TEMPO Interaktif, Medan:Sekitar 600 orang warganegara Indonesia yang bermukim di daratan Eropa status warganegaranya mengambang. Statusnya menjadi terkatung-katung dan tak bisa kembali karena menjadi korban politik masa Orde Baru. Mereka umumnya yang dikirim belajar pada era Soekarno dan dicabut sepihak statusnya saat Soeharto berkuasa. Kini mereka ingin kembali, tapi terhambat oleh proses administrasi dan Undang-undang yang berlaku. Hal ini dikatakan mantan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda, Arwin Adityawarman kepada TEMPO, di ruang kerjanya. Menurut Arwin yang kini menjadi Kordinator Imigrasi Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Sumatra Utara sejak tiga bulan lalu, kalau umumnya WNI yang statusnya terkatung-katung itu dikirim belajar di Eropa oleh pemerintahan Soekarno. Mereka diperbolehkan kembali ke Indonesia saat Gus Dur berkuasa. Namun, pelaksanaan pemulangan terkendala sampai saat Megawati memerintah. “Ada sekitar 600 orang yang belajar di Eropa yang saat ini masih terkatung-katung dan tak jelas warganegaranya. Mereka ini dicabut paspornya saat era Soeharto berkuasa secara sepihak tanpa penjelasan dan bukti sepotongpun. Waktu saya jadi atase di Belanda saya mengurusi dan menjumpai mereka untuk mendata kepulangannya dengan proses administrasi. Kendalanya mereka minta pulang tanpa proses dengan alasan paspor mereka dicabut tanpa bukti. Nah, disinilah kendala dan kita harus melalui proses administrasi,” kata Arwin menjelaskan. Lebih lanjut dikatakannya kalau WNI ini semua tersebar di beberapa negara Eropa. Umumnya belajar di negara Eropa Timur. Beberapa dari mereka memang ada yang Komunis dan ada juga yang Soekarnoism. “Jadi tak semuanya berindikasi komunis. Mereka mengaku Soekarnois tapi bukan komunis. Alasannya waktu dicabut paspor mereka ditanya ikut Soeharto atau Soekarno. Mereka hanya menjawab kalau dikirim belajar oleh Soekarno dan sejak itulah paspor dicabut.” Akhirnya statusnya menjadi tak jelas. Ada yang stateless dan ada yang menjadi warganegara atau diberi fasilitas dinegara tempat tinggalnya. Saat ini WNI ini kebanyakan tinggal di Jerman, Belanda dan negara Eropa lainnya. Kebanyakan dari WNI ini menjadi pakar dan sangat disegani di negara Eropa. “Banyak WNI kita yang tak berstatus itu lebih pintar dari Habibie. Sebagai contoh, yang membuat pemicu senjata SAM Rusia itu asal Indonesia. Banyak pakar lainnya dan lebih pintar dari Habibie. Mereka umumnya minta pulang tanpa syarat karena bukan Komunis hanya pengikut Soekarno,” jelasnya. Proses kepulangan ratusan WNI ini masih terkendala dengan proses asdministrasi dan undang-undang, dan ini membuat apa yang diizinkan Gus Dur agar mereka bisa kembali ke Indonesia belum terlaksana sepenuhnya. “Untuk kemudahan dan lancarnya urusan nasib WNI kita disana (Eropa) perlu UU Imigrasi direvisi lebih lanjut dan mengatur masalah WNI yang menjadi korban politik zaman itu,” kata Arwin. Ia mengatakan kalau sampai saat ini tidak mengetahui sampai dimana perkembangannya karena setelah bertugas 4 tahun di KBRI Belanda dan mengurusi WNI itu di seluruh daratan Eropa. Ia ditarik kembali dan bertugas di Indonesia sejak 3 bulan lalu. “Di Eropa hanya ada dua atase imigrasi, salah satunya di KBRI Belanda dan lainnya hanya konsuler saja,”lanjutnya. (Bambang Soed)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
5 Penyebab Sulit Tidur pada Penderita Diabetes
1 menit lalu
5 Penyebab Sulit Tidur pada Penderita Diabetes
Ternyata lima masalah ini menjadi penyebab penderita diabetes sulit tidur.
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
3 menit lalu
Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Kenakan Jubah Warna Hitam dan Merah, Apa Artinya?
Jubah berwarna hitam dan merah yang dikenakan hakim MK bukan hanya sekadar pakaian resmi, tetapi juga simbol yang mengandung filosofi.
Jerman Lanjutkan Kerja Sama dengan UNRWA Palestina
6 menit lalu
Jerman Lanjutkan Kerja Sama dengan UNRWA Palestina
Menyusul beberapa negara yang telah menghentikan penangguhan dana UNRWA, Jerman melanjutkan kerja sama dengan badan pengungsi Palestina itu.Menyusul b
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran
12 menit lalu
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran
Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.
Bamsoet Dorong Kerjasama Wirausahawan Muda Indonesia - Tiongkok
21 menit lalu
Bamsoet Dorong Kerjasama Wirausahawan Muda Indonesia - Tiongkok
Bambang Soesatyo mendukung rencana para pengusaha muda China yang tergabung dalam China International Youth Exchange Center dalam membangun kerjasama wirausahawan muda Indonesia - Tiongkok.
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
22 menit lalu
Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator
Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?
25 menit lalu
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?
Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?
Bocah 15 Tahun jadi Korban Persetubuhan Sang Kekasih, Ibunya Lapor Polisi
27 menit lalu
Bocah 15 Tahun jadi Korban Persetubuhan Sang Kekasih, Ibunya Lapor Polisi
DP seorang anak wanita berusia 15 tahun menjadi korban dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Pelaku diduga pemilik sebuah BAR.
Shin Tae-yong Waspadai 3 Pemain Korea Selatan di Perempat Final Piala Asia U-23 2024
28 menit lalu
Shin Tae-yong Waspadai 3 Pemain Korea Selatan di Perempat Final Piala Asia U-23 2024
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Shin Tae-yong telah menyiapkan strategi untuk permainan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U-23 2024.
Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB
42 menit lalu
Rusia Menilai AS Buka Kedoknya dengan Veto Permohonan Palestina Jadi Anggota PBB
Perwakilan Rusia menilai Amerika Serikat menunjukkan sikap aslinya dengan memveto permintaan Palestina untuk menjadi anggota PBB.