Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz belum menerima surat pengunduran diri KH Zainuddin M.Z dari jabatan struktural kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). “Nanti kalau sudah ada, Sekjen pasti akan melaporkan,” ujar Hamzah Haz usai acara Silaturahmi Nasional Angkatan Muda Ka’bah (AMK) di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro Jakarta, Sabtu (12/1). Hamzah mengharapkan da’i sejuta umat itu mempertimbangkan langkah mengundurkan diri dari partai demi kepentingan umat. “Walaupun ada pertimbangan politis, itu pertimbangan kedua, yang penting suara umat,” kata dia. Sekalipun demikian, Hamzah tidak mengelak kemungkinan PPP Reformasi tetap terbentuk. Partai berlambang ka’bah yang dipimpinnya, menurut Hamzah telah diperkirakan akan hancur akibat konflik itu. Namun Hamzah optimistis akan bertahan dalam pemilu 2004 kelak. Pada pemilu sebelumnya, partai ini mendapatkan suara di atas PBB dan PAN. Hamzah mengaku tetap tenang menghadapi konflik tersebut karena DPP PPP belum menentukan sikap tentang kemungkinan memberikan sanksi kepada para deklarator PPP Reformasi. Alasannya, untuk memecat para deklarator partai yang masih memegang jabatan penting partai tidak mudah. “Perlu proses, tetapi kami belum sampai ke sana,” ujarnya. Hamzah hanya memikirkan upaya agar salah paham dikalangan awak partainya tidak berlanjut. Ia menilai konflik ini terus berlarut karena masih banyaknya pihak yang belum mengerti maksud penundaan pelaksanaan Muktamar PPP sampai 2004. “Mereka hanya berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan konstitusi partai,” kata dia. Dicontohkannya, dulu PPP juga pernah memajukan muktamar satu tahun lebih cepat. Kebijakan itu juga menyalahi konstitusi, tetapi tetap dilakukan demi kepentingan membesarkan partai. Hamzah Haz berniat mengundurkan jadwal Muktamar PPP yang seharusnya 2003 menjadi tahun 2004. Waktu satu tahun itu, menurutnya tidak cukup untuk konsolidasi ke seluruh wilayah cabang sampai anak cabang. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan berbagai wilayah yang dinilai lebih mengetahui perkembangan partai di daerah. Mundurnya jadwal Muktamar itu, lanjut Hmzah tidak menjadi masalah karena kepentingannya untuk memperkuat kpartai. “Nanti saat Mukatamar, pasti akan dipertanggungjawabkan, kenapa ada kebijakan yang menyalahi konstitusi partai. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)
Iklan
