Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banding RI Atas Putusan WTO Diajukan Januari

Editor

Sugiharto

image-gnews
Sejumlah aktivis LSM lintas negara berunjuk rasa di lokasi pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Nusa Dua, Bali, (6/12). Mereka mendesak WTO untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang antara negara berkembang dan negara maju. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Sejumlah aktivis LSM lintas negara berunjuk rasa di lokasi pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Nusa Dua, Bali, (6/12). Mereka mendesak WTO untuk menghasilkan kebijakan yang seimbang antara negara berkembang dan negara maju. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mengajukan permohonan banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang memenangkan gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Kedua negara itu sebelumnya menggugat pengetatan impor produk pertanian dan peternakan oleh pemerintah Indonesia. “Iya, Januari (akan mengajukan banding),” kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo kepada Tempo, Senin, 26 Desember 2016.

Iman menuturkan, berkas banding diajukan karena ada beberapa peraturan yang disengketakan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang sudah diamendemen selama proses sengketa berlangsung. Selain itu, ia merasa ada beberapa peraturan lain yang disengketakan oleh dua negara itu yang masih dapat disesuaikan dengan memperhatikan kesejahteraan petani di Indonesia.

”Peraturan lainnya yang disengketakan masih dapat dipertahankan atau setidaknya disesuaikan dengan tetap memberi ruang bagi petani dan peternak kita,” ucap Iman.

BacaWorld Trade Organization

Sayangnya, Iman belum dapat menyampaikan apa saja materi banding yang akan diajukan oleh pemerintah Indonesia, untuk alasan keamanan. Sebab, di luar sana, kedutaan negara asing juga memonitor pemberitaan di Indonesia, sehingga dikhawatirkan hal itu dapat mempengaruhi arah pengambilan keputusan. 

”Kalau Anda akan pergi perang, apakah Anda akan umumkan di koran-koran, Anda bawa senjata apa saja, kapan Anda akan melakukan serangan, di lini mana Anda akan serang?” Ucap Iman.

Gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru diajukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gugatan dua negara kepada pemerintah Indonesia itu terkait dengan kuota impor sapi dan pengetatan masuknya ayam serta beberapa jenis buah dan sayur.

Perkara gugatan tersebut berawal dari pengetatan impor yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat pemerintahan beralih kepada Presiden Joko Widodo, banyak kebijakan yang tidak berlaku lagi karena adanya deregulasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

SimakWTO Sepakat Hapus Subsidi Ekspor Pertanian Pada 2013

Hal itulah yang membuat pemerintah menganggap hasil putusan WTO sudah kedaluwarsa karena kebijakan pengetatan pertanian dilakukan pemerintah pada 2011, dan kini langkah deregulasi telah dilakukan di berbagai sektor. Salah satunya kebijakan impor sapi yang telah dihapus. Saat ini, pemerintah telah membuka keran impor sapi bakalan dengan kompensasi mendatangkan sapi indukannya. Perbandingan impor sapi bakalan dan indukan adalah 5:1 bagi korporasi dan 10:1 bagi koperasi.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay menyambut baik putusan panel WTO yang dibacakan pada Kamis, 22 Desember. Ia menyebutkan, adanya pembatasan impor sapi oleh Indonesia telah menimbulkan kerugian senilai US$ 690 juta bagi peternak di negaranya. “Ini merupakan keputusan penting bagi eksportir hasil pertanian di Selandia Baru, dan untuk keadilan usaha pada umumnya,” kata McClay, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 26 Desember 2016.

Dewan penyelesaian sengketa WTO memutuskan 18 aturan pembatasan impor yang diberlakukan Indonesia “tidak konsisten” dengan Perjanjian Umum 1994 tentang cukai dan perdagangan (GATT 1994). Organisasi yang mengawasi aktivitas perdagangan di 164 negara anggotanya itu mendesak Indonesia “mengambil langkah yang sesuai dengan GATT 1994.”

BacaPaket Bali dan Nasib Petani

Sejak 2011, pemerintah Indonesia membatasi impor dan penjualan daging sapi dan ayam impor. Adapun beberapa restriksi yang dikeluhkan AS dan Selandia Baru adalah Indonesia hanya memperbolehkan daging sapi impor diperjualbelikan di restoran dan hotel, tidak boleh di pasar tradisional atau supermarket. Selain itu, pengimpor buah dan sayuran wajib memiliki (tidak menyewa) tempat penyimpanan sendiri.

Sebagaimana dilansir Reuters, Menteri Pertanian Amerika Serikat Tom Vilsack mengatakan keputusan WTO itu adalah kemenangan untuk industri agrikultur AS. “Yang paling penting, keputusan panel WTO akan menghalangi Indonesia mengganti pendekatan yang mendistorsi perdagangan atas hambatan nontarif yang dicabut, sehingga mengembalikan kemampuan bersaing petani dan peternak Indonesia,” katanya.

BBC | REUTERS | DESTRIANITA


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

1 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU, dari Pertalite Dicampur Air, Switch di Dispenser sampai 'Tuyul'

SPBU di Rest Area Tol Cikampek ketahuan memasang dispenser untuk mengurangi takaran, dan di Bekasi ada Pertalite bercampur air


Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

2 hari lalu

Penyegelan pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Rest Area KM 42 B Tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 23 Maret 2024. Kemendag.go.id
Kecurangan SPBU Terjadi karena Hukuman Terlalu Ringan, Hanya Denda Rp500 Ribu

Kecurangan sebuah SPBU di Rest Area dengan memasang switch untuk mengurangi volume bensin yang dijual ke konsumen hanya diancam denda Rp500 ribu.


Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

19 hari lalu

Penerbangan Batik Air (BTK673) nomor pesawat PK-LUV pada 25 Januari 2024. Pilot dan kopilot tertidur hampir setengah jam sehingga pesawat yang mestinya mendarat di Cengkareng sempat nyasar sampai sekitar langit Cianjur-Sukabumi. Sumber: KNKT.
Terpopuler: Aturan Baru Pembatasan Barang Impor Bawaan Penumpang, Kisah Penumpang Batik Air yang Keluar Jalur karena Pilot Tidur

Terpopuler: Aturan baru pembatasan barang impor yang dibawa penumpang, kisah penumpang Batik Air yang keluar jalur karena pilot dan kopilot tertidur.


Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

19 hari lalu

Ilustrasi pesawat parkir di bandara. REUTERS
Kementerian Perdagangan Relaksasi Pembatasan Suku Cadang Industri Bengkel Pesawat

Kementerian Perdagangan merelaksasi kebijakan larangan dan pembatasan suku cadang untuk industri bengkel pesawat


Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

20 hari lalu

Tiktok Tokopedia. TEMPO
Kemendag Pantau Progress Migrasi TikTok dan Tokopedia

Kementerian Perdagangan mengatakan masih memantau progress migrasi TikTok dan Tokopedia yang Maret 2024 ini harus selesai.


Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

30 hari lalu

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono (tengah) memimpin pertemuan kelompok G-33 menjelang Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) WTO di Abu Dhabi, PEA, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Ditjen PPI Kemendag/dok.pri)
Indonesia Dorong WTO Selesaikan Perundingan Pertanian

Pertemuan G33 bertujuan untuk mengonsolidasikan posisi dan prioritas dalam mendorong tercapainya solusi permanen isu stok pangan publik


Wamendag: Tri Karsa Transformasi Perdagangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

34 hari lalu

Wamendag: Tri Karsa Transformasi Perdagangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Tri Karsa Transformasi Perdagangan meliputi transformasi struktural, integrasi kewilayahan; dan penerapan tata kelola perdagangan yang baik dan peningkatan sumber daya manusia.


Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mesir Surplus Rp 18,2 Triliun

35 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mesir Surplus Rp 18,2 Triliun

Kementerian Perdagangan mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Mesir surplus Rp 18,2 triliun.


Mendag Zulkifli Hasan Siap Pimpin Rapat Kerja Kemendag 2024 di Semarang

39 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Mendag Zulkifli Hasan Siap Pimpin Rapat Kerja Kemendag 2024 di Semarang

Rapat Kerja Kemendag akan menghadirkan sejumlah menteri untuk menyampaikan arahan


Mendag Dampingi Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Cibitung

41 hari lalu

Mendag Dampingi Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Cibitung

Pemerintah akan melanjutkan penyaluran beras bantuan sampai Juni 2024.