INFO NASIONAL - Konektivitas merupakan salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Salah satu indikator tercapainya konektivitas nasional yang andal adalah menurunnya waktu tempuh di koridor utama menjadi 2,2 jam per 100 kilometer pada 2019.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto menjelaskan, hal tersebut diwujudkan melalui program pembangunan jalan baru 2.650 kilometer, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-kilometer, pembangunan jalan tol 1.000 kilometer, serta preservasi jalan nasional 47.017 kilometer. Menurut dia, sejak 2015 telah dibangun jalan baru sepanjang 1.960 kilometer, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 5.075 kilometer, dan penambahan jalan tol baru sepanjang 176 kilometer.
Pada 2016, beberapa program yang sudah dikerjakan, di antaranya percepatan pembangunan jalan lintas perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, percepatan pembangunan jalan Trans Papua, percepatan pembangunan dan realinyemen jalan Lintas Pantai Selatan Jawa, serta percepatan pembangunan jalan bebas hambatan Trans Sumatera, Trans Jawa, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung. Selain itu, Bina Marga melakukan dukungan jalan akses pelabuhan tol laut dan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, serta meningkatkan kondisi kemantapan jalan nasional menjadi 98 persen.
Hingga saat ini, jalan di kawasan perbatasan Kalimantan telah terbangun 1.436 kilometer dari total rencana 1.920 kilometer, perbatasan NTT terbangun 65 kilometer dari total rencana 176 kilometer, jalan perbatasan Papua terbangun 858 kilometer dari total rencana 1.098 kilometer, jalan Trans Papua terbangun sepanjang 3.851 kilometer dari total rencana 4.330 kilometer, dan jalan Lintas Pantai Selatan Jawa terbangun sepanjang 1.168 kilometer dari total rencana 1.601 kilometer.
Pada 2017, Bina Marga akan menjalankan proyek dan program yang menjadi prioritas. Di antaranya melanjutkan pembangunan jalan bebas hambatan Medan-Kualanamu, akses Tanjung Priok, Cisumdawu, Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung. Adapun porsi pemerintah, yakni melanjutkan pembangunan jalan lintas perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua; melanjutkan pembangunan dan realinyemen jalan Lintas Pantai Selatan Jawa; melanjutkan rekonstruksi jalan Palu-Parigi; melanjutkan pembangunan jalan lingkar Gorontalo Outer Ring Road (GORR), Lingkar Kendari, jalan arteri non-tol sejajar dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR), Middle Ring Road Makassar, dan Lingkar Mamminasata; pembangunan 4 flyover (Dermoleng-Ketanggungan, Kretek-Paguyaman, Klonengan-Prupuk, Kesambi) di Jawa Tengah untuk mengantisipasi mudik 2017; serta penanganan jalan lintas utama di Pulau Sumatera (Lintas Timur), Pulau Jawa (Lintas Pantai Utara), Pulau Kalimantan (Lintas Selatan), dan Pulau Sulawesi (Lintas Barat). “Agar semua itu bisa berjalan sesuai dengan target, salah satu upaya yang akan kami lakukan adalah melaksanakan lelang dini yang pada tahun ini direncanakan dapat dilelang paket-paket pekerjaan sebesar Rp 23,5 triliun. Dengan adanya lelang dini tersebut, kami berharap pekerjaan fisik dapat selesai lebih cepat pada 2017 sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan optimal. Upaya lainnya adalah melalui percepatan pemenuhan kriteria kesiapan proyek (readiness criteria), yaitu studi kelayakan, desain, dokumen lingkungan dan lahan,” kata Arie. (*)