Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri mengingatkan agar para gubernur, walikota dan bupati menunjukan komitmennya untuk mengelola kewenangan pemerintah daerah yang dimilikinya di era otonomi daerah saat ini. “Tidak ada yang kehilangan wibawa, hanya karena kurang cepat dalam mengumpulkan kewenangan otonomi ini,” ujarnya di hadapan peserta Rapat Kerja Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/1). Hal tersebut diutarakan presiden menyoal adanya pemikiran bahwa pemeritah pusat akan mengurangi atau menarik kewenangan yang timbul atas konsekuensi otonomi. Mega menekankan bahwa desentralisasi kewenangan yang dirancang perlu dipertimbangkan secara teliti dan rasional. “Hendaklah diingat desentralisasi bukalah sekadar bagaimana sebanyak mungkin, sejauh mungkin, secepat mungkin dan dengan serentak memindahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda -Red),” tandasnya. Lebih lanjut presiden menekankan pula bahwa pada tingkat pertama justru wibawa para kepala daerah akan luntur bila tidak mampu mengatur kewenangan yang dimilikinya. Bahkan, ketidak-mampuan mengeloka otonomi, imbuh presiden, akan berujung pada penghapusan daerah otonom, atau penggabungan daerah otonom dengan derah otonom lainnya. Karena itu presiden yang didampingi Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, mengatakan bahwa masalah otonomi jangan dilihat dari sisi hak saja, terutama karena pertimbangan sisi pemerimaan atau pendapatan daerah, tetapi melupakan sisi kewajibannya. Presiden menilai berdasarkan laporan yang diterimanya, dibalik kegigihan memperjuangkan sumber-sumber penerimaan daerah, justru banyak daerah mengalami kesulitan dalam penerimaan, penggunaan dan pengembaliaannya. ”Saya khawatir kalau soal ini tidak diwaspadai akan menimbulkan persoalan tersendiri pada daerah bersangkutan, terutama ketika kepadanya (para kepala daerah -Red) diminta pertanggung-jawaban,” katanya. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat yang tidak akan menghapus desentralisasi atau mewujudkan kembali sentralisasi dalam penyelenggara pemerintahan. Karena itu presiden cukup prihatin dengan berbagai isu dan lontaran pendapat yang kemudian menjadi bahan perdebatan. Sehingga seolah-oleah tampak pemerintah pusat berencana kembali ke sistem sentralisasi pemerintahan. Selain menepis isu itu, presiden juga mengingatkan untuk menghindari perdebatan yang hanya menghadirkan permasalahan baru dan kegelisahan masyarakat. ”Saya minta semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan, tanggapan atau pendapat mengenai sesuatu yang belum diketahui dengan tepat, yang akhirnya akan memperkeruh suasana,” ujarnya berharap. Selain itu, untuk mengatasi masalah pemahaman dan persepsi otonomi daerah yang belum tersosialisasi, presiden mengatakan dirinya meminta kepada Mendagri untuk secepatnya menyusun inventarsasi permasalahan yang ada. Di samping itu, presiden juga meminta dilakukannya sosiasisasi sedini mungkin. “Dengan mengemukakan hal-hal ini, saya ingin menegaskan bahwa hingga saat inipun tidak ada pemikiran untuk menepikan, membatalkan atau menghapus otonomi,” janji Presiden yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rapat Kerja. Dalam kesempatan itu presiden didampingi tiga Menteri Koordinator (Menko) diantaranya Menko Polkam, Menko Kesra dan Menko Perekonomian. (Dara Meutia Uning–Tempo News Room)
Iklan
