Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Terangkatnya Syaifullah Yusuf menjadi anggota kehormatan PKB, telah memberi jalan lempang bagi keponakan Gus Dur itu untuk maju ke arena pemilihan Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PKB. Ia diperkirakan akan bersaing ketat dengan Alwi Shihab. ‘Anugerah’ untuk Gus Ipul –begitu pangilan akrab Syaiful— lahir dari perdebatan panjang, lobi dan perundingan alot. Mula-mula di Komisi B, yang membahas AD/ART. Sejumlah peserta mendesak muktamar agar mengamandemen pasal 5 (b) yang menyatakan, pengurus partai harus kader PKB minimal enam bulan. Bila pasal ini tidak diubah, laju Syaiful akan terganjal. Ia baru masuk PKB pada 8 Januari, sejak keluar dari PDI Perjuangan. Namun, permintaan itu ditolak peserta lain karena berdampak politik panjang. Rapat komisi B deadlocok. Ketua Komisi B, KH Yusuf Muhammad, harus bekerja keras untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Lobi pun digalang oleh Gus Yus, panggilan akrab Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa di MPR itu. Ia menemui kalangan Keytua DPW PKB se-Indonesia. Selain itu, membawa masalah ke Dewan Syuro dan DPP PKB. Upaya Gus Yus membawa hasil. Syaifullah diangkat menjadi anggota kehormatan. Ia punya hak dipilih dan memilih. “Ia berjasa ikut mendirikan PKB,” jelas anggota Dewan Syuro PKB yang baru saja demisioner itu. Namun, informasi yang dihimpun Tempo News Room menyebutkan, sejumlah pengurus harian DPP PKB tidak setuju opsi tersebut. Sebuah sumber berpendapat, opsi itu tak ubahnya jalan pintas untuk membuka jalan bagi Syaifullah Yusuf. “Itu melanggar aturan. Apalagi DPP PKB sudah demisioner, dan tidak berhak mengambil keputusan penting,” ujarnya. Bagaimana sebenarnya duduk perkara pengangkatan Syaifullah tersebut? Berikut wawancara dengan KH Yusuf Muhammad lewat telepon seluler di sela kesibukan muktamar di Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Minggu (20/1) dini hari. Pengangkatan Syaifullah Yusuf menjadi anggota kehormatan PKB tidak menyalahi aturan organisasi? Tidak. Karena ada pasal di ART (anggaran rumah tangga) yang menyebutkan bahwa anggota kehormatan itu dapat diangkat atau diberikan kepada orang yang pernah berjasa kepada partai, dan ditetapkan oleh minimal rapat pleno DPP PKB. Semua yang ada di ayat itu sudah terlaksana, sehingga sesuai ketentuan organisasi. Bukankah DPP PKB sudah demisioner? Belum. DPP itu baru demisioner menjelang pemilihan. Jadi setelah laporan pertanggungjawaban, tidak otomatis demisioner. Ada aturan di mana demisioner itu dilakukan menjelang pemilihan. Supaya kevakuman itu tidak terlalu lama. Jadi, jelas masih bisa mengambil keputusan seperti ini. Malahan tadi pengesahan hasil-hasil sidang komisi belum selesai. Komisi AD/ART baru diputuskan jam 8 malam. Rapat DPP PKB dilakukan sesudah maghrib. Kenapa tidak forum muktamar yang mengangkat? Aturan mainnya begitu. ART mengatakan begitu, harus pleno DPP. Ada beberapa pengurus DPP yang tidak setuju? Saya kira tidak. Saya mengikuti rapatnya. Artinya forum rapat pleno DPP menyetujui itu. Bila Syaifullah terpilih, bukankah PKB akan menjadi ‘partai keluarga’ karena Gus Dur terpilih Ketua Dewan Syuro? Saya tidak ingin berandai-andai. Saya kira nanti saja apa yang terjadi kita berikan komentar, respon atau kita diamkan. He..he.. Kenapa didiamkan? Ya iya, ada beberapa pilihan sikap kan yang bisa kita lakukan. Tidak mempertimbangkan citra PKB di mata masyarakat? Tergantung orang melihatnya bagaimana. Sekilas ya, orang bisa berkesan begitu, sekali pun kesan itu belum tentu benar. Menurut Anda bagaimana? Saya tidak ingin berkomentar yang belum terjadi. (Retno Sulistyowati)
Iklan
