Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah perlu menerbitkan cetak biru soal privatisasi BUMN yang baru. Pasalnya, privatisasi saat ini tidak didukung oleh pemerintahan yang bersih. Akibatnya banyak perlawanan yang timbul dari masyarakat terhadap privatisasi BUMN. Perlawanan terhadap swastanisasi sekarang ini sebagian besar karena rakyat tidak percaya langkah-langkah itu dilakukan dengan menaati asas-asas dan aturan-aturan yang baik, kata Pengamat Ekonomi dari CSIS Dr. Djisman Simanjuntak di sela-sela seminar mengenai privatisasi di Hotel Borobudur, Jumat (17/1). Menurut Djisman, privatisasi tidak selalu berkonotasi buruk. Namun agar privatisasi berhasil, banyak syarat yang harus dipenuhi. Tujuannya agar negara mendapat harga yang baik bagi perusahaannya. Selain itu, rakyat juga memperoleh hasil yang sepadan dari privatisasi itu. Ia juga menekankan, upaya privatisasi harus menghindari gejala seolah-seolah Indonesia sedang serba terdesak. Seolah-olah kalau tidak diprivatisasi dunia akan kiamat, kata dia. Menurut Djisman, kesan seperti itu justeru akan merusak pasaran perusahaan yang bersangkutan. Walaupun begitu, pengamat ekonomi ini pesimis privatisasi BUMN akan benar-benar berhasil. Dugaan saya banyak yang tidak laku, kata dia. Ia mengakui, saat ini masih banyak BUMN dan akan ditambah lagi dengan BUMD baru yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Karena itu pemerintah perlu memilah-milah dengan jernih BUMN yang layak untuk diswastanisasi atau yang tetap dikelola oleh negara. Kalau niatnya adalah untuk mencari laba menurut saya tidak usah pemerintah ikut-ikut di situ. Tapi kalau ada aspek kepentingan publiknya kepemilikan negara atas perusahaan itu memang patut dipertahankan, tuturnya. Sayangnya pemerintah belum dapat menunjukkan bahwa penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi benar-benar diupayakan. Ia mencontohkan, kasus privatisasi Indosat yang mengundang banyak kontroversi. Itu contoh dari bad governance, kata dia. Karena itu walaupun pengesahan UU privatisasi sangat penting tapi menurut dia UU itu tidak cukup untuk memperbaiki pola privatisasi di Indonesia. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)
Iklan
