TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan beberapa alternatif kebijakan untuk menghadapi potensi perlambatan ekonomi pada 2017. "Kita harus memiliki kebijakan untuk memastikan target pertumbuhan 2017 tercapai," ujar Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.
Dengan terbatasnya ruang fiskal, maka stimulus ekonomi diharapkan berasal dari kebijakan moneter yakni penurunan tingkat suku bunga dasar kredit untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan 2017 yang diprediksi mencapai 5,1-5,3 persen.
Dalam hal ini, Bappenas menilai bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia yang sudah mengarah pada upaya pengurangan suku bunga kredit harus didukung dengan kebijakan lain di antaranya peningkatan efisiensi perbankan, penurunan suku bunga simpanan, serta monitoring secara reguler terhadap industri perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pemerintah juga harus mendukung dengan menjaga tingkat inflasi tetap rendah melalui penanganan gejolak harga bahan pangan yang sangat sensitif terhadap inflasi seperti beras dan cabai. "Pemerintah harus memastikan inflasi Indonesia 4 persen atau kurang dari itu," kata Bambang.
Selain itu, pemanfaatan dana repatriasi dari program amnesti pajak diharapkan menambah likuiditas dan dapat membantu menurunkan tingkat suku bunga.
Pada tahun kedua atau ketiga, dana repatriasi diharapkan mengalir ke sektor ril seperti manufaktur, infrastruktur, jasa, dan properti.
Bappenas mengasumsikan, jika 30 persen dari Rp180 triliun prediksi dana repatriasi diinvestasikan ke sektor ril, maka pertumbuhan ekonomi 2017 meningkat sebesar 0,36 persentase poin (pp) dari baseline. "Tambahan investasi dari dana repatriasi mendorong pertumbuhan investasi 1,3 pp di atas baseline," tutur Bambang.
Selanjutnya, Bappenas merekomendasikan perbaikan pola penyerapan dan tingkat realisasi anggaran pemerintah. Menurut Bambang, peningkatan realisasi anggaran dan penyerapan yang lebih merata merupakan resep agar APBN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ketika realisasi anggaran mencapai 100 persen dan pola penyerapan merata, maka tambahan bagi perekonomian sebesar 0,62 persen dibandingkan baseline. Sementara di sisi belanja, pemerintah dapat menjalankan stimulus perekonomian dengan meningkatkan alokasi anggaran investasi pemerintah dengan menambahkan anggaran belanja modal dari ruang fiskal yang ada.
Kenaikan 10 persen belanja investasi pemerintah akan berdampak positif sebesar 0,3 pp dari baseline. Terakhir, pemerintah harus memastikan implementasi proyek infrastruktur berjalan sesuai rencana dengan menghindari penundaan proyek infrastruktur strategis seperti kelistrikan. "Bappenas mendorong pembiayaan infrastruktur non-APBN supaya proyek infrastruktur strategis tidak tertunda lagi (pembangunannya). Kami ingin sektor swasta bisa menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," ujar Bambang.
Proyek infrastuktur yang akan mendominasi selama dua tahun mendatang yakni pembangunan pembangkit listrik, jalan tol, dan pelabuhan. Sementara proyek pembangunan bandara diperkirakan nilainya tidak terlalu besar, karena hanya berkonsentrasi pada perluasan dan penambahan kapasitas.*
ANTARA
