TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menyiapkan dana subsidi logistik senilai Rp 300 miliar tahun depan. Dari jumlah Rp 300 Miliar itu, senilai Rp 100 miliar disalurkan untuk tol laut dan sisanya tol udara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap subsidi mampu menekan biaya logistik dan menurunkan harga barang. “Khususnya di wilayah timur Indonesia,” kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2016.
Budi mengatakan subsidi akan diberikan kepada operator kapal dan maskapai yang membawa barang ke timur. Subsidi tersebut akan membantu menutupi biaya operasional. Pasalnya biaya operasional untuk mengantarkan barang ke wilayah timur selama ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli masyarakat di sana.
Untuk subsidi tol udara, menurut Budi, anggarannya dialokasikan khusus untuk distribusi ke Papua. Kemenhub memfokus distribusi melalui tiga bandar udara yaitu Timika, Wamena, dan Sentani. Maskapai penerbangan akan melalui proses tender untuk bisa menjadi operator tol udara.
Baca: Atap Terminal 3 Soekarno-Hatta Ambrol
Kementerian Perhubungan mendapatkan anggaran sebesar Rp 45,983 triliun pada 2017. Sebesar 40,54 atau Rp 18,6443 triliun untuk peningkatan kapasitas. Anggaran lainnya akan dialokasikan ke peningkatan kualitas pelayanan sebesar 27,12 persen atau senilai Rp 12,47 triliun dan tata kelola dan regulasi sebesar Rp 8,60 triliun atau 18,70 persen. Sisanya, kata Budi, untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi senilai Rp 6,27 persen triliun.
Berdasarkan jenis belanja, Budi mengatakan belanja modal mengambil porsi terbesar yaitu Rp 28,77 triliun. Sisanya dialokasikan untuk belanja barang non operasional sebesar Rp 11,09 triliun; belanja barang operasional Rp 2,27 triliun; dan belanja pegawai Rp 3,84 triliun.
Unit kerja yang mendapatkan alokasi terbesar ialah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian yaitu senilai Rp 16,023 triliun. Jumlah terbesar lainnya didapatkan Ditjen Perhubungan Laut Rp 11,562 triliun dan Ditjen Perhubungan Udara Rp 8,917 tirliun. Sisanya dialokasikan untuk Balitbang Rp 124 miliar; BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Rp 4,348 triliun; Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,272 triliun; Sekjen Rp 527 miliar; BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol) Rp 120 miliar; dan Itjen Rp 90 miliar.
VINDRY FLORENTIN
