Mengungkap Skandal BJB

Skandal pembelian gedung Bank BJB mulai terkuak. Dua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembelian gedung T-Tower senilai Rp 543,4 miliar. Hanya, Kejaksaan Agung perlu mengusut kasus ini hingga tuntas, termasuk aliran duit hasil patgulipat.

Indikasi adanya korupsi mudah tercium karena BJB-dulu bernama Bank Jabar-- bersedia membeli T-Tower, yang belum dibangun sama sekali. Gedung itu akan didirikan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, oleh PT Comradindo Lintasnusa Perkasa. Pada November 2012, bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten itu bahkan sudah membayar uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217 miliar.

Kejaksaan telah menjerat dua tersangka: Kepala Divisi Umum BJB Wawan Indrawan dan Direktur PT Comradindo Triwiyasa. Dua nama ini tertera dalam kesepakatan jual-beli gedung T-Tower yang berpotensi merugikan negara. BJB-Comradindo sepakat pada harga Rp 38 juta per meter persegi. Kecurigaan terhadap transaksi ini bukan hanya karena cara pembeliannya, tapi juga harganya yang terlalu mahal untuk 14 lantai gedung T-Tower.

Hingga kini lokasi gedung T-Tower masih tanah kosong seluas 7.000 meter persegi. Anehnya, tanah ini bukan milik PT Comradindo, melainkan PT Sadini Arianda. Pemilik Sadini tak jelas. Alamat resminya di Jalan Balikpapan Raya, Jakarta Pusat, bahkan ditempati penjual mobil yang sudah sepuluh tahun di sana. Juga tak ada dokumen otentik yang menyatakan PT Sadini punya kaitan dengan PT Comradindo.

Kejaksaan mesti membongkar kongkalikong di balik pembelian gedung itu, termasuk aliran dananya. Nyatanya, Bank BJB telah menggelontorkan uang muka dan cicilan Rp 27 miliar per bulan sejak Januari lalu. Jika perlu, kejaksaan menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang agar duit BJB yang telanjur mengalir ke mana-mana bisa diusut sekaligus disita.

Penting pula jaksa mengungkap apakah kasus ini juga melibatkan direksi, bahkan komisaris BJB. Kebetulan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat pemegang kuasa pemilikan saham pemerintah daerah di bank ini. Kecurigaan muncul karena pembayaran uang muka dilakukan menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat, Februari lalu. Saat itu Ahmad Heryawan alias Aher maju lagi untuk jabatan periode kedua dan akhirnya memenangi pertarungan.

Kasus pembelian gedung BJB diduga berkaitan dengan pembiayaan kampanye calon gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera. Aliran uang muka itu terdeteksi salah satunya masuk ke rekening PT Brocade Insurance and Broker. Perusahaan penjamin kredit ini diduga milik seorang politikus PKS. Kejaksaan juga perlu mengusut kaitan PT Comradindo dengan partai ini.

Simpul-simpul itu bisa menjadi petunjuk bagi jaksa dalam mengusut aktor intelektual skandal tersebut. Publik akan bertanya-tanya jika pengusutannya hanya berhenti pada "pemain lapangan". Tanpa tekanan pihak lain, sulit membayangkan pejabat BJB begitu ceroboh membeli gedung yang belum dibangun dengan harga mahal.