Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung telah menyelesaikan pengkajian berkas kasus peristiwa penembakan warga sipil di Tanjungpriok pada 1984. Rencananya, pada 27 Januari mendatang, berkas itu akan disempurnakan terakhir kali sebelum dilimpahkan ke pengadilan pada awal Februari. Hal itu diungkapkan Ketua Satuan Tugas HAM, BR Pangaribuan, di Jakarta, Selasa (14/1). Seperti diketahui, peristiwa yang menewaskan belasan aktivis Islam di kawasan pelabuhan Jakarta itu menyeret 14 orang terdakwa. Mereka adalah Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal Sriyanto Muntasram; Mayor Jenderal (Purn) Pranowo; Mayor Jenderal (Purn) Rudolf Butarbutar; dan Kapten Infantri Sutrisno Mascung bersama 10 prajurit berpangkat sersan dua. Menurut Pangaribuan, setelah selesai mengkaji berkas itu, Jaksa Agung M.A. Rachman akan melantik 16 orang jaksa yang terdiri dari 12 jaksa sipil dan empat oditur militer. Setiap berkas akan ditangani oleh tiga jaksa sipil dan satu oditur. Namun, dia enggan membeberkan nama-nama para jaksa penuntut itu. Alasannya, "Khawatir ada ancaman terhadap para jaksa. Nanti saja kalau berkasnya sudah dilimpahkan," kilahnya. Ke-14 tersangka itu dimasukan dalam empat berkas dakwaan. Untuk Sriyanto, Pranowo, dan Butarbutar berkasnya sendiri-sendiri, sedangkan Pranowo disatukan bersama prajurit yang diduga menembak langsung para korban. Pangaribuan menyebutkan, tersangka yang satu bisa menjadi saksi bagi tersangka lainnya. "Agar kesaksian bertambah kuat, karena saling berhubungan. Undang-Undang kita membolehkan soal itu," katanya. Seperti diketahui, pada akhir Desember lalu, Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, melayangkan surat ke Kejaksaan Agung. Ia menanyakan jumlah tersangka kasus ini yang menyusut dari 23 orang hasil temuan KPP HAM Tanjungpriok. Dalam urusan ini, menurut Pangaribuan, yang baru bertemu dengan Garuda, Komnas hanya menyampaikan klarifikasi atas jumlah tersangka itu. Dalam temuan KPP HAM, bekas Panglima ABRI Jenderal (Purn) Leonardus Benjamin Moerdani dan bekas Panglima Kodam Jakarta Raya Jenderal (Purn) Try Sutrisno tercantum dalam berkas penyelidikan. Tapi, menurut Pangaribuan, "Tak ada benang merah antara Moerdani dan Try dalam kasus itu." Buntutnya, keduanya tak termasuk sebagai orang yang disangka terlibat kasus berdarah itu. Pangaribuan menjelaskan, kasus Priok berbeda dengan kasus pelanggaran HAM Timor Timur. Di bekas propinsi ke-27 Indonesia itu ditemukan rantai komando dua arah antara Komandan Kodim dan Panglima Kodam Udayana. "Ditemukan laporan dari Dandim, lalu ke Danrem, terus ke Panglima, dan ada perintah sebaliknya dari Panglima ke Danrem, lalu ke Dandim," katanya. Sedangkan dalam kasus Priok, "Peristiwanya terjadi seketika sehingga yang didakwa hanya pelaku lapangan." Dan, penembakan diduga berasal dari perintah Komandan Distrik Militer Jakarta Utara, yang saat itu dipegang Rudolf Butarbutar. Menurut Pangaribuan, Komnas HAM mencantumkan dua nama jenderal itu karena setelah peristiwa terjadi keduanya datang ke lokasi kejadian. "Waktu penyelidikan keduanya dimasukkan. Pertimbangannya mungkin daripada jumlah tersangka kurang, lebih baik dilebihkan," ungkapnya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)
Iklan
