Kementerian Hukum dan HAM

Belum Dieksekusi Mati, Narapidana Ini Tewas Duluan

Belum Dieksekusi Mati, Narapidana Ini Tewas Duluan

Nadi merupakan terpidana mati kasus narkotika yang berasal dari Nigeria.

  • Draft Perlindungan Pejabat Tak Masuk Prolegnas 2006

    Agar draft RUU tersebut bisa diajukan ke DPR, harus memenuhi syarat urgensi nasional.

  • Demonstran Tuntut Menteri Hamid Mundur

    Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan HAM Indonesia, Senin (6/2) pagi menggelar aksi di gerbang belakang Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Sekretaris Jenderal Hasanuddin mundur dari jabatan mereka.

  • Sistem Paspor 10 Sidik Jari Akan Dikembangkan

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin mengatakan bahwa sistem 10 sidik jari dalam pembuatan paspor akan bertahap diterapkan di 104 titik pelayanan imigrasi. Kini, sistem bio metrik itu baru ada di tujuh kota besar.

  • Keluarga Terpidana Bom Bali I Protes

    Sri Kustiati, istri Herniyanto, mengaku sering mendengar keluhan suaminya soal penyiksaan itu. Herniyanto pernah bercerita, ketika diperiksa di Solo, ia dipukul dan ditendangan petugas. “Seingat saya, yang sering melakukan kekerasan itu bernama Siregar,” tutur Sri.

  • Pemisahan Imigrasi Ditolak Departemen Hukum dan HAM

    Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasanuddin Massaile menolak ide Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) untuk merestrukturisasi dengan me-non departemenkan Ditjen Imigrasi dari Departemen Hukum dan HAM.

  • Belum Ada Pengaduan Pemalsuan Obat

    Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Abdul Bari Azed menyatakan tidak pernah menerima pengaduan dari produsen terkait dengan pemalsuan obat.

  • Garda Bangsa Kubu Muhaimin Demo Depkumham

    Mereka menuntut agar departemen itu menghentikan intervensinya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa.

  • Kubu Zainuddin MZ Daftarkan Hasil Muktamar PBR

    Soal status kepengurusan ganda, Departemen Hukum dan HAM mendasarkan pada ketentuan yuridis formal.

  • TKI Bukan Warga Kelas Dua

    Pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia selama ini sembarangan dan merugikan para pahlawan devisi itu. Hari ini ada seminar untuk membahas agar para TKI tak dijadikan warga kelas dua.

  • Pemerintah Siapkan Perppu Rekonstruksi Aceh

    Pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Badan Pelaksana Pembangunan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Payung hukum itu diperlukan untuk membangun kembali Aceh dan Kepulauan Nias setelah diterjang bencana gempa dan tsunami, akhir tahun lalu.

  • Pelanggaran Keimigrasian Cenderung Naik

    Kasus pelanggaran keimigrasian selama tiga bulan terakhir ini cenderung meningkat. Jenis pelanggarannya bervariasi.

  • Pembentukan Panitia Seleksi Komisi Yudisial Belum Selesai

    Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Abdul Gani Abdullah mengatakan, pembentukan panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial belum selesai.

  • Presiden Punya Waktu Sampai Maret Bentuk KKR

    Perdebatan keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia kembali menjadi perhatian setelah disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

  • Kapolri Salahkan Imigrasi Dalam Kasus Lolosnya Sudjiono

    Kepala Polri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar, membantah keterlibatan polisi membantu mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan lolos ke luar negeri.

  • Hamid Awaludin Belum Terima Pencekalan Direksi Global

    "Saya tidak punya kewenangan mencekal orang."

  • Aturan yang Rugikan Pengusaha Akan Didata

    Kementrian Hukum dan HAM akan menginventarisir peraturan yang menghambat dunia usaha.

  • Izin Berobat Tommy Tidak Diperpanjang

    Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tidak akan memperpanjang izin berobat bagi Hutomo Mandala Putra, putra bungsu mantan Presiden Soeharto, apalagi jika alasannya stress selama di penjara.

  • Menteri Hukum dan HAM Akan Surati Belanda

    Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin telah menyiapkan surat kepada pemerintah Belanda untuk meminta hasil otopsi almarhum aktivis HAM Munir.

  • Narapidana Koruptor Dapat Remisi

    Semua narapidana, apa pun kategorinya, mendapat remisi.

  • Presiden Berikan Remisi Khusus di Cipinang

    Secara total, yang menerima remisi khusus bebas hari ini sebanyak 1.691 orang.

  • Pemerintah Akan Tambah Visa On Arrival

    Sebelumnya tersiar kabar VOA ini akan di batalkan.

  • Catatan Miring Kementerian Patrialis

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dipimpin Menteri Patrialis Akbar, kerap jadi sumber kabar tak sedap. Berikut ini catatannya selama 2010.

  • Mengalir Sampai Ke Istri Pejabat

    Duit yang dipungut dari para notaris yang mengurus dokumen perusahaan melalui layanan online Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ternyata dinikmati juga oleh para istri pejabat.

  • Perang No, Damai Yes

    Perundingan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka berlangsung di Helsinki. Sebuah awal yang perlu stamina tinggi.