Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Banyak pihak di Indonesia termasuk dari kalangan pers yang telah salah menafsirkan hasil wawancara pers Deputi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Paul Wolfowitz, yang dilakukan dengan New York Times pada 8 Januari lalu. Hal itu dikemukakan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda dalam pemaparan awalnya pada rapat kerja yang dilakukan dengan Komisi I DPR, Kamis (24/1). Hassan mengaku telah membaca dengan sangat teliti seluruh teks wawacara itu, dan Wolfowitz tidak pernah mengatakan ataupun mengindikasikan Indonesia sebagai salah satu pusat terorisme maupun Indionesia sebagai target AS berikutnya dalam upaya meniadakan jariangan terorisme. Wolfowitz, kata Hassan, juga tidak terlalu menekankan pada keterkaitan antara elemen Al Qaidah dengan organisasi tertentu di Indonesia. Menurut Hassan, wawancara mantan Duta Besar AS untuk Indonesia itu pada intinya hanya mengemukakan kemungkinan tahap berikutnya dari strategi AS dalam memerangi terorisme, yakni mencegah teroris menggunakan negara-negara tertentu seperti Somalia, Yaman, Indonesia, dan Filipina sebagai tempat bersembunyi atau pelarian teroris. “Untuk itu Wolfowitz justru menyatakan akan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan negara-negara tersebut dalam memerangi terorisme,” kata dia. Sebab negara-negara itu dinilai berpotensi dimanfaatkan para teroris dan memiliki keterbatasan dalam menghadapi atau memerangi terorisme. Khusus untuk Indoensia, Hassan menerangkan, meski tidak disertai fakta yang nyata, ia mengaku melihat kekhawatiran Wakil Menhan AS itu bahwa para teroris asing yang mengatasnamakan Islam memanfaatkan dan mempengaruhi kelompok-kelompok Islam tertentu di Indonesia, bahkan kemudian bersembunyi di Indonesia. “Separatisme dan konflik antar agama di berbagai wilayah Indonesia dinilai Wolfowitz sebagai suatu hal yang mengganggu stabilitas dan merupakan lahan subur bagi tumbuhnya aksi-aksi terorisme,” kata Hassan. Soal itu, Hassan menilai, informasi yang disampaikan Wolfowitz, yang merujuk pada situasi konflik di Poso, itu terlambat. Banyak kemajuan dalam bulan Desember 2001 yang terabaikan Wolfowitz, seperti pengiriman enam batalyon pasukan TNI dan Polri serta kesepakatan Malino. “Bahkan kita sudah beranjak dari upaya menghentikan konflik ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Hassan lagi. Hassan memaparkan pula kepada anggota dewan mengenai kerja sama segitiga antara Indonesia-Filipina-Malaysia dalam memerangi terorisme dan mengenai anggaran Departemen Luar Negeri. Rapat kerja itu dimulai pukul 11.00 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi I Ibrahim Ambong. (Wuragil – Tempo News Room)
Iklan
