Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Provinsi Bali Terbitkan 1.019 Izin Koperasi Baru Tahun Ini

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Pengrajin menyelesaikan pemahatan patung kayu di Ubud, Bali, Selasa (22/11). Sertifikasi hasil kerajinan kayu di Bali dinilai membantu industri yang didominasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini untuk menembus pasar ekspor. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/16.
Pengrajin menyelesaikan pemahatan patung kayu di Ubud, Bali, Selasa (22/11). Sertifikasi hasil kerajinan kayu di Bali dinilai membantu industri yang didominasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini untuk menembus pasar ekspor. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc/16.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menyatakan sebanyak 1.019 usaha mikro dan kecil di Provinsi Bali telah mendapatkan izin usaha mikro kecil (IUMK) tahun ini.

I Dewa Nyoman Patra, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali, mengatakan dari keseluruhan jumlah tersebut paling banyak berada di wilayah Kabupaten Gianyar.

“Paling banyak yang sudah mendapatkan IUMK adalah di Kabupaten Gianyar sejumlah 911 IUMK. Kemudian di Kabupaten Bangli sebanyak 68 IUMK, di Kota Denpasar berjumlah 16 IUMK, Kabupaten Karangasem sebanyak 13 IUMK, Kabupaten Jembrana 9 IUMK, dan di Kabupaten Buleleng baru 2 IUMK,” jelasnya di Denpasar, Senin (12 Desember 2016).

Dia menambahkan, IUMK tersebut merupakan salah satu syarat akses perbankan guna mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha maupun masyarakat luas di Bali.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“KUR merupakan solusi bagi UMKM dalam menghadapi masalah permodalan. IUMK yang menjadi salah satu syarat juga mudah didapatkan karena bisa diurus langsung di tingkat kecamatan,” terangnya.

Jumlah IUMK yang sudah didapatkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tersebut belum semuanya selesai diproses dari total pengajuan yang ada. “Total pengajuan IUMK hingga saat ini sebanyak 7.562 dan masih 6.543 pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mendapatkan IUMK. Kami akan mendorong ini agar bisa segera diselesaikan sehingga mereka [pelaku usaha mikro dan kecil] bisa menggunakan IUMK tersebut untuk mengajukan KUR,” jelasnya.

BISNIS.COM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

8 hari lalu

MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

8 hari lalu

MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian

Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.


Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

49 hari lalu

Sejumlah tamu berfoto bersama di depan logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Terkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T

Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.


Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

49 hari lalu

Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ramai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran

Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.


Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

50 hari lalu

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan memberikan pidato politik saat kampanye akbar di Padepokan Kalisoga, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 30 Januari 2024. Anies berjanji akan meningkatkan perekonomian di wilayah Pantura. Anies juga menyampaikan sejumlah gagasan lain, terutama masalah pupuk. Dalam pidatonya jika nanti terpilih menjadi presiden, di 100 hari kepemimpinannya, Anies berjanji akan menyelesaikan permasalahan tata niaga pangan dan permasalahan pupuk. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.


Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

52 hari lalu

Terkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir

Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.


Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

52 hari lalu

Pengamat ekonomi Suroto. ANTARA
Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan

Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.


Timnas AMIN Dorong BUMN jadi Koperasi, Erick Thohir: Sungguh Ironis, Memunculkan Pengangguran Baru

53 hari lalu

Erick Thohir saat menyampaikan orasi dalam acara
Timnas AMIN Dorong BUMN jadi Koperasi, Erick Thohir: Sungguh Ironis, Memunculkan Pengangguran Baru

Erick Thohir angkat bicara menanggapi wacana pembubaran BUMN dan diubah menjadi badan usaha koperasi.


Mengenal Contract Farming yang Ditawarkan Anies-Cak Imin, Begini Kata Pengamat

31 Desember 2023

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Mengenal Contract Farming yang Ditawarkan Anies-Cak Imin, Begini Kata Pengamat

Anies-Cak Imin meyakini program contract farming yang mereka usung dapat memutus mata rantai distribusi dan membantu stabilisasi harga pangan.


Akademisi Unand Desak Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi dalam RUU Perkoperasian

24 Desember 2023

Ilustrasi koperasi. kospinjasa.com
Akademisi Unand Desak Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi dalam RUU Perkoperasian

Fakultas Hukum Universitas Andalas menyoroti peran Lembaga Pengawas Koperasi (LPK) dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perkoperasian.