indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Kementerian Dalam Negeri

Kemendagri: Daerah Wajib Anggarkan Dana Pilkada  

Sesuai undang-undang, pemda wajib menganggarkan pilkada dengan
anggaran SILPA atau pergeseran unit lain.

Tahapan Pilkada Serentak Mulai 19 April

Kemendagri melonggarkan aturan agar pelaksanaan pilkada bisa serempak.

Ternyata Petir yang Hanguskan Kantor Kemendagri  

Awalnya diduga korsleting yang membakar kantor Balitbang Kemendagri di Jalan Kramat.


Menteri Tjahjo Kumpulkan Daerah Bahas Anggaran Pilkada  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, kementeriannya bakal mengumpulkan daerah yang akan mengikuti pilkada serentak untuk membahas pendanaan pilkada.

APBD DKI: Kemendagri Tunggu Keputusan DPRD Hari Ini  

Segala hasil pertemuan yang dilakukan DPRD secara internal maupun DPRD dengan Tim Pengelola Anggaran Daerah DKI harus disampaikan dalam laporan tertulis bukan lisan.

Dicoret Mendagri, Kenapa Belanja Pegawai Besar di Anggaran

Menurut Sekda DKI, dengan kenaikan tunjangan itu, tak lagi
ada pegawai yang memungut dana liar dari masyarakat atau pun meminta fee atau biaya proyek.

Ridwan Kamil Dukung Anggaran Rp 1 Triliun untuk Parpol

Pendanaan APBN untuk partai politik dapat meredam keinginan anggota partai politik melakukan korupsi.

Biaya Operasional Dicoret Mendagri, Anak Buah Ahok Senang

Anak buah Ahok mengakui ada jajaran pejabat yang mengakali
biaya operasional.

Undang-Undang Desa Bertabrakan dengan Keistimewaan DIY  

Tanah kas desa di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan aset pemerintah desa, melainkan milik Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman.

Akhirnya, Menteri Tjahjo Terbitkan Keputusan Soal APBD DKI

Tjahjo mengatakan besaran belanja pegawai DKI Jakarta Rp 19,02 triliun tak wajar karena porsinya hampir seperempat total belanja sebesar Rp 67,5 T.

Subsidi Partai Rp 1 Triliun, Pukat UGM: Itu Gila

Peraturan mengenai sumber pendapatan partai selama ini memang terlalu mengekang sehingga memicu korupsi politik.

Subsidi Parpol, Pemerintah Legalkan Pencurian Uang Rakyat  

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Feri Amsari, mengatakan ada tiga kelemahan jika
pemerintah mensubsidi partai.

Begini Asal Mula Dana Parpol Rp 1 Triliun

Adakah jaminan bahwa partai politik tidak korupsi setelah mendapat dana?

Menteri Tjahjo Kumolo: Dana Parpol Minim Penyebab Korupsi

Selama ini kader partai menggunakan dana pribadi untuk
berkampanye saat mencalonkan diri dalam pemilu.

Subsidi Partai Rp 1 Triliun Dianggap Tak Masuk Akal

Renumerasi birokrasi di lingkungan pegawai negeri sipil yang tidak memudarkan praktek korupsi terjadi di lembaga pemerintahan. Kenapa?

berikutnya