Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memastikan tidak akan merevisi APBN 2003 seiring dengan tuntutan penundaan penarikan subsidi kenaikan tarif dasar listrik, telepon dan BBM. Pasalnya revisi APBN akan menimbulkan ketidakpastian. Pemerintah lebih memilih mekanisme APBN Penyesuaian (APBNP) atau APBN Semester, yang dipercepat. Lebih baik, yang elegan adalah kita melakukan monitoring pelaksanaan APBN 2003, kata Staf Ahli Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (13/1). Menurut Anggito, situasi saat ini belum membutuhkan adanya suatu revisi. Menilik harga minyak dunia yang naik saat ini dan menurunnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), situasinya justru lebih menguntungkan APBN. Apalagi, jika rencana pemerintah untuk menarik obligasi di awal tahun ini bisa dilaksanakan. Itu kan berarti, stok utang kita akan turun dan bunga dari pembayaran utang luar negeri juga akan turun, tuturnya. Jadi, meskipun di satu sisi dilakukan penarikan subsidi, di sisi lain juga ada potensi penerimaan yang cukup besar. Dengan menurunnya suku bunga SBI di bawah asumsi yang diprediksi, pengeluaran akan berkurang. Hal yang sama juga akan dihadapi jika pemerintah berhasil menarik obligasi. Anggoito menilai, melakukan revisi merupakan pengalaman yang traumatik bagi Indonesia. Revisi APBN memang pernah dilakukan pada 2001 silam. Saat itu, timbul ketidakpastian karena situasi mengharuskan dibentuknya Panitia Anggaran baru untuk membuat APBN yang baru. Ketika itu asumsi APBN juga sangat menyimpang dari realisasi, katanya. Saat ini, kondisinya jauh berbeda. Perbedaan pelaksanaan dengan rencana yang tersusun dalam APBN hanya meliputi satu atau dua bagian saja. Jadi pemerintah memutuskan untuk memantau perkembangan sembari membahasnya dengan DPR tentang realisasi APBN. Kita tetap melakukan exercise, tapi kita lihat dulu perkembangannya, katanya. Staf ahli Menteri Keuangan ini menekankan, bagaimanapun pelaksanaan APBN tidak bisa sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Tapi, tujuan utamanya adalah menjaga konsolidasi fiskal. Jangan sampai nanti defisitnya membesar sehingga tidak ada sumber pembiayaan. Itu yang kita jaga, katanya. Anggito mengingatkan, jika defisit di APBN membengkak akan menimbulkan dampak secara makro. Kita memerlukan financing yang besar dan karena uang yang beredar di masyarakat kian besar, akhirnya timbul inflasi, kata dia. Karena itu pemerintah tetap melakukan perhitungan-perhitungan untuk mengamankan APBN 2003. Dara Meutia Uning --- TNR
Iklan
