DPRD Minta Kejaksaan Periksa Gubernur Kalimantan Tengah

TEMPO Interaktif, Palangkaraya:Pimpinan DPRD Kalimantan Tengah meminta Kejaksaan Tinggi memeriksa Gubernur Asmawi Agani berkaitan dengan menghilirnya ribuan meter kubik kayu asal Kabupaten Barito Utara. Apabila ada pejabat yang terkait kasus illegal loging harus ditindak tegas, termasuk Gubernur yang disinyalir mengeluarkan surat sakti (rekomendasi) menghilirnya ribuan meter kubik kayu, ujar Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah R. Atu Narang, Senin (20/1). Menurut Atu Narang , seharusnya Gubernur Asmawi tidak boleh mengeluarkan surat sakti walaupun dalam keadaan darurat. Meskipun ada desakan dari masyarakat agar segera menghilirkan kayu-kayu yang ditahan, seharusnya eksekutif tidak menyetujuinya, tapi tetap melakukan proses hukum , apalagi sampai mengeluarkan surat sakti. Itu sangat menyalahi aturan, kata Narang yang juga menjadi Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Tengah. Narang berharap sikap tegas dari Kejaksaan Tinggi untuk menanggai kasus illegal loging dapat menjadi barometer hukum. Pernyataan senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Rinco Norkim yang menyayangkan keluarnya surat sakti dari Gubernur Asmawi. Dia meminta Kejaksaan menuntaskan kasus tersebut dan tidak hanya lips service saja. Saat ini, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sedang memeriksa pejabat di Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan keluarnya izin menghilirkan (menghanyutkan) ribuan meter kubik kayu illegal. Mereka akan memeriksa Bupati, Ketua DPRD dan 2 anggota DPRD Barito Utara. Sebelumnya, Kejaksaan sudah menetapkan Kepala Dinas Kehutanan Barito Utara Toboryano Angga, sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu, Gubernur Asmawi Agani menyatakan kesiapan dirinya dipanggil dalam kasus illegal loging di Barito Utara. Apabila saya diperlukan untuk dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi saya siap. (Karana WWTempo News Room)