TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung yang kini tersangkut dalam kasus Bulog meminta, bila Kejaksaan Agung mengeluarkan perintah pencekalan terhadap dirinya, disertai alasan-alasan yang jelas. “Apa iya saya mau melarikan diri, apa iya saya mau menghilangkan barang bukti, apa yang ingin saya hilangkan?” kata Akbar yang ketua DPR itu di gedung dewan, Jakarta, Jumat (18/1). Itu dikatakan Akbar berkaitan rencana dia melaksanakan ibadah haji pada Februari mendatang. Ia menyatakan setiap saat bersedia untuk diperiksa di luar jadwal rencana kepergiannya tersebut. “Masa dua minggu saya tidak boleh melaksanakan haji,” kata dia. Niat untuk pergi haji itu sudah direncanakan sejak lama. “Tidak ada yang mendadak,” kata dia. Akbar telah menginformasikan rencananya tersebut kepada tim kuasa hukumnya. “Saya serahkan kepada lawyer untuk penyampaiannya, kalau memang disampaikan segera (ke Kejaksaan Agung),” kata Akbar. “ Insya Allah berangkatnya pada tanggal 14 Februari, dan kembalinya akhir Februari,” tutur Akbar. (Wuragil – Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura
45 detik lalu
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura
Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024
2 menit lalu
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024
BI mengungkapkan uang beredar dalam arti luas pada Maret 2024 tumbuh 7,2 persen yoy hingga mencapai Rp 8.888,4 triliun.
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta
3 menit lalu
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
8 menit lalu
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi
9 menit lalu
Elite NasDem Bertemu Prabowo, Surya Paloh: Mungkin Silaturahmi
Surya Paloh menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali dengan Prabowo Subianto pada Selasa lalu. Sinyal koalisi?
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025
15 menit lalu
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025
Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan
15 menit lalu
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho ke Dewas, KPK: Bukan Keputusan Kolektif Kolegial Pimpinan
Tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran etik yang diajukan Nurul Ghufron diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Pengawas KPK.
2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat
18 menit lalu
2 Cara Blur WhatsApp Web di Chrome untuk Menjaga Privasi Chat
Ada beberapa cara blur WhatsApp Web di Chrome agar chat rahasia Anda tidak dibaca orang lain. Berikut ini beberapa tata caranya.
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung
21 menit lalu
Prabowo Berpeluang Tambah Anggota Koalisi Pemerintah, Demokrat: Kami Dukung
Partai Demokrat akan mengikuti keputusan presiden terpilih Prabowo Subianto jika ingin menambah partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta
24 menit lalu
Riwayat Jakarta dari Berstatus Ibu Kota Negara DKI Jakarta Kemudian Hanya Daerah Khusus Jakarta
Sejak abad ke-16, Kota Jakarta telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan hingga secara resmi berubah menjadi DKI Jakarta, terakhir DKJ.
