Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian PUPR Dukung Tiga Program Strategis 2017

image-gnews
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah tinggal di kawasan Citayam, Bogor, (18/08). Dengan turunnya bunga kredit KPR dari sejumlah bank pemerintah, permintaan pada sektor properti mulai membaik. Foto: TEMPO/Ayu Ambong
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah tinggal di kawasan Citayam, Bogor, (18/08). Dengan turunnya bunga kredit KPR dari sejumlah bank pemerintah, permintaan pada sektor properti mulai membaik. Foto: TEMPO/Ayu Ambong
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran pada 2017 untuk mendukung tiga program prioritas nasional yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman.

"Pagu anggaran Kementerian PUPR berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebesar Rp106,82 triliun dan mengalami penyesuaian sesuai nota keuangan menjadi sebesar Rp105,56 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja Pembahasan Rencana Anggaran 2017 di Komisi V DPR, Jakarta, Selasa, 6 September 2016.

Ia mengatakan dukungan terhadap program kedaulatan pangan atau ketahanan air dilakukan melalui pembangunan sembilan bendungan baru dari target pembangunan 49 bendungan selama lima tahun masa pemerintahan.

"Program prioritas 2017 antara lain pembangunan sembilan bendungan baru yang pada 2014 sampai 2019 telah dilaksanakan pembangunan 30 bendungan," ujar Basuki dalam sebuah pernyataan tertulis.

Ia menambahkan, pada 2017 pembangunan waduk baru akan mulai dilakukan di Rukoh-Aceh, Lausimeme-Sumatera Utara, Komering II-Sumatera Selatan, Bener-Jawa Tengah, Sidan-Bali, Temef-NTT, Pamukkulu-Sulawesi Selatan, Way Apu-Maluku, Baliem-Papua.

Selain membangun waduk baru, Kementerian PUPR menurut Basuki juga akan melakukan pembangunan jaringan irigasi seluas 84 ribu hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323 ribu hektare, pembangunan 105 embung, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 km, serta pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

"Kita juga akan melakukan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 km termasuk untuk penanganan Rob Semarang dan Pekalongan yang kemarin mengganggu jalur mudik lebaran 2016," katanya.

Sementara untuk program konektivitas, pembangunan beberapa ruas jalan menurut Basuki akan diteruskan sesuai dengan komitmen pemerintah.

"Pembangunan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera sebagai komitmen pemerintah, pembangunan jalan trans Papua yang saat ini tinggal 176,1 kilometer. Kemudian pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua akan kita teruskan," jelasnya.

Untuk pembangunan jalan perbatasan menurut Basuki akan menjadi prioritas utama dalam program konektivitas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lebih lanjut, kata Basuki, Kementerian PUPR akan membangun jembatan sepanjang 7.898 m pada 2017, termasuk untuk pembangunan bentang panjang yakni Jembatan Teluk Kendari, Jembatan Holtekamp dan Jembatan Pulau Balang.

"Untuk pembangunan jalan tol pada 2017 sepanjang 23 km di antaranya tol Medan - Kualanamu, Tol Akses Tanjung Priok, Tol Cisumdawu, Tol Solo - Kertosono, Tol Balikpapan - Samarinda, Tol Manado - Bitung," tambahnya.

Sedangkan untuk program perumahan dan permukiman, Menteri Basuki menyatakan akan membangun 11.400 unit rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Di antaranya untuk penyelesaian Rusun Perkampungan Atlet di Kemayoran dan penyelesaian Rusun untuk MBR di Pasar Minggu, Pasar Rumput dan Pondok Kelapa," tuturnya.

Sementara untuk menurunkan "backlog" perumahan, ia menyatakan akan membangun 109.500 unit rumah swadaya dan 375.000 unitrumah umum (rumah tapak dan rusunami) melalui KPR FLPP. "Kita juga akan membangun 1.900 unit rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara," ujarnya.

Selain membangun perumahan dan rusun, ia juga menetapkan pengembangan kawasan permukiman sebagai program prioritas di tahun 2017.

"Di antaranya adalah penataan bangunan kawasan strategis di kawasan destinasi wisata seperti di Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur, serta kawasan Masjid Raya Padang, Monumen Kapsul Waktu Merauke, Menara Salib Wamena dan Sail Sabang," ujarnya.

Basuki juga menjelaskan pada tahun 2017 masih akan melaksanakan tugas khusus untuk melakukan pembangunan Prasarana dan Sarana Gelora Bung Karno (GBK) dan Palembang untuk mendukung Asian Games XVIII.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Alokasikan Pembiayaan Investasi Rp 176,2 Triliun, Sri Mulyani: Mayoritas untuk Infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi ini mayoritas ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.


Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Utang Baru yang Ditarik Pemerintah Turun Drastis jadi Rp 72 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pemerintah sudah melakukan pencarian utang sebesar Rp 72 triliun per 15 Maret 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin saat Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Ma'ruf Amin Dapat THR, Berapa Nilainya?

Berapa nilai tunjangan hari raya atau THR yang diterima Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin?


Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Realisasi Anggaran IKN Rp 2,3 Triliun, Sri Mulyani: Baru 5,8 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara per Maret 2024 ini mencapai Rp 2,3 triliun.


Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

3 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Sri Mulyani Sebut THR untuk ASN Tersalurkan Rp 13,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk ASN sudah mulai tersalurkan Rp 13,4 triliun per 24 Maret 2024.


Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut APBN Surplus 22,8 Triliun per 15 Maret 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga 15 Maret 2024 masih surplus sebesar Rp 22,8 triliun.


Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

4 hari lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Berikut Regulasi Mengenai THR Pensiunan, Kapan Pencairannya Tahun Ini?

Peraturan pencairan THR diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2024 yang diterbitkan Jokowi pada Rabu, 13 Maret 2024. Kapan cair THR pensiunan?


Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

7 hari lalu

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan duplikasi jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, Kamis 21 Maret 2024. ANTARA/Rendra Oxtora
Jokowi Resmikan Duplikasi Jembatan Kapuas I Senilai Rp 275 Miliar

Presiden Jokowi meresmikan duplikasi Jembatan Kapuas I di Kota Pontianak, pada hari ini, Kamis, 21 Maret 2024.


Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa warga penerima bantuan pangan Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Rabu (20/3/2024). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI)
Kelanjutan Bansos Pangan, Jokowi: Lihat APBN Dulu, tapi Gak Janji

Presiden Jokowi akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bantuan pangan, yang saat ini saja sudah Rp9,6 triliun.