Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini 4 Alasan Tax Amnesty Dapat Respon Positif Wajib Pajak

image-gnews
Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.
Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berjalan sukses menjelang berakhirnya periode pertama. Hal itu terlihat pada nilai pembayaran tebusan yang mencapai Rp 94 triliun pada siang tadi, atau  lebih dari separuh target yang ditetapkan  yaitu Rp165 triliun.

Menurut Pram, ada empat hal yang membuat tax amnesty mendapt respon positif dari wajib pajak. "Pertama, karena Presiden nya yang all-out memperjuangkan tax amnesty, " katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 30 September 2016.

Presiden Joko Widodo memang aktif mendukung tax amnesty sejak awal diperkenalkan pada Juli 2016 lalu. Ia berkali-kali terjun langsung ke lapangan untuk terlibat sosialisasinya ke pengusaha. Bahkan, Presiden sampai mengundang taipan-taipan seperti Aguan dari Agung Sedayu Group ke Istana Kepresidenan,

Alasan kedua, ucap Pramono, adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memang kredibel dan mumpuni di bidang perpajakani. Begitu Sri Mulyani duduk di kursi menteri menggantikan Bambang Brodjonegoro, fokusnya langsung mensukseskan tax amnesty.

Baca Juga: Wapres Kalla: Masyarakat Sudah Sadar Tax Amnesty

Menkeu mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meng-counter keraguan masyarakat. Kebijakan itu antara lain Peraturan Menteri Keuangan mengenai siapa subjek pajak tax amnesty dan PMK soal kelonggaran administrasi tax amnesty.

"Petugas pajak juga all out. Hampir gak ada berhentinya, " ujar Pramono menyebutkan alasan ketiga.

Adapun alasan terakhir adalah  mulai terbentuknya kepercayaan dari kalangan pengusaha. Menurut Pram, kalau pengusaha merasa tidak yakin akan dilindungi dengan kebijakan tax amnesty, maka mereka akan tetap menyembunyikan hartanya dari kejaran Ditjen Pajak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget

Pram menambahkan, apa yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah menjaga momentum repatriasi tax amnesty yang tengah bagus-bagusnya. Dengan begitu, target Rp 165 triliun bisa didapat dengan lebih cepat. "Dan, memanfaatkan dana yang masuk dengan baik."

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan adanya kesadaran dan keseriusan pemerintah membuat masyarakat antusias mengikuti tax amnesty. Ini membuat tebusan tax amnesty pada periode pertama hampir mencapai Rp 100 triliun. "Ada dua hal di sini yang baik. Baiknya bahwa banyak orang menyadari kesalahannya," katanya, Jumat, 30 September 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Baca Juga: Dituduh Selingkuh & Lady Evil, Ibu Kiswinar Laporkan Mario

Kalla mengatakan tax amnesty adalah pengampunan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Dengan banyaknya masyarakat yang ikut tax amnesty berarti banyak orang yang menyadari kekeliruan, keterlambatan, dan kurang transparan dalam membayar pajak. Tingginya biaya tebusan tax amnesty ini juga disebut Kalla menunjukkan potensi pengusaha Indonesia yang besar.

ISTMAN MP|AMIRULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi

10 jam lalu

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. IHPS I Tahun 2018 merupakan ikhtisar dari 700 laporan hasil pemeriksaan. TEMPO/Subekti
Pramono Anung Bicara soal Hubungannya dengan Pratikno di Dua Periode Jokowi

Pramono Anung mengaku senang bekerja sama dengan Pratikno.


KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dan Juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Eko Darmanto, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka Eko Darmanto, dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi sejumlah Rp.18 miliar di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI.TEMPO/Imam Sukamto
KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.


Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

 Koordinator IM57+ M Praswad. Wikipedia
Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.


Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 ketika ditemui usai acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.


Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 dalam acara Dialog Roadmap Perekonomian APINDO bersama Capres RI 2024-2029 di Menara Bank Mega Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin, 11 Desember 2023. TEMPO/Adinda Jasmine
Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.


Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

30 November 2023

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Indo Defence Expo & Forum, Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 2 November 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Pramono Anung Emoh Jawab Soal Kerenggangan Hubungan Jokowi dengan Megawati

Pramono Anung enggan berkomentar soal hubungan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kian renggang.


Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

22 November 2023

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kanan) dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) saat menyampaikan paparan pada kunjungan kerja di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Gianyar tersebut diantaranya meninjau SMK Negeri 3 Sukawati, peninjauan Pasar Bulan dan penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Mensesneg Pastikan Jokowi Tak Akan Lakukan Reshuffle dalam Waktu Dekat

Mensesneg Pratikno memastikan Presiden Jokowi tidak akan kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

22 November 2023

Presiden Joko Widodo didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Mensesneg Pratikno (kiri) menghadiri Festival Harmoni Budaya Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Festival budaya yang digelar di area Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu bertujuan untuk membangun ekosistem budaya melalui pemajuan kebudayaan dalam rangka menyongsong IKN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Istana Sebut Isu Reshuffle Mahfud Md hingga Pramono Anung Hoaks

Istana membantah isu akan kocok ulang atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat.


Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

25 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 7 September 2022. Abdullah Azwar Anas merupakan politikus PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Puan Maharani Bantah Isu Menteri Jokowi Asal PDIP Tarik Diri, Ini Profil 5 Menteri Kader PDIP

Puan Maharani membantah isu kader PDIP yang jadi menteri Jokowi menarik diri. Siapa saja 5 menteri itu?


Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

14 September 2023

Presiden Jokowi (kedua kiri) bersama sejumlah influencer duduk di dalam kereta cepat rute Jakarta-Bandung, Rabu, 13 September 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka uji coba kereta cepat. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Komentar Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir Usai Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komentar Presiden Jokowi, Luhut, hingga Erick Thohir usai mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung.