Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bank Indonesia Dorong Pemda Terbitkan Obligasi Daerah  

image-gnews
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya – Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Keuntungannya, menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, adalah suku bunga yang lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi perbankan. “Cost bisa lebih rendah dari bunga bank,” ucap Mirza dalam rapat koordinasi pusat dan daerah di Surabaya, Kamis sore 24 November 2016.

Obligasi daerah selama lima tahun saja, kata dia, bunganya cuma 8-9 persen. Bandingkan dengan bunga perbankan yang jumlahnya bisa lebih besar dari angka tersebut. Hanya saja, konsekuensinya pemerintah daerah sebagai penerbit obligasi mesti bersikap terbuka kepada publik soal keuntungan dan biaya, potensi pendapatan asli daerah, serta Dana Alokasi Umum (DAU). “Karena pembeli obligasi adalah masyarakat, Pemda harus mau transparan,” tuturnya.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Nanang Hendarsah menegaskan pentingnya penerbitan obligasi daerah sebagai sumber alternatif pembiayaan proyek infrastruktur daerah. Apabila hanya mengandalkan dari anggaran negara dan perbankan untuk pembangunan daerah, sulit. Itu sebabnya, “Pembiayaan non-bank sangat penting,” ucapnya.

Menurutnya, Pemda tidak usah takut membiayai proyek infrastrukturnya dengan cara obligasi. Ada aturan bahwa obligasi daerah hanya 0,3 persen dari GDP atau Gross Domestic Product. (Produk Domestik Bruto). Hingga saat, ini baru dua pemda yang telah memenuhi syarat untuk menerbitkan obligasi daerah yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kedua provinsi tersebut masih dalam proses administrasi.

Ihwal Provinsi Jawa Timur, Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda berpendapat, sebenarnya juga memerlukan obligasi daerah. Keuntungannya antara lain, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; mendorong kerja sama antar daerah, antara Pemda dengan BUMN dan BUMD, dan antara Pemda dengan masyarakat; serta adanya kendali terhadap pola expenditure di Pemda melalui perjanjian pinjaman. Dia menyebut seluruh proyek infrastruktur di Jawa Timur senilai sekitar Rp 800 miliar.

Kondisi sejumlah kabupaten di Jawa Timur dilihat dari komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer, Candra melanjutkan, mengindikasikan rendahnya kemampuan keuangan untuk pembangunan. Secara umum, menurutnya sejumlah kabupaten dan kota hanya mengandalkan dana transfer. “Hanya beberapa daerah yang di Jatim yang punya PAD di atas 20 persen,” ujar Candra.

Padahal, kata Candra, posisi Jawa Timur sangat signifikan karena menjadi tolok ukur pertumbuhan dan perkembangan Indonesia bagian timur. “Kalau Jatim performa ekonominya buruk, Indonesia bagian timur juga buruk.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan ketersediaan pendapatan dalam APBD yang relatif terbatas, menurutnya, untuk memenuhi belanja ideal menjadi tidak mudah. Padahal percepatan pembangunan perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing, konektivitas, dan sinergi antar wilayah. Pembanguan infrastruktur dan daya dukungnya juga perlu diupayakan. “Perlu ada alternatif pembiayaan,” ucap Candra.
.
Djustini Septiana, Advisor Pengembangan Bisnis Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui hingga kini belum ada Pemda yang menerbitkan obligasi daerah. Dia mengungkapkan beberapa kendala mengapa Pemda masih enggan menggunakan opsi obligasi daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerahnya. Pertama, hampir seluruh Pemda belum memahami obligasi daerah. “Kalau Pemda enggak tahu itu apa dan gunanya, bagaimana mau menerbitkan?” ucapnya.

Kedua, permasalahan sumber daya manusia. Pemda membutuhkan tenaga-tenaga di bidangnya untuk mempraktekkan good governance. Sebab, menerbitkan obligasi daerah otomatis Pemda dituntut untuk bersikap transparan kepada publik. Ketiga, masalah politik. Eksekutif dan legislatif mesti menjaga hubungan baik.

Keempat, pemahaman keliru bahwa utang pemerintah tak bisa carry over ke pemerintahan berikutnya. “Ada kekhawatiran kalau gubernur atau pemerintahnya ganti maka pemerintahan berikutnya akan menyangkal utang,” tutur dia. Djustini menegaskan, bahwa itu adalah utang Pemda dan bukan gubernur secara perseorangan.

NIEKE INDRIETTA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

7 jam lalu

Mobil Avanza milik polisi Aiptu FN yang menembak debt collector di Palembang, Sumatera Selatan. ANTARA/M Imam Pramana
Anggota Polri Penembak Debt Collector Diproses Polda Sumsel, Kenali Aturan Hukum Tentang Tukang Tagih Utang Ini

Aiptu FN anggota Polri lakukan penusukan dan penembakan terhadap debt collector yang lakukan penarikan paksa mobilnya. Apa aturan soal debt collector?


CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

8 jam lalu

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi (tengah) menyampaikan paparan bersama  Head of Region Jawa Barat dan Jawa Tengah CIMB Niaga Andiko Manik (kiri) dan Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance/CNAF Ristiawan Suherman (kanan) di sela-sela acara Buka Bersama dan Silaturahmi Media dengan CIMB Niaga di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
CIMB Niaga Dorong Masyarakat Giat Investasi dengan Dana Mulai Rp 10 Ribu

CIMB Niaga mendorong masyarakat untuk giat berinvestasi, salah satunya dengan menempatkan dana dengan nominal paling terjangkau mulai dari Rp 10 ribu.


Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

18 jam lalu

Pameran produk UMKM di Nusa Tenggara Barat. Dok. Lombok NTB Pearl
Tingkatkan Kemampuan UMKM Mitra dan Binaan, Bank Indonesia NTB Gelar Aneka Pelatihan

Bank Indonesia menggelar sejumlah pelatihan seperti "Pelatihan Pencatatan Keuangan melalui Aplikasi SIAPIK".


Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

1 hari lalu

Surat Utang Negara adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah. Berikut ulasannya. Foto: Canva
Pemerintah Raup Rp 22 Triliun dalam Lelang Surat Utang Negara

Pemerintah meraup Rp 22,6 triliun melalui lelang Surat Utang Negara pada Selasa, 26 Maret 2024.


Waspada Menjelang Lebaran, Ini Ciri-Ciri Uang Palsu dan Cara Menghindarinya

1 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Rupiah ditutup melemah mendekati level Rp16.000 hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Waspada Menjelang Lebaran, Ini Ciri-Ciri Uang Palsu dan Cara Menghindarinya

Menjelang idul fitri, banyak orang yang menawarkan penukaran uang baru. Sebaiknya tetap waspada dan pahami ciri-ciri uang palsu agar tidak tertipu.


Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

2 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Japan Credit Rating Kembali Pertahankan Peringkat Utang RI di BBB+, Respons Gubernur BI?

Japan Credit Rating Agency, Ltd. kembali mempertahankan peringkat utang atau Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB+. Apa artinya?


Ini Lokasi Penukaran Uang Lebaran di Jakarta Beserta Jadwalnya

3 hari lalu

Karyawan tengah menghitung uang pecahan 100 ribu rupiah di penukaran valuta asing di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.692 pada perdagangan hari ini. TEMPO/Tony Hartawan
Ini Lokasi Penukaran Uang Lebaran di Jakarta Beserta Jadwalnya

Ada beberapa lokasi penukaran uang baru di Jakarta yang bisa Anda datangi. Ketahui juga prosedur penukaran serta total maksimalnya.


Penukaran Uang Keliling Hari Ini di Pasar Senen hingga Pasar Kramat Jati

3 hari lalu

Petugas memberikan uang baru hasil penukaran kepada warga di mobil kas keliling Bank Indonesia di Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa 21 Maret 2023. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara meluncurkan kegiatan Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2023  yang berlangsung pada 21 Maret hingga 20 April 2023 dengan menyediakan uang tunai sebesar Rp867 miliar tersebut untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menukarkan uang baru. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Penukaran Uang Keliling Hari Ini di Pasar Senen hingga Pasar Kramat Jati

Bank Indonesia membuka layanan kas keliling penukaran uang baru di empat titik Jabodebek.


Jadwal Penukaran Uang Baru BI Menjelang Lebaran 2024 di Jabodetabek, Perhatikan 5 Syaratnya

4 hari lalu

Warga mengantre untuk menukar uang pecahan di mobil kas keliling yang melayani penukaran uang pecahan di Pasar Pramuka, Jakarta, Rabu 20 Maret 2024. Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai senilai Rp197,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Idulfitri 1445 H/2024 M. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Marlison Hakim menyampaikan bahwa penyediaan rupiah ini tumbuh sebesar 4,65% dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp188,8 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jadwal Penukaran Uang Baru BI Menjelang Lebaran 2024 di Jabodetabek, Perhatikan 5 Syaratnya

BI sediakan layanan penukaran uang baru di Jabodetabek menjelang Lebaran 2024. Ini jadwal dan syaratnya.


BI Perkirakan Penyaluran Kredit Baru Perbankan Meningkat

5 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Bank Indonesia (BI) mengakui, tingkat inflasi pada tahun 2022 akan berada di atas batas atas kisaran sasaran BI yang sebesar 4 persen year on year (yoy). TEMPO/Tony Hartawan
BI Perkirakan Penyaluran Kredit Baru Perbankan Meningkat

BI melaporkan penyaluran kredit baru oleh perbankan pada Februari 2024 terindikasi meningkat.