Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Upaya Indonesia, Malaysia, dan Filipina Hadapi Penculik WNI

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Keluarga ABK korban sandera Abu Sayyaf di Filipina menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Firman Hidayat
Keluarga ABK korban sandera Abu Sayyaf di Filipina menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi. TEMPO/Firman Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan kelompok penyandera di Perairan Sulu, Filipina, dan Perairan Sabah, Malaysia, sama. Namun, penculikan dan penyanderaan dilakukan kelompok berbeda.

"Ada orang yang keahliannya di laut ada yang keahliannya menyandera," kata Iqbal di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa 13 Desember 2016.

Menurut Iqbal, kelompok tersebut tidak akan beroperasi jauh dari gugusan Kepulauan Filipina. Sebab, kata dia, mereka tidak akan berani beroperasi di area yang berdekatan dengan laut lepas. "Daerah Sabah itu dekat Pulau Tawi-Tawi, yang dekat ke Sulu. Mereka tidak berani dekat Sulawesi Utara karena laut lepasnya luas sekali," kata Iqbal.

Pada Mei 2016, tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Filipina bersepakat menyusun kerja sama keamanan kawasan, Joint Declaration. Isi deklarasi ini meliputi empat kerja sama, seperti patroli bersama, membentuk pusat informasi dan pusat penanganan krisis di tiap negara jika terjadi gangguan keamanan.

Iqbal menambahkan, persetujuan standar operasi sempat terhambat. "Itu karena Malaysia belum sepakat karena perbedaan karakter ancaman," kata Iqbal. Iqbal mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia untuk membahas kesepakatan ini.

Kondisi ini menyebabkan gangguan keamanan berpindah dari Perairan Sulu ke Perairan Sabah. Ia mengklaim keadaan di Perairan Sulu lebih aman dengan adanya kerja sama Indonesia dan Filipina di kawasan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 20 Juni 2016, kapal berbendera Indonesia TB Charles dibajak kelompok militan Abu Sayyaf di Laut Sulu dan tujuh Anak Buah Kapal (ABK) WNI disandera di selatan Filipina. Penyanderaan tersebut berakhir saat pemerintah Indonesia berhasil membebaskan dua WNI atas nama Muhamad Nasir dan Robin Pieter pada Senin, 12 Desember 2016.

Sebelumnya, dua ABK atas nama Muhammad Sofyan dan Ismail telah berhasil bebas pada pada 7 Agustus 2016, kemudian tiga ABK lainnya, yakni Edi Suryo, Muhammad Mahbrur Dahri, dan Ferry Arifin dibebaskan pada 1 Oktober 2016.

Saat ini, pemerintah Indonesia berupaya membebaskan empat WNI ABK yang bekerja di kapal-kapal ikan berbendera Malaysia yang diculik kelompok bersenjata di Perairan Sabah, Malaysia, selama periode November hingga Desember 2016.

ARKHELAUS W | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

9 jam lalu

Iluatrasi kapal tenggelam. AFP/JOSE LUIS ROCA
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal 2 Haesinho Korea Selatan Dipulangkan, 4 Lainnya Hilang

Kapal 2 Haesinho membawa 9 ABK, yang 7 diantaranya ABK WNI. Hanya tiga jenazah ABK WNI yang bisa ditemukan.


6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

10 jam lalu

Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri
6 Jenazah ABK WNI dari Kapal Keoyoung Sun yang Tenggelam Segera Dipulangkan

Keenam jenazah ABK WNI itu, setibanya di Tokyo akan dilakukan pemulasaraan jenazah oleh KBRI Tokyo dan penerbitan dokumen administrasi untuk jenazah.


Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

12 jam lalu

Pemandangan udara dari kapal kargo Dali yang menabrak Jembatan Francis Scott Key, menyebabkannya runtuh di Baltimore, Maryland, AS, 26 Maret 2024. Maryland National Guard/Handout via REUTERS
Tak Ada Korban WNI dalam Musibah Ambruknya Jembatan di Baltimore

Kementerian Luar Negeri RI memastikan tak ada WNI dalam daftar korban musibah ambruknya jembatan di Baltimore


Israel Mulai Putus Asa dengan Pembicaraan Damai yang Dimediasi Qatar dan Mesir

1 hari lalu

Warga Palestina berkumpul untuk menerima makanan gratis saat penduduk Gaza menghadapi krisis kelaparan, selama bulan suci Ramadhan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jabalia di Jalur Gaza utara 19 Maret 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Mulai Putus Asa dengan Pembicaraan Damai yang Dimediasi Qatar dan Mesir

Pihak yang bersengketa dalam perang Israel -Hamas telah meningkatkan upaya negosiasi dengan di mediasi Qatar dan Mesir.


Menhan Israel: Hasil Akhir Perang Gaza akan Berdampak ke Timur Tengah selama Bertahun-tahun

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv, Israel 18 Desember 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura
Menhan Israel: Hasil Akhir Perang Gaza akan Berdampak ke Timur Tengah selama Bertahun-tahun

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan hasil akhir dari perang di Gaza akan memengaruhi Timur Tengah selama bertahun-tahun.


Reaksi Keras Israel Atas Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza, AS Diam

2 hari lalu

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan. REUTERS/Mike Segar
Reaksi Keras Israel Atas Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza, AS Diam

Israel menolak keras kesepakatan gencatan senjata di Gaza oleh 14 anggota DK PBB. Amerika Serikat, sekutu Israel di DK PBB memilih abstain


Dewan Keamanan PBB Akhirnya Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Tanpa Diveto AS

2 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Dewan Keamanan PBB Akhirnya Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Tanpa Diveto AS

Ini menjadi resolusi pertama Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran tanpa veto dari Amerika Serikat.


Cina Dukung Rancangan Resolusi Baru Dewan Keamanan PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

3 hari lalu

Wakil Tetap Tiongkok untuk Duta Besar PBB Zhang Jun berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, yang diserukan oleh Rusia sebagai tanggapan atas serangan udara Amerika Serikat baru-baru ini di Irak dan Suriah, di markas besar PBB di New York, New York , AS, 05 Februari 2024. Amerika Serikat melancarkan serangan menyusul serangan pesawat tak berawak baru-baru ini terhadap pangkalan AS di Yordania yang menewaskan tiga tentara AS. EPA-EFE/EDUARDO MUNOZ
Cina Dukung Rancangan Resolusi Baru Dewan Keamanan PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza

Cina mendukung rancangan resolusi baru di Dewan Keamanan PBB mengenai gencatan senjata "segera" di Gaza.


Dewan Keamanan PBB Bahas Resolusi Gencatan Senjata AS untuk Gaza, Begini Isinya

6 hari lalu

Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, berbicara di Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember 2023. REUTERS
Dewan Keamanan PBB Bahas Resolusi Gencatan Senjata AS untuk Gaza, Begini Isinya

AS membawa rancangan resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dengan kesepakatan pembebasan sandera Israel oleh Hamas ke DK PBB


Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

7 hari lalu

Pendukung partai mantan Perdana Menteri Imran Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), berkumpul selama protes menuntut hasil pemilu yang bebas dan adil, di luar kantor komisi pemilihan provinsi di Karachi, Pakistan, 11 Februari 2024. REUTERS/  Akhtar Soomro
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Desak Pakistan Pemilu Ulang

Pejabat di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Pakistan menyelidiki laporan kejanggalan dalam pemilu negara tersebut.