Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga Penelitian dan Pengkajian CSIS memperkirakan situasi politik tahun 2003 akan semakin memanas. Pasalnya, tahun ini para elit politik gencar-gencarnya memposisikan diri menjelang Pemilu 2004. Selain itu, pemerintah harus menanggung beban akibat masih banyaknya masalah-masalah politik yang belum selesai, seperti terorisme dan UU Politik. Itu akan menyita banyak waktu. Di samping masalah politik, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial maupun perkembangan masalah non sosial dan non politik, seperti konflik antara pemerintah dan rakyat akibat kenaikan harga, ujar Ketua Departemen Politik dan Perubahan sosial CSIS, Tommi Legowo, di kantornya, Kamis (9/1). Menurut dia, titik krusial masalah politik tahun ini akan terjadi pada kwartwal pertama. Sebab, kwartal ini akan memberikan kepastian untuk masa-masa mendatang. Persoalan politik harus diselesaikan dengan damai. Sebab, kalau tidak, masa berikutnya menjadi tidak pasti, tambah Tommi. Senada dengan Tommi, pengamat militer CSIS, Kusnanto Anggoro, menyatakan hingga paruh pertama tahun 2003, situasi di tanah air akan memanas. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan, yaitu politik akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh militer. Hingga kini, belum ada perubahan doktrinal dari TNI. Mereka tetap menyatakan tidak berpolitik praktis, tetapi memainkan peranan politik negara. Ini kan tidak jelas, ujar dia. Hal seperti itu, menurut Kusnanto, akan mempengaruhi dukungan militer terhadap pemerintah. Ia mencontohkan dengan demonstrasi yang marak akhir-akhir ini. Kata dia, jika peserta aksi sebanyak 50.000 orang, maka militer akan menindak secara hukum. Sementara, kalau massanya 500.000 orang, TNI mulai imbang: untuk ikut pemerintah atau massa. Tapi, jika satu juta, mungkin TNI akan bergabung dalam aksi unjuk rasa, kata dia, sambil tersenyum. Kusnanto menambahkan, tahun ini, TNI akan dihadapkan pada dua masalah, yaitu peran TNI sebagai alat negara, dan persoalan masa lalu, seperti HAM serta kasus Theys. Selain itu, mereka juga dihadapkan pada masalah Pemilu 2004. Persoalan apakah TNI ikut memilih dalam pemilihan dan keluar dari DPR menjadi penting. Tapi, Sebaiknya TNI tidak memilih dulu karena demokrasi kita belum siap, imbuh Kusnanto. Sementara, kabar baik dari militer tahun ini, lanjut dia, Departemen Pertahanan sebagai institusi sipil ingin menunjukkan otoritas militernya di tubuh TNI. Cuma, ia tidak yakin usaha departemen ini akan berhasil. Alasannya, hal itu tidak terlalu signifikan di level politik. (SS Kurniawan-Tempo News Room)
Iklan
