Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agus Widjojo: Rekonsiliasi Tragedi PKI Tak Terhindarkan  

Editor

Pruwanto

image-gnews
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo di sela-sela Simposium Anti PKI di Balai Kartini Jakarta, 1 Juni 2016. TEMPO/Arkhe
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Simposium 65, serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan konsisten mengusung konsep rekonsiliasi sebagai rekomendasi penyelesaian tragedi 1965.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, yang juga anggota Tim Perumus Simposium 65, mengatakan konsep rekonsiliasi tak terhindarkan. "Dari semua hal yang dipertimbangkan, memang hal itu (rekonsiliasi) yang paling mungkin dilakukan," ucap Agus kepada Tempo, Kamis, 25 Agustus 2016.

Penyelesaian tragedi 65 masih mandek hingga saat ini. Berbagai pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda perihal bagaimana perkara itu harus diselesaikan. Ada yang mengharapkan cara yudisial seperti pihak korban, ada pula yang mengharapkan penyelesaian nonyudisial alias rekonsiliasi. 

Baca: Wiranto dan Agus Widjojo Bahas Hasil Simposium Tragedi 1965

April lalu, sebuah simposium terkait dengan tragedi 65 digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta, untuk mencari solusinya. Kesepakatan yang didapat dari simposium itu kemudian dibawa ke Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dirumuskan. Kabar terakhir, rekomendasi hasil perumusan itu telah diterima Presiden Joko Widodo pada Agustus ini.

Agus menjelaskan, rekonsiliasi menjadi hal yang paling mungkin direkomendasikan seusai serangkaian rapat yang dilakukan sejak April lalu karena ternyata sulit memenuhi syarat-syarat perkara 65 bisa dibawa ke meja hijau. Apalagi, ujar dia, perkara 65 terjadi 51 tahun lalu.

Selain itu, tutur Agus, rekonsiliasi dianggap melibatkan lebih banyak unsur dan elemen dibanding penyelesaian secara yudisial. Agus mengatakan setidaknya ada empat elemen dalam rekomendasi rekonsiliasi yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada unsur pengungkapan kebenaran, penerapan keadilan yang bersifat restoratif, perbaikan hak-hak korban, serta kebijakan mengganti kerugian korban," ucap Agus.

Baca: Komnas HAM Minta Wiranto Lanjutkan Penyelesaian Kasus HAM

Agus berujar, hingga saat ini, belum ada respons dari Presiden Joko Widodo terkait dengan rekomendasi itu, meski sudah diberikan dua pekan lalu. Kalaupun sudah ada pernyataan sikap, hal itu pasti diketahui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto lebih dulu. "Respons atas rekomendasi itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami tidak bisa mendesak," tutur Agus.

Secara terpisah, Koordinator Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 Bedjo Untung menyatakan pihaknya meminta Presiden segera merespons rekomendasi tersebut. "Kami minta supaya rekomendasi ditindaklanjuti, yaitu pemerintah meminta maaf atau menyesal atas terjadinya peristiwa 65 kepada semua korban, baik dari kalangan komunis, nasionalis, maupun pendukung Bung Karno," kata Bedjo.

ISTMAN M.P.


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

8 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
Sempat Maju-Mundur Penetapan Suara Pemilu 2024 oleh KPU, Menko Polhukam Memastikan Tepat Waktu

Tenggat rekapitulasi suara oleh KPU sempat simpang siur hingga Menko Polhukam Hadi Tjahjanto instruksikan akan tepat waktu 20 Maret 2024.


Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

8 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Hadi Tjahjanto Akui Jalin Komunikasi dengan Elite Politik

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengakui telah menjalin komunikasi dengan elite politik menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU. Apa alasannya?


AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

16 hari lalu

Ilustrasi Narapidana kasus korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
AKP Andri Gustami Divonis Mati Kasus Narkoba, Bagaimana Hukuman Mati Bagi Koruptor Sesuai UU Tipikor?

Amat langka mendengar kabar seorang koruptor dijatuhi hukuman mati, padahal UU Tipikor memungkinkannya. Seringka vonis mati untuk kasus narkoba.


Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

22 hari lalu

Kapolda Jatim Irjen Pol. Imam Sugianto memberikan keterangan soal perkembangan kejadian pascaledakan di Kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda setempat, Senin, 4 Maret 2024. Foto: ANTARA/Ananto Pradana
Kronologi Ledakan di Detasemen Gegana Polda Jatim, Kenapa Disebut Low Explosive?

Ledakan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim, telah menimbulkan beberapa kerusakan. Mengapa disebut hanya low explosive?


Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

23 hari lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Yogyakarta Jumat petang (23/2). Dok.istimewa
Respons Menko Polhukam Hadi Tjahjanto soal Insiden Ledakan di Polda Jatim

Insiden ledakan terjadi di kantor Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jatim. Menko Polhukam Hadi Tjahjanto bilang begini.


Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

31 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
Safari Politik Hadi Tjahjanto Usai Jadi Menko Polhukam: Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X

Usai dilantik menjadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto langsung melakukan sejumlah safari politik. Temui Ketua Umum PBNU, Mahfud Md, dan Sultan HB X.


Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

32 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik Kasus BLBI yang Dibahas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Saat Bertemu Mahfud Md

Skandal BLBI pada akhir 1990an belum tuntas. Ini dibahas dalam pertemuan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Mahfud Md.


Mahfud Md Titip Tiga Pekerjaan Rumah Kemenko Polhukam ke Hadi Tjahjanto, Apa Saja?

34 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Titip Tiga Pekerjaan Rumah Kemenko Polhukam ke Hadi Tjahjanto, Apa Saja?

Mahfud MD serahkan 3 pekerjaan rumah ke Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Salah satunya soal BLBI. Siapa saja yang terlibat?


Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

36 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno saat menggelar keterangan pers seusai mengunjungi pusat komando pencarian pesawat AirAsia QZ 8501 di Kantor Basarnas, Jakarta, 29 Desember 2014. ANTARA FOTO
Tedjo Edhy Purdijatno Menko Polhukam Tersingkat di Kabinet Jokowi, Ini Profilnya

Jokowi lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam. Tedjo Edhy Tedjo Edhy Purdijatno adalah Menko Polhukam tersingkat di era Jokowi, 10 bulan saja.


SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

36 hari lalu

Menko Polhukam yang baru dilantik, Hadi Tjahjanto berjabat tangan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. TEMPO/Subekti.
SBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi

Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.