TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan percepatan pembangunan industri perikanan nasional mulai 2017 setelah periode penuh pengetatan selama dua tahun terakhir.
Pada 2015, KKP menitikberatkan kebijakan pada pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dan pembenahan tata kelola perikanan. Adapun tahun ini, instansi itu fokus pada perlindungan nelayan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta penambak garam.
Akselerasi penghiliran dilakukan sekaligus untuk memenuhi perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7/2016.
"Sovereignty (kedaulatan) sudah beres, sustainability resources-nya (keberlanjutan sumber daya perikanan) sudah banyak, sekarang kita melangkah ke prosperity-nya (kesejahteraan)," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo, Rabu (16 November 2016).
KKP menetapkan target produksi olahan 2017 sebanyak 6,2 juta ton, naik dari volume 2015 yang hanya 5,5 juta ton. Untuk mencapai target itu, Nilanto mengemukakan rencana pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 12 pulau terluar tahun depan.
Duabelas kawasan itu dipilih, selain karena terdapat stok ikan yang melimpah, juga relatif dekat dengan negeri-negeri jiran yang akan menjadi sasaran ekspor.
Nilanto tak menyebutkan secara detail dana yang dialokasikan untuk membangun 12 SKPT itu. Namun dia sempat mengatakan 90% anggaran Ditjen PDSKP digunakan untuk membangun sistem rantai pendingin. Adapun anggaran unit eselon I itu tahun depan Rp1,3 triliun.
"Kami menginginkan daerah-daerah terdepan dan terluar menjadi international hub, international gateway," ujar Nilanto.
Kegiatan yang dilakukan di masing-masing SKPT mencakup hulu dan hilir, perikanan tangkap maupun budi daya, pengawasan dan karantina, pengelolaan ruang laut, serta sumber daya manusia dan kelembagaan. Menurut Nilanto, seluruh unit eselon I KKP akan bergerak di masing-masing SKPT.
Di sisi hilir dan daya saing, KKP akan membangun sistem pendingin terintegrasi (integrated cold storage) berkapasitas 200-500 ton, mesin pemecah es 10 ton dan 1,5 ton, coolbox dan freezer, gudang rumput laut, kendaraan roda empat dan roda enam berpendingin, sentra kuliner, dan pasar ikan bersih.
Soal infrastruktur listrik di pulau terluar yang belum memadai, KKP akan terus mengajak bicara Kementerian ESDM dan PLN. Sebagai gambaran, kebutuhan listrik cold storage 200 ton sekitar 142 KVA per unit, UPI dan cold storage 500 ton sekitar 750 KVA per unit, ice flake machine 10 ton 130 KVA per unit.
Nilanto menilai informasi yang menyebutkan Garuda Indonesia yang akan membuka rute baru Saumlaki-Darwin menjadi kabar baik bagi kegiatan ekspor ikan segar dan ikan hidup dari perairan Maluku.
Menyusul kabar itu pula, lanjutnya, perusahaan-perusahaan swasta saat ini mulai berhitung tentang prospek menerbangkan ikan segar/hidup ke luar negeri.
Selain untuk ekspor, keberadaan SKPT di pulau-pulau terluar diharapkan dapat mengalirkan pasokan bahan baku ke unit-unit pengolahan ikan (UPI) di dalam negeri yang saat ini produksinya jauh di bawah kapasitas terpasang.
KKP sedang menjajaki pembicaraan dengan sejumlah BUMN yang mempunyai lini bisnis logistik agar dapat mengoperasikan pengangkutan dari SKPT ke UPI-UPI di Bitung (Sulawesi Utara), Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Utara.
