dan negara. "Bukan untuk orang per orang atau pun sebuah kelompok," ucapnya.
Kursi Menteri ESDM saat ini diisi Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas. Menteri sebelumnya, Arcandra Tahar, dicopot oleh Presiden lantaran masalah dwikewarganegaraan.
AHMAD FAIZ
