Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Ingatkan Komitmen Para Kepala Daerah Terhadap Otonomi Daerah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Sukarnoputri mengingatkan agar para gubernur, walikota dan bupati menunjukan komitmennya untuk mengelola kewenangan pemerintah daerah yang dimilikinya di era otonomi daerah saat ini. “Tidak ada yang kehilangan wibawa, hanya karena kurang cepat dalam mengumpulkan kewenangan otonomi ini,” ujarnya di hadapan peserta Rapat Kerja Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (28/1). Hal tersebut diutarakan presiden menyoal adanya pemikiran bahwa pemeritah pusat akan mengurangi atau menarik kewenangan yang timbul atas konsekuensi otonomi. Mega menekankan bahwa desentralisasi kewenangan yang dirancang perlu dipertimbangkan secara teliti dan rasional. “Hendaklah diingat desentralisasi bukalah sekadar bagaimana sebanyak mungkin, sejauh mungkin, secepat mungkin dan dengan serentak memindahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda -Red),” tandasnya. Lebih lanjut presiden menekankan pula bahwa pada tingkat pertama justru wibawa para kepala daerah akan luntur bila tidak mampu mengatur kewenangan yang dimilikinya. Bahkan, ketidak-mampuan mengeloka otonomi, imbuh presiden, akan berujung pada penghapusan daerah otonom, atau penggabungan daerah otonom dengan derah otonom lainnya. Karena itu presiden yang didampingi Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, mengatakan bahwa masalah otonomi jangan dilihat dari sisi hak saja, terutama karena pertimbangan sisi pemerimaan atau pendapatan daerah, tetapi melupakan sisi kewajibannya. Presiden menilai berdasarkan laporan yang diterimanya, dibalik kegigihan memperjuangkan sumber-sumber penerimaan daerah, justru banyak daerah mengalami kesulitan dalam penerimaan, penggunaan dan pengembaliaannya. ”Saya khawatir kalau soal ini tidak diwaspadai akan menimbulkan persoalan tersendiri pada daerah bersangkutan, terutama ketika kepadanya (para kepala daerah -Red) diminta pertanggung-jawaban,” katanya. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah pusat yang tidak akan menghapus desentralisasi atau mewujudkan kembali sentralisasi dalam penyelenggara pemerintahan. Karena itu presiden cukup prihatin dengan berbagai isu dan lontaran pendapat yang kemudian menjadi bahan perdebatan. Sehingga seolah-oleah tampak pemerintah pusat berencana kembali ke sistem sentralisasi pemerintahan. Selain menepis isu itu, presiden juga mengingatkan untuk menghindari perdebatan yang hanya menghadirkan permasalahan baru dan kegelisahan masyarakat. ”Saya minta semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat pernyataan, tanggapan atau pendapat mengenai sesuatu yang belum diketahui dengan tepat, yang akhirnya akan memperkeruh suasana,” ujarnya berharap. Selain itu, untuk mengatasi masalah pemahaman dan persepsi otonomi daerah yang belum tersosialisasi, presiden mengatakan dirinya meminta kepada Mendagri untuk secepatnya menyusun inventarsasi permasalahan yang ada. Di samping itu, presiden juga meminta dilakukannya sosiasisasi sedini mungkin. “Dengan mengemukakan hal-hal ini, saya ingin menegaskan bahwa hingga saat inipun tidak ada pemikiran untuk menepikan, membatalkan atau menghapus otonomi,” janji Presiden yang langsung disambut tepuk tangan peserta Rapat Kerja. Dalam kesempatan itu presiden didampingi tiga Menteri Koordinator (Menko) diantaranya Menko Polkam, Menko Kesra dan Menko Perekonomian. (Dara Meutia Uning–Tempo News Room)
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

3 menit lalu

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjawab pertanyaan awak media saat batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 September 2023. Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait pemberitaan bohong tentang kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem: Ahmad Sahroni, Okky Asokawati dan Wibi Andrino Berpotensi Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024

Partai NasDem bersama PKB, dan PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan.


Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

3 menit lalu

Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di posisi kelima sebagai ketua umum partai politik terkaya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tercatat memiliki total kekayaan Rp454 miliar berdasarkan LHKPN pada 31 Desember 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri, Saat Ini Ada 6 Kadernya di Kabinet Jokowi, Siapa Saja?

Partai Golkar sebut minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika menangkan Pilpres 2024. Sekarang 6 menteri Golkar ada di Kabinet Jokowi.


BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

4 menit lalu

Ilustrasi tanah adat. Shutterstock
BRWA: Wilayah Adat Teregistrasi Seluas 28,2 Juta Hektare, tapi Hanya 13,8 Persen

Ancaman terhadap masyarakat adat dan wilayah adat berpotensi masih terus berlangsung.


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

6 menit lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.


Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

8 menit lalu

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri metode Kotak Suara Keliling menunjukkan amplop tersegel dalam rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 11 Maret 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi hasil PSU Pemilu 2024 dengan daftar pemilih tetap luar negeri untuk PSU di Kuala Lumpur mencapai 62.217 orang yang terdiri dari 42.372 orang pemilih TPSLN dan 19.845 orang pemilih kotak suara keliling. ANTARA/Virna Puspa Setyorini
Siapa Memulai Kisruh Pemilu di Kuala Lumpur, PPLN atau Partai Politik?

PPLN dan partai politik saling melempar tuduhan tentang siapa yang memulai menambah dan mengungari daftar pemilih di Kuala Lumpur?


Inilah Daftar Minuman yang Memperbesar Risiko Dehidrasi saat Puasa

9 menit lalu

ilustrasi menyiram air untuk mengurangi dampak dehidrasi. Shutterstok
Inilah Daftar Minuman yang Memperbesar Risiko Dehidrasi saat Puasa

Minuman manis, berkafein, beralkohol, bersoda, mengandung santan justru memperbesar risiko dehidrasi saat puasa.


Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?

10 menit lalu

Sejumlah lagu hits Bruno Mars seperti 24K, Please Me, Lazy Song dan Locked up Heaven dilarang untuk diputar di radio sebelum pukul 10 malam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemutaran 42 lagu karena disinyalir memiliki muatan asusila. REUTERS/Mario Anzuoni
Bruno Mars Diduga Terjerat Utang, Apa Tanggapan MGM?

Bruno Mars diduga terjerat utang perjudian. MGM sudah menanggapi tudingan itu. Apa katanya?


KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

13 menit lalu

KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Jawa Barat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa 19 Maret 2024. Tersisa 4 provinsi dari 38 provinsi yang belum direkapitulasi, yakni Papua, Papua Pegunungan, Maluku, dan Jawa Barat. KPU akan mengumumkan hasil pemilu, setelah 38 provinsi selesai dihitung secara keseluruhan, termasuk penghitungan luar negeri. TEMPO/Subekti.
KPU Jawa Barat Ungkap Penyebab Rekapitulasi Suara Molor: Geografis dan Naiknya Jumlah Pemilih

KPU mengungkap rekapitulasi suara Jawa Barat baru tuntas dini hari tadi.


Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat

13 menit lalu

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kasus gratifikasi Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024. Foto: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Desak Polda Metro Jaya Cegah Firli Bahuri ke Luar Negeri, ICW Sebut Kinerja Polisi Amat Buruk dan Lambat

ICW menilai dengan waktu pemeriksaan selama 100 hari lebih, mestinya tak sulit melengkapi catatan kejaksaan soal berkas Firli Bahuri.


9 Tokoh Islam di Bidang Filsafat Beserta Pemikirannya

19 menit lalu

Berikut ini deretan tokoh Islam di bidang filsafat dengan masing-masing pemikirannya yang bisa dijadikan pembelajaran. Foto: Tebu Ireng
9 Tokoh Islam di Bidang Filsafat Beserta Pemikirannya

Berikut ini deretan tokoh Islam di bidang filsafat dengan masing-masing pemikirannya yang bisa dijadikan pembelajaran.