- Apa Kata Goenawan Mohamad Soal Mundurnya Wahyu
- Ini Bukti SMS Kasus Cebongan Terencana
- Setengah Tahun Jokowi, 40 Persen Sungai Dikeruk
- Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat
- Gaji Pilot Lion Air Sekitar Rp 45 Juta per Bulan
- Disadap, Indonesia Minta Penjelasan Inggris
- Rena JKT48 Juga Anggota AKB48
- Ini Masukan Radja Nainggolan untuk Timnas U-23
- Beredar Kabar, Sabtu Harga Harga BBM Mulai Naik
- Utang Pemerintah ke Pertamina Rp 25 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat | DPR
DPR Setujui APBN Perubahan 2013
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dengan disetujuinya UU APBN Perubahan 2013, maka belanja negara akan semakin sehat.
Paripurna APBNP Penuh Interupsi, Saham Kendor
Jika sampai penutupan pasar nanti belum ada keputusan dari Gedung Parlemen, Reza memperkirakan IHSG akan mengalami koreksi.
Harga BBM Naik, 10 Juta Buruh Ancam Mogok Kerja
Selain berencana mogok massal pada Agustus nanti, sekitar 3.000 buruh diperkirakan akan mengepung gedung DPR.
Partai Koalisi Optimistis Menang Jika APBNP Divoting
PKS tidak hadir dalam rapat konsultasi partai koalisi sebelum paripurna, Senin pagi.
Golkar Tetap Ingin Kepala Daerah Dipilih Langsung
Golkar tetap berharap pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur dipilih langsung oleh rakyat.
Pemanggilan Priyo Tergantung Rapat BK DPR
Kasus kunjungan Priyo ke Sukamiskin tidak diagendakan khusus oleh Badan Kehormatan.
PPATK Tak Endus Suap Simulator ke Legislator
AKBP Teddy Rusmawan mengaku pernah diperintah Djoko untuk menyerahkan empat kardus berisi uang di Plaza Senayan, Jakarta Selatan.
Akhirnya, Musi Rawas Utara Jadi Kabupaten
Komisi mengaku kesulitan menyusun draf Rancangan Undang-Undang Pembentukan Musi Rawas, terutama berkaitan dengan perbatasan.
Panja DPR Setujui Pembentukan Musi Rawas Utara
"Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa membeli sutra. Segera mekarkan Muratara, agar masyarakat sejahtera."
Bahas Papua, DPR dan Pemerintah Gelar Rapat
DPR ingin mengetahui apa rencana pemerintah untuk Papua.
Lima Penyakit DPR yang Bikin Publik 'Ilfeel'
Penyakit yang sedang santer dibahas media, yakni tukang bolos, sangat berdampak kepada anggota DPR secara individu, bukan lembaga.
Masuk Daftar Pembolos, Sutan Bathoegana Sewot
Bohong itu! Bilang aja sama orang BK, Sutan Bathoegana nantang!
Jadi Caleg, Ridho Rhoma Tak Keluar Uang
Ridho mengusulkan semua politikus kalau bisa jadi artis dulu. Kenapa?
DPR Setujui Subsidi KRL AC
Pemerintah juga meminta agar dewan menyetujui penambahan subsidi bagi pengoperasian KRL tarif ekonomi.
Kisruh Syiah Sampang, DPR Panggil Gubernur Jatim
DPR akan panggil Bupati Sampang, Kapolda, dan Gubernur Jawa Timur.
DPR-KPU Jadwalkan Bahas Aturan Dana Kampanye
Komisi perlu memberi masukan agar tak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan di lapangan.
DPR Tantang Fitra Laporkan Proyek DPR ke KPK
Karena proyeknya banyak, tidak semua angka secara detail dilaporkan ke sidang paripurna.
Soal BBM, SBY Minta DPR Ciptakan Iklim Sejuk
SBY juga meminta DPR menciptakan suasana sejuk terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Perbudakan Buruh, DPR Panggil Menteri Muhaimin
DPR menilai perbudakan ini akibat kelalaian pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan.
Hingga Mei , 9 RUU Telah Disahkan
Beberapa rancangan yang telah disahkan antara lain RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Cegah Terorisme, Putus Sumber Pendanaannya
Dengan memutus sumber pendanaannya, pelaku terorisme tidak memiliki kemampuan untuk membeli bahan-bahan material untuk merakit bom.
Suap PON, 3 Anggota DPR Disebut Terima Rp 15 Juta
Uang suap PON yang dimasukkan dalam amplop itu sebagai pengganti oleh-oleh dari Riau.
DPR Siap Bahas Ulang Anggaran Dirjen Dikti
'Ini seperti modus, menyampaikan detail anggaran mepet agar semuanya disetujui.'
DPR Minta Hasil Ujian Nasional Tahun Ini Diabaikan
DPR beralasan, penundaan dan kekisruhan ujian nasional menyebabkan kondisi psikologis peserta didik terganggu.
Iuran dan Saweran Buat Anggota Dewan Kejar Setoran
Potongan gaji Rp 10 juta per bulan dan saweran sudah lazim diwajibkan oleh partai politik kepada anggota legislatif.
Dinasti Banten Rame-rame Jadi Caleg DPR dan DPD
Keluarga Gubernur Banten, Bupati Lebak dan Walikota Tangerang berbondong-bondong jadi caleg.
DPR: Ratusan Juta Nomor HP Jadi Korban Pencurian
'Dari ratusan perusahaan penyedia konten, baru 194 content provider yang terdaftar di BRTI,' kata Ketua Panitia Kerja Tantowi Yahya.
DPR Desak Aceh Ganti Simbol Daerah
Pelibatan tokoh informal diharapkan bisa menyelesaikan polemik mengenai lambang dan bendera Aceh.
Darmin Heran DPR Ribut Soal Surat Kuasa FPJP
Darmin memastikan bahwa dokumen tersebut bukanlah surat yang dirahasiakan dan sudah diserahkan kepada auditor BPK.
DPR Batalkan Pengesahan RUU Ormas
Dewan menunggu sikap NU dan Muhammadiyah yang ngotot menolak pengesahan RUU Ormas.
Surat Boediono Soal Century Dinilai Tak Istimewa
Menurut juru bicara Wakil Presiden, surat itu bagian dari prosedur administrasi biasa di Bank Indonesia.
Ini Awal Mula Surat Kuasa Boediono Soal Century
Menurut mantan Direktur Hukum BI, surat kuasa tersebut tak bisa menyeret Boediono dalam kasus Century.
Tak Jadi Caleg, Agung Laksono: Karir Saya Mentok
Agung Laksono mengaku belum tahu apa rencananya setelah Pemilu 2014. "Mungkin bertapa."
Baleg DPR Batalkan Revisi UU Pilpres
PPP, PKS, Hanura, dan Gerindra menginginkan UU Pilpres direvisi, tapi kalah suara.
DPR Nilai Polisi Lalai Dalam Kasus Cebongan
Polisi tidak memberitahu pengelola Lapas Cebongan soal risiko dari pemindahan tahanan pelaku penusukan di Hugo`s Cafe.
Petani Ngotot Minta DPR Sahkan RUU Tembakau
Menurut Kepala Bidang Advokasi dan Regulasi APTI, Agus Setiawan, rancangan ini bermanfaat melindungi petani tembakau.
DPR Nglencer Lagi, Kali Ini ke Amerika dan Jepang
Badan Legislasi DPR sudah mengundang berbagai macam organisasi advokat.
Adhyaksa: DPR Pasti Terlibat Kasus Hambalang
KPK disarankan untuk membongkar keterlibatan politikus Senayan dalam korupsi Hambalang.
DPR Batasi Peliputan Wartawan
Sekjen DPR berwenang mengatur penempatan kamera serta perlengkapan foto dan rekaman harus dilakukan paling lambat dua jam sebelum rapat dimulai.
SBY Diminta Serius Usut Penyerangan LP Cebongan
Penyergapan pada empat tersangka pembunuhan di LP Cebongan, kata Tri, sudah mengganggu rasa aman masyarakat.
MPR Minta Dibentuk Tim Pencari Fakta Cebongan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin meminta pemerintah membentuk tim pencari fakta Cebongan.
RUU Advokat Picu Debat Panjang di DPR
Rapat dengar pendapat antara sejumlah organisasi advokat dengan Badan Legislasi DPR, Senin 25 Maret 2013 diwarnai debat panjang.
Pakar Hukum: Tak Perlu Ributkan Pasal Santet
Pasal santet tidak perlu dimasukkan dalam KUHAP karena sangat sulit membuktikan tindakan ilmu hitam.
Pakar: Sulit Memperkarakan Kumpul Kebo
Ada daerah-daerah di Indonesia yang memperbolehkan kumpul kebo.
Ke Belanda, Eva Sundari Emoh Tanya Soal Santet
Kunjungan Komisi Hukum ke Belanda diperkirakan memakan anggaran Rp 1,33 miliar.
Ada 60 Anggota Studi Banding DPR Soal Santet
Asumsinya, anggota Dewan yang berangkat berjumlah 13 orang dengan 2 staf tanpa mengikutsertakan keluarga.
Bahas RUU KUHP, DPR Studi Banding Lagi
Untuk membahas RUU KUHAP dan KUHP, DPR memberangkatkan 60 orang ke 4 negara dalam sepekan.
Pasal Izin Penyadapan Bisa Dimanfaatkan Koruptor
Penyidik harus meminta izin kepada hakim sebelum menyadap. Izin penyadapan pun dibatasi maksimal 60 hari.
Pasal Santet Jadi Ciri Khas KUHP Indonesia

Mereka yang dijerat Pasal Santet adalah orang yang membantu tindak pidana dengan kekuatan gaib dan diancam penjara maksimal 5 tahun.
Ada Pasal Santet RUU KUHP
Pasal 239 RUU KUHP mengatur soal larangan menggunakan ilmu gaib untuk membantu melakukan tindak pidana.
DPR Minta Pemerintah Tindak Spekulan Bawang
Ditengarai banyak importir bodong yang memperjualbelikan kuota
impor.
RUU Pilkada Masih Dibahas di Senayan
Dalam RUU Pilkada, ada ketentuan pemilihan gubernur oleh DPRD dan pembatasan kewenangan inkumben menjelang pemilu.
DPR Ancam Bubarkan Komisioner Komnas HAM
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengancam akan membubarkan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang baru terpilih pekan lalu.
Bambang Soesatyo Ungkap Pertemuan dengan Djoko
Anggota DPR Bambang Soesatyo membenarkan pertemuan dengan Djoko
Santoso, tapi yang dibicarakan bukan anggaran simulator.
Rabu, Timwas Century Panggil Djoko Susilo
Tim Penganwas Century akan mengejar aset Bank Century yang
diduga disimpan di bank di Swiss. Jumlahnya sekitar sekitar Rp
1,4 triliun.
Komisi Hukum DPR Bantah Terima Duit Simulator SIM
"Mekanisme penggunaan PNBP, murni kewenangan institusi Polri selaku empunya dana."
Timwas Century Akan Kaji Keterangan Anas
Keterangan Anas Urbaningrum dinilai belum layak untuk didengar Tim Pengawas Bank Century DPR. Timwas pun akan mengkaji dulu keterangan Anas.
DPR Setujui Revisi KUHAP dan KUHP
Komisi Hukum DPR dan Kementerian Hukum dan HAM akhirnya sepakat merevisi KUHP dan KUHAP. Usia uzur dan perkembangan zaman menjadi alasan.
Dahlan Tak Takut Dipanggil Paksa DPR
Kementerian BUMN bertanggung jawab kepada Komisi VI, bukan Komisi IX. Jadi, yang seharusnya memanggil Dahlan adalah Komisi VI yang membidangi BUMN.
Dirut PT KAI Curhat ke Dewan Soal Biaya Perawatan
Biaya perawatan rel, sinyal, dan stasiun bisa Rp 1,5 triliun.
Calon Hakim MK: Nikah Sejenis Langgar Konstitusi
Karena perkawinan sejenis, ateisme, dan Organisasi Papua Merdeka melanggar konstitusi.
Marzuki Alie Pernah Testimoni Soal Golden Traders
"Saya mengucapkan selamat kepada GTIS yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk berinvestasi emas."
Marzuki Alie Berkukuh Tak Terlibat Golden Traders
"Kalau ada saya punya saham, tunjukkan, akan saya ganti sejuta kali, saya bagikan untuk wartwan."
Marzuki Ngotot Larang Timwas Century Temui Anas
Marzuki menilai yang bisa memanggil itu hanya Panitia Khusus. Sedangkan Panwas Century bukan Pansus.
Panja RUU Pembantu Rumah Tangga Gelar Uji Publik
Sosialisasi ini juga untuk menjaring masukan dari masyarakat menyempurnakan draf rancangan undang-undang tersebut.
Tingkatkan Legislasi, Pimpinan DPR Temui SBY
DPR ingin menjawab kekecewaan masyarakat soal buruknya kinerja legislasi parlemen.
Pemasung Penderita Sakit Jiwa Akan Dihukum
RUU Kesehatan Jiwa akan mengamanatkan kepada setiap provinsi untuk memiliki rumah sakit jiwa.
Bentuk Pengadilan HAM, DPR Tunggu Pemerintah
Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana ini, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan pengadilan ini.
Dewan Minta Impor Daging Sapi Diperketat
Pemerintah memperketat regulasi impor daging sapi dan jeroan dan membuka ruang untuk pengembangan ternak sapi lokal.
Ulah Ibas Isi Absensi Coreng Citra DPR
Tidak penting siapa itu Ibas, semua anggota DPR sama-sama wakil rakyat.
Kewenangan DPR Uji Hakim Agung Digugat
DPR dinilai tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi tentang hukum.
Dewan Setujui IPO PT Semen Baturaja
'Ya, kemarin kita ada rapat internal, hasil rapat menyetujui,' kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Zulkieflimansyah.
Marzuki Alie Persilakan KPK Geledah Ruangan Luthfi
Menurut Marzuki Alie, Dewan tak akan menutup-nutupi akses penegak hukum untuk mendapatkan informasi dan bukti terkait kasus yang sedang ditangani
DPR: Kartel Komoditas Mengarah Monopoli
Pelaku usaha produk benih jagung dan padi hibrida masih terbatas dan umumnya dikuasai oleh perusahaan multinasional.
Hanura Kaget Akbar Faisal Mengundurkan Diri
Akbar dikabarkan akan merapat ke Partai NasDem yang dikomandani bos Media Grup Surya Paloh.
Jenuh, Akbar Faisal Mundur dari Partai Hanura
Akbar sudah menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
DPR Kaji Keterlibatan Intelijen dalam Program CIA
Ramadhan mengatakan, Indonesia tidak bisa menjadi bagian dari operasi lembaga intelijen mana pun.
Timwas Century Sepakat Panggil Gita Wirjawan
DPR masih mencocokkan jadwal yang tepat untuk memanggil Gita, yang juga Menteri Perdagangan itu.
Dewan Tunda Sahkan Peraturan Liputan Wartawan DPR
Rancangan peraturan ini menuai protes dari sejumlah anggota Dewan karena dianggap dapat mengganggu proses peliputan wartawan di sana.
Kasus Pemerasan BUMN, BK Panggil Idris Sugeng
Idris Sugeng akan dikonfrontasi dengan Ismed jika keterangannya berbeda.
Begini Kata Priyo Budi Soal Proyek Al-Quran
Menurut Priyo, tuduhan adanya aliran dana pada dirinya adalah hal yang tidak mendasar.
Pemda Diminta Aktif Kendalikan BBM Bersubsidi
"Pemda (pemerintah daerah) harus terlibat juga terutama yang merupakan daerah industri, jangan hanya minta kuota," kata Ismayatun kepada Tempo.
DPR Minta Aceng Hormati Putusan MA
DPR minta Aceng Fikri tidak mengerahkan massa setelah dilengserkan.
Mahasiswa Ajukan Mosi Tak Percaya ke DPR
Mandeknya pemberantasan korupsi juga dinilai karena lemahnya pengawasan oleh legislator.
DPR Tetapkan 8 Hakim Agung
Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 23 Januari 2013, akhirnya menetapkan 8 hakim agung dari 24 calon. Siapa saja?
Nasib Hakim Daming Sunusi Diputuskan DPR Hari Ini
DPR akan memilih delapan dari 24 calon hakim agung. Calon hakim agung itu termasuk Daming.
Dipanggil DPR, Dahlan Pilih Tinjau Peternakan Sapi
Dahlan sudah berkali-kali tidak memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasca Kasus Daming, Calon Hakim Agung Hati-Hati
Tjatur Sapto mengaku tetap bisa membongkar keburukan calon hakim agung.
Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Pangan
Anggota Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat Ma'mur Hasanuddin memperkirakan harga pangan akan melonjak.
DPR Minta Pemerintah Bahas Pemindahan Ibu Kota
Teguh Juwarno minta pemerintah segera mengajukan rencana ini ke DPR untuk dibahas.
DPR Minta KPU Terus Perbarui Data Pemilih
Berdasarkan data pemilih dan data penduduk pemilihan kepala daerah sebelumnya, ada perbedaan signifikan.
Demokrat: Daming Tak Layak Dipilih
"Lelucon yang baik membuat tertawa dan bahagia, hakim harus hati-hati dalam membuat lelucon."
PDIP: Ucapan Daming Adalah Tragedi
Ucapan Daming adalah tragedi bagi perempuan dan anak. Itu pernyataan yang tidak agung bagi seorang calon hakim agung.
Anggota DPR Sesalkan Ucapan Daming
Meski mendukung pelaku pemerkosaan tidak dihukum mati, namun ucapan Daming disesalkan anggota DPR Martin Hutabarat.
Kiat Partai Bentengi Kader agar Tak ke Lain Hati
Golkar menyatakan tidak terlalu ambil pusing melihat kadernya yang akan berpindah partai menjelang pemilu.
Seleksi Hakim Agung, DPR Uji Makalah Para Calon
Pemikiran calon hakim agung diuji dari makalah mereka.
Skandal Hambalang, Primus Bantah Terlibat
"Pada saat anggaran dinaikkan saya sudah tidak jadi anggota Komisi Olahraga."
Komisi Keuangan Akui Anggaran 2013 Rawan Dikorupsi
Zulkieflimansyah menilai kewenangan Badan Anggaran terlalu besar.
DPR Desak BPK Audit Pengadaan KRI Klewang
DPR juga akan menanyakan dugaan mark-up tersebut kepada Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut sebagai pengguna.
'Sumbangan Kader untuk Partai Hanya Omong Kosong'
Penyelewengan anggaran di DPR diklaim merupakan ulah individu.
PAN Setuju Masa Reses DPR Diperpendek
Teguh Juwarno setuju dengan ide Marzuki Alie soal pengurangan waktu reses DPR.
Marzuki Membuat Politik 2013 Tak Anyep
Masyarakat diperkirakan kian menuntut para legislator memenuhi janjinya.
PDIP Minta KPK Segera Tuntaskan Kasus Emir Moeis
PDIP berpendapat, jika sudah ditetapkan menjadi tersangka, seharusnya proses hukumnya dipercepat.
Lily Wahid ke Polisi Lagi Lengkapi Laporan Dipo
Lily Wahid mengklaim surat yang dibawa semakin menguatkan bukti dugaan penyalahgunaan wewenang Dipo Alam.
DPR Serang Balik Pemerintah Ihwal Serapan Anggaran
Mahfudz Siddiq menganggap aneh pemerintah memberi tanda bintang paa sejumlah pos anggaran Kementerian.
Kata Anggota DPR Soal Sukamiskin untuk Koruptor
Dengan adanya kekhususan itu, fungsi pemulihan dinilai akan berjalan lebih baik.
KPK Kumpulkan Bukti Keterlibatan Koster
Kesaksian dan bukti aliran dana dianggap belum cukup untuk menjerat Koster.
PKS Minta Kunjungan DPR ke Luar Negeri Dibatasi
Anggota DPR yang hanya jalan-jalan patut diberi sanksi.
Lily Wahid Akan Laporkan Dipo Alam ke Polisi
Lily mengaku ini merupakan murni inisitif pribadi dia sebagai
wakil rakyat.
Dahlan Iskan Disentil oleh Anggota DPR
Rapat dengan DPR, Dahlan Iskan malah mendengarkan curhat soal pemerasan BUMN.
DPR Plesir ke Brasil, Fitra: Selamat Berlibur
Anggota DPR menghamburkan duit miliaran rupiah untuk studi banding ini.
Studi Banding Sapi DPR ke Prancis Dinilai Aneh
Seharusnya DPR studi banding ke Brasil atau Bangladesh.
Meski Dikecam, DPR Tak Hapus Mekanisme Bintang
Sejumlah kalangan menduga mekanisme anggaran ini kerap menjadi ajang saling sandera dan kongkalikong antara pemerintah dan DPR.
Kasus Century, DPR Perpanjang Kerja Timwas
Masa tugas tersebut mengacu kepada rapat paripurna pada 3 Maret 2010 dan diperpanjang dalam rapat paripurna pada Desember 2011.
DPR Sahkan UU Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga keuangan mikro tak boleh dimiliki oleh badan usaha asing.
SBY Diminta Jelaskan Tata Kelola Pemerintahan
Tjahjo Kumolo mengkritik sikap menteri yang selalu beralasan bahwa tindakan mereka berdasarkan arahan Presiden.
Anggota DPR Nilai Kabinet SBY Tak Kompak
DPR mempertanyakan siapa yang seharusnya mengkoordinasi menteri-menteri ini di jajaran kabinet Presiden SBY.
Demokrat Tolak Perpanjangan Tim Pengawas Century
Pengawasan terhadap kinerja KPK dalam menyelesaikan kasus Century bisa dilakukan Komisi Hukum.
Sanksi dari Badan Kehormatan Dikirim Hari Ini
Sanksi sedang dan ringan tidak dibacakan pada sidang paripurna. Sanksi yang dibacakan adalah kategori berat.
Hatta Tuntut Permintaan Maaf Langsung dari Dahlan
Hingga saat ini, Komisi Keuangan belum merencanakan kapan akan mensomasi Dahlan Iskan.
Bahas HewanTernak, DPR Plesir ke Prancis
Penting karena menyangkut persoalan pangan seperti daging, susu, bibit sapi dan sapi betina produktif.
UU Migas Baru Ditargetkan Rampung Akhir 2013
Revisi UU Migas akan mengatur peran BP Migas secara lebih terperinci.
Dahlan: Rakyat yang Menilai Putusan BK
"Putusannya seperti apa menurut saya biarkan rakyat yang menilai," kata Dahlan Iskan.
KPU Diminta Tak Lanjutkan Verifikasi 18 Partai
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai keputusan yang telah dibuat oleh Dewan Kehormatan ambigu dan melebihi kewenangan.
Badan Kehormatan Tak Gentar Hukum Anggota DPR
BK tak pernah menganggurkan seluruh laporan masyarakat yang diterima yang berkaitan dengan etika anggota DPR.
Komisi Hukum Tak Mau Lagi Salah Pilih Hakim Agung
Untuk memilih calon hakim yang punya integritas dan kredibilitas yang tepat, Komisi Hukum akan menyiapkan formula seleksi yang lebih ketat.
Kepemimpinan Agung Lemah, DPR Disarankan Kocok Ulang
Indikasi pemborosan angggaran, adalah renovasi gedung yang terus berlangsung, dari mulai pembangunan pagar danfasilitas lainnya. “Kalau dilihat sekarang ini DPR semakin mewah,” ujarnya.
Akil dan Agun Hanya Diberi Teguran
Yuddy yang juga Sekretaris Koordinator Wilayah Partai Golkar Jawa Barat mengakui jika Agung merasa terganggu dengan komentar kedua anggota legislatif itu, sehingga meminta internal partai memberikan teguran.
Recana Recall Anggota Fraksi Partai Golkar Dianggap tidak Beralasan
Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan menganggap usulan recall kepada Akil Mochtar dan Agun Gunandja sudarsa tidak beralasa.
Anggota DPR Hanya Melaporkan Kegiatannya Selama Reses ke Sekretariat
Laporan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas penggunaan dana selama reses dibebankan kepada Sekretaris Jenderal. Para legislator cukup melaporkan kegiatan selama reses.
Baru Separuh Anggota DPR Pertanggungjawabkan Dana Reses
Dari 550 anggota DPR, baru separuhnya yang sudah menyetor pertanggungjawaban dana reses ke Sekretariat Jendral
DPR RI akan Beli Helikopter Waterboom
Komisi IV DPR RI berencana membeli satu skuadron helikopter untuk melakukan pemadaman api di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
Badan Kehormatan DPR Kunjungi Amerika dan Afrika Selatan
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan berkunjung ke Amerika Serikat dan Afrika Selatan pada 16-23 September nanti. "Berharap memperoleh pengetahuan dan pengalaman dari lembaga etik parlemen dua negara itu," kata Ketua Badan Kehormatan Slamet Effendy Yusuf di gedung MPR/DPR.
Arbi Sanit:DPR Kebanyakan Wacana
Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai kinerja DPR masih minim. “Wacananya yang banyak,” ucapnya.
Ketua DPR Menilai Aziddin Tak Etis
Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan diminta segera menyurati pimpinan Dewan untuk menegaskan pengganti Aziddin.
Agung: Kenaikan Anggaran Agar DPR Mandiri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agung Laksono, mendukung rencana pengajuan kenaikan anggaran DPR tahun depan sebesar Rp 150 miliar.
Anggaran DPR Naik Rp 150 Miliar
Meski anggaran DPR tengah disorot, namun lembaga ini tetap mengajukan kenaikan anggaran 2007.
Anggota DPR Boleh Bawa Istri, Tapi Tak Boleh Dibiayai Negara
Ketua DPR Agung Laksono menilai wajar kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri membawa istri. Tapi biaya akomodasi untuk istri tidak boleh diambil dari kas negara dan anggota DPR tetap memprioritaskan tugasnya.
Mekanisme Keuangan Sekjen DPR Dipertanyakan
Mekanisme pertangungjawaban Sekretariat Jenderal DPR-RI dipertanyakan karena belum bisa memberikan kejelasan tentang bentuk laporan yang harus diberikan anggota Dewan terhadap dana reses.
Pertanggungjawaban Dana Reses Andalkan Kejujuran
Ketua DPR Agung Laksono mengakui pertanggungjawaban dana penyerapan aspirasi anggota dewan masih sederhana dan belum jelas.
Sebagian Anggota DPR Mulai Bagi-bagikan Dana
Masa reses DPR mendapat sorotan karena setiap anggota memperoleh dana besar, Rp 51,5 juta. Lima puluh persen untuk membiayai kegiatan dan sisanya untuk diberikan kepada konstituen.
Sekjen DPR: Pertanggungjawaban Dana Reses Harus Jelas
Sekretaris Jenderal DPR, Faisal Djamal, mengatakan bentuk pertanggungjawaban dana penyerapan aspirasi anggota DPR harus jelas. Selain itu laporan pertanggungjawaban dana tersebut juga harus diketahui oleh ketua fraksi.
BPK Akan Audit Partai Politik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit kepada partai politik. Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution, audit itu sangat mungkin dilakukan karena selama ini partai juga menikmati uang negara yang berasal dari APBN.
BURT Belum Punya Mekanisme Kontrol Dana Reses
Surat pernyataan dari angota DPR yang menggunakan dana dan diketahui pengurus partai di daerah belum cukup.
Jumlah Dana Reses DPR Dinilai Masih Kurang
Bagi anggota Dewan yang bekerja serius, dana tambahan sebesar Rp 40,5 juta akan cepat habis.
Ketua DPR: Kalau Tak Ada Kegiatan Jangan Ambil dana Reses
Ketua DPR Agung Laksono mengingatkan agar anggota dewan berhati-hati dengan penggunaan dana reses. "Kalau tak ada kegiatan atau program jangan mengambil uang itu," kata dia.
DPR Umumkan Pemecatan Aziddin
Ketua DPR Agung Laksono dalam rapat paripurna pagi ini mengumumkan pemberhentian anggota Fraksi Partai Demokrat Aziddin.
Aziddin: Kita Ketemu di Pengadilan
Anggota Komisi Agama DPR, Aziddin, memprotes keras terhadap rencana pemecatan dirinya oleh Badan Kehormatan DPR."Ini (pemecatan) tidak beretika dan tidak bermoral!" kata dia dalam Rapat Kerja Komisi Agama DPR dan Menteri Agama Maftuh Basyuni di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (20/7).
Badan Kehormatan Partai Demokrat Bahas Vonis Bagi Aziddin
Menurut Anas Urbaningrum, Partai Demokrat telah meneliti perilaku Aziddin yang disebut-sebut terkait kasus calo pemondokan dan katering haji sejak sebulan lalu.
Aziddin Minta Keringanan Sanksi
Aziddin, anggota Komisi bidang Agama, menemui Ketua Badan Kehormatan DPR Slamet Effendy Yusuf sekitar 20 menit. Ia meminta klarifikasi soal nama anggota Dewan yang akan dipecat.
Ketua DPR Dukung Pemecatan Anggota
Ketua DPR-RI Agung Laksono mendukung keputusan Badan Kehormatan untuk memecat anggota Dewan yang dianggap telah melanggar kode etik. Hal itu diharapkan akan memberikan efek jera dan mengangkat citra Dewan.
Badan Kehormatan Berhentikan Anggota DPR
“Keputusan BK ini bersifat final dan tidak bisa dibanding,” kata Wakil Ketua BK Gayus T. Lumbuun saat dihubungi Tempo/I> melalui telepon.
Fraksi Tolak Amendemen UUD
Keingian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamendemen pasal 22 D UUD 1945 mendapat tentangan keras dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional.
Panglima Kodam Jaya Bantah Menyatakan Anggota Dewan Komunis
Tapi dirinya tidak membantah bahwa saat ini ancaman laten komunis sudah berbahaya.
Anggota DPR Meninggal Saat Rapat
Politikus Partai Bintang Reformasi (PBR), Andi Djalal Bachtiar, meninggal saat berlangsung Rapat Badan Musyawarah DPR.
DPR Akan Bahas 29 RUU
Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan membahas dan menyelesaikan 29 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada masa persidangan IV.
PKB dan PBR Tolak Kocok Ulang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menyetujui adanya kocok ulang pimpinan DPR.
Pergantian Pimpinan DPR Menguat
Fraksi Partai Demokrat mengupayakan adanya kocok ulang pimpinan DPR.
PKS tidak akan Tarik Suryama dari BURT DPR
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak akan menarik Suryama M. Sastra dari keanggotaan di Badan Urusan Rumah Tangga DPR
Panja TNI Dibentuk pada Masa Sidang Berikutnya
Wakil Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza mengatakan komisinya menunda pembentukan panitia kerja yang menyelidiki soal dana tentara.
DPR Usulkan Badan Data Pengelola Kependudukan
Ssebagian fraksi di parlemen menghendaki pengelolaan data kependudukan diserahkan kepada sebuah badan independen, yang terpisah dari pemerintah.
Tim Peningkatan Kinerja DPR Mulai Bekerja Besok
Tim khusus yang dibentuk Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kinerja parlemen, dijadwalkan mulai bekerja besok.
Pimpinan BURT Besok Adukan Suryama
Ketua dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR besok akan mengadukan anggotanya, Suryama M. Sastra, lantaran melanggar tata tertib DPR.
Mosi Tidak Percaya Tertunda
Mosi tidak percaya yang akan digolkan beberapa anggota DPR tertunda. Pengusung mosi dari PDI Perjuangan diperintahkan fraksinya menambah substansi mosi dengan turun ke lapangan
DPR Soroti Isu Tata Negara dalam RUU Aceh
DPR menyoroti soal Tata Negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. “Kalau soal pengelolaan ekonomi, tak ada masalah,” kata politikus Fraksi Kebangkitan Bangsa Saifullah Ma'shum ketika dihubungi di Jakarta kemarin.
DPR Belum Setuju Bebas PPN untuk Aceh
DPR belum menyetujui usulan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) barang primer dan produk pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah diminta memberikan rincian barang yang akan dibebaskan dari pajak beserta potensi pendapatan negara yang akan hilang.
DPR Ingin Bentuk Panitia Kerja Pertelevisian
Komisi Pertahanan DPR berencana membentuk panitia kerja untuk membahas perizinan stasiun-stasiun televisi di tanah air. Menurut anggota komisi itu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, ada indikasi proses pemberian izin bagi di era Orde Baru sarat korupsi.
A.S Hikam: Sudi Silalahi Bohong
A.S. Hikam, anggota Komisi Pertahanan DPR, menganggap Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi banyak kebohongan dalam kasus katebelece proyek renovasi kantor Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan. “Pernyataan- pernyataan Sudi berbeda dari hari ke hari," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Sudi: Ada Yang Merekayasa Surat
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menuding ada yang merekayasa surat dari kantornya kepada Departemen Luar Negeri soal rencana renovasi Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Menurut dia, perwakilan sebuah perusahaan menawarkan diri bertemu Sekretaris Kabinet sejak November 2004. “Mereka sudah mondar-mandir di kantor Seskab sejak sebulan kabinet dilantik,” kata Sudi dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Ferry Mursyidan Baldan Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh
Politikus Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam rapat panitia khusus di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
MUI Menolak Rancangan Undang-Undang Antidiskriminasi
Majelis Ulama Indonesia menyatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tak layak disahkan. Apalagi peran agama dalam rancangan itu dinilai sekedar pelengkap.
Sudi Dipanggil DPR Besok
Komisi Pemerintahan DPR berencana memanggil Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk dimintai penjelasan soal dugaan katebelece untuk PT Sun Hoo Engineering. "kami akan minta klarifikasi karena beredar kabar miring soal surat itu," katanya wakil ketua komisi itu, Priyo Budi Santoso, di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Bali Tolak RUU Pornografi
Delegasi masyarakat Bali menolak Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi yang sedang dibahas di DPR. “Pornografi tak perlu diatur secara khusus dalam sebuah peraturan yang berlaku umum di seluruh Indonesia,” kata pemimpin delegasi, Made Bandem, dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam rapat Panitia Khusus DPR di Jakarta hari ini.
Zaenal Ma'arif : TNI Bisa Marah Kalau Tak Ditanggapi
Wakil Ketua DPR RI, Zaenal Ma'arif, menyatakan bisa memahami keinginan TNI agar anggotanya memiliki hak pilih dalam Pemilu 2009. “'Jangan diundur-undur lagi. Tak ada alasan untuk menolak keinginan itu,” katanya disela-sela Seminar Internasional “Islam and The West : Cooperation or Confrontation” di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, hari ini.
TNI Diminta Sabar Soal Hak Pilih
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Sayuti Asyathri, mengatakan penegasan sikap TNI soal hak pilih anggotanya sebaiknya dilakukan ketika revisi Undang-Undang Pemilu. “TNI sebaiknya menyesuaikan diri dengan agenda nasinoal (pembahasan RUU pemilu)," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
DPR Tak Mau Jadi Tukang Stempel Pemerintah
Anggota DPR Djoko Susilo mengatakan bahwa parlemen tak mau menjadi tukang stempel pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan aceh. Maka DPR tak ingin tergesa-gesa memenuhi batas waktu 31 Maret untuk menyelesaikan pembahasan, seperti isi nota kesepahaman pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Tjahjo: Tim Investigasi Katebelece Bohong-bohongan
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengkritik tim investigasi kasus “katebelece” yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus renovasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan.
DPR Tolak Bahas Kasus Trisakti dan Semanggi
Dewan Perwakilan Rakyat menolak membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi. "Fraksi-fraksi di Rapat Badan Musyawarah menolak agenda tersebut," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada Tempo.
Pemerintah Akui Lobi DPR Soal RUU Aceh
Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil, tak membantah pertemuan dengan sejumlah pemimpin fraksi DPR pada Jumat malam di Hotel Dharmawangsa untuk melobi. ?Ya, lobi itu biasa,? katanya ketika dihubungi di Jakarta kemarin.
Zaenal Ma'arif Setuju Tentara Boleh Memilih
Sikap pemimpin DPR soal usulan hak pilih anggota TNI dalam, Pemilu 2009 terbelah. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menyatakan setuju tentara menggunakan hak pilih dalam pemilu. "Tapi tidak untuk hak dipilih,” katanya di Solo hari ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Soetjardjo Soerjogoeritno menolak penggunaan hak pilih anggota TNI.
Zaenal Ma'arif Tolak Percepatan Pembahasan RUU Aceh
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menolak upaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di parlemen. Apalagi jika dipatok pembahasan harus selesai pada waktu tertentu.
PPP Tolak Calon Independen
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Endin A.J. Soefihara, menyatakan partainya menolak usulan calon independen pada pemilihan kepada di Aceh dalam Rancangan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Menurut dia, kriteria calon independen tak jelas.
Pembahasan RUU Aceh Akan Dipercepat
Fraksi-fraksi pro-pemerintah di DPR sepakat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tujuannya, tenggat penyelesaian undang-undang pada Maret sesuai dengan nota kesepahaman pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka tercapai. Panitia khusus rancangan undang-undang itu mulai melakukan pembahasan pada pekan depan.
Pemerintah Lobi Fraksi-fraksi Soal RUU Aceh
Menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di DPR pekan depan, perwakilan pemerintah bertemu dengan sejumlah pemimpin fraksi di ruiang Dipasena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat malam.
DPR Persoalan Perdamaian Pemerintah-Newmont
Komisi Lingkungan DPR mempersoalkan langkah pemerintah berdamai dengan PT Newmont Minahasa Raya dengan membuat good will agreement dalam kasus mencemarkan lingkungan di Buyat Pante, Minahasa. "Kami akan minta penjelasan pemerintah," kata Ketua Komisi Lingkungan, Sonny Keraf, kemarin.
PDIP Temukan Jenis Beras Impor Tak Cocok
Tim investigasi impor beras dari Fraksi PDI Perjuangan DPR menemukan spesifikasi beras impor yang datang ke berapa daerah tak sesuai dengan pesanan. Di sejumlah daerah antara lain Lhokseumawe, Balikpapan, dan Nusa Tenggara Timur beras impor itu pecahan 25 persen. "Seharusnya pecahan 15 persen,” kata anggota tim, Aria Bima, dalam keterangan pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
DPR Bantah Hanya Tukang Stempel Pemerintah
Setiap usulan kebijakan dari pemerintah, selalu dibahas intensif dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.
Yuddy Chrisnandi: Publik Trauma Peran Politik TNI
Anggota Komisi Pertahanan DPR, Yuddy Chrisnandi, mengatakan masyarakat masih trauma terhadap peranan politik TNI selama Orde Baru. Maka sebaiknya anggota TNI tak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2009.
Pengusutan Skandal Memata-matai DPR Dianggap Belum Cukup
Meski Komisi Hukum DPR sudah menyatakan menutup kasus Polri memata-matai investigasi impor beras, politikus Partai Golkar Yuddy Chrisnandi berpendapat, kasus itu tetap harus diusut tuntas. “Apa mungkin, pejabat setingkat komisaris besar berinisiatif menginteli anggota Dewan?” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Kalla Membantah Pemerintah Senang Jika DPR Lemah
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika legislatif melemah maka eksekutif akan bergembira. "Atau yudikatif pecah, pemerintah senang, tentu tak begitu," katanya dalam peluncuran buku "Memahami Indonesia" di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.
Amien Rais : Legislatif Lemah
Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, demokrasi di Indonesia berjalan pincang karena peran legislatif melemah. Padahal, berdasarkan teori elementer demokrasi, empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers harus saling mengisi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Rp 899, Anggaran BIN Tahun Ini
Anggota Komisi Pertahanan DPR Ade Daud Nasution mengatakan Badan Intelijen Negara meminta anggaran operasional lebih dari Rp 899 miliar untuk tahun ini. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat badan itu dengan Komisi Pertahanan, pekan lalu.
PPP Persoalkan Hak Pilih Tentara
Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta petinggi Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI tak asal mengeluarkan pernyataan mengenai hak pilih tentara dalam Pemilu 2009. “Jangan belum apa-apa statement-nya simpang siur,” katanya di Jakarta hari ini.
DPR Minta Depag Buktikan DPR Terlibat Percaloan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bidang Keagamaan, Ahmad Farhan Hamid, meminta Menteri Agama, Maftuh Basyuni mengumumkan secara terbuka anggota DPR mana saja yang terlibat praktek percaloan pemondokan haji.
Komisi Hukum Bentuk Tiga Panja
Komisi Hukum DPR membentuk tiga panitia kerja untuk menangani masalah alat komunikasi dan jaringan komunikasi (arkom-jarkom), imigrasi, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan illegal logging.
Juni, DPR Bahas Aturan Pemilu
Ide penggabungan pemilu di tingkat nasional dan daerah dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla akan dibahas dalam perumusan Rancangan Undang Undang Sistem Pemilu yang dijadwalkan Juni atau Juli.
Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu Hampir Final
Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan pembahasan memasuki tahap akhir. “Hanya menyisakan dua masalah krusial,” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini
Ketua DPR: Jangan Buru-buru Interpelasi
Ketua DPR, Agung Laksono, meminta anggota parlemen tak terburu-buru mengajukan hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) tentang aksi polisi memata-matai investigasi impor beras oleh DPR.
Usulan Interpelasi Mata-mata DPR Ditangapi Dingin
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Mulfachri Harahap, mengatakan hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) kasus penyelidikan polisi terhadap investigasi impor beras tak perlu digunakan. "Belum waktunya," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Perampok Diduga Kongkalikong Dengan Pembantu Ferry
Ferry Mursidan Baldan, anggota DPR yang rumah pribadinya dikuras perampok tadi pagi, menduga perampok bekerja sama dengan orang yang pernah atau sedang bekerja di rumahnya. “Aneh sekali, perampok langsung menuju ke tempat penyimpanan barang di kamar saya,” ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (10/2).
Kepala Polda Metro Jaya Tak Kena Sanksi
Markas Besar Polri memutuskan tak memberi sanksi kepada Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Firman Gani. “Tak ada yang salah salah dari arahan atasan (Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar S. Handoko),” kata Kepala Polri Jenderal Sutanto dalam jumpa pers di kantornya hari ini.
Rumah Anggota DPR Dirampok
Rumah pribadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, di Jalan Cenderawasih IX Nomor K 24 RT I RW 03, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dikuras perampok tadi pagi. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
PDIP: Handoko Hanya Tumbal
Fraksi PDI Perjuangan DPR menganggap pencopotan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar S. Handoko, belum cukup untuk menyelesaikan skandal memata-matai parlemen. Fraksi terbesar kedua di DPR itu menuntut penjelasan terbuka dan tertulis dari Kepala Polri Jenderal Sutanto.
Pemukul Anggota DPR Diajukan ke Kejaksaan
Berkas pelaku pemukulan terhadap anggota DPR Ade Nasution, Edi Senjaya, telah diajukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya ke Kejaksaan
DPR Tak Jadi Bahas Soal Mata-Mata
Rapat kerja Komisi Pertahanan DPR dengan Kapolri Jenderal Sutanto malam ini tak jadi mengagendakan surat perintah memata-matai fraksi DPR yang mengusulkan hak angket impor beras.
Polisi Jelaskan Surat Penyelidikan Impor Beras
Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengatakan, Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Handoko, sudah menemuinya untuk menjelaskan penyelidikan atas kerja investigasi impor beras oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. “Yang tanda tangan surat itu (Handoko) sudah menemui saya tadi,” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.
Pemerintah Dituding Manipulasi Anggaran Pendidikan
Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah telah memanipulasi laporan anggaran pendidikan 2006. Ia menunjuk pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/2), bahwa anggaran pendidikan Rp 125 triliun atau 19,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006.
Intel di DPR Hanya untuk Pengamanan
Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan bahwa intel dari Polda Metro Jaya yang bertugas di DPR hanya untuk pengamanan anggota DPR
Polisi Dianggap Intimidasi Parlemen
Polisi dianggap mengintimidasi anggota DPR dengan cara mengawasi investigasi impor beras yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. “Ini bentuk intimidasi baru, setelah kemarin Ade Daud (anggota Komisi Pertahanan DPR) dipukul kepalanya (di gedung MPR/DPR),” kata Ketua Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS, Tamsil Linrung, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (7/2).
Zaenal Ma'arif Menolak Pengawalan Ketat Anggota DPR
Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menolak tawaran pengamanan yang berlebihan terhadap anggota DPR setelah pemukulan terhadap kadernya di Komisi Pertahanan DPR, Ade Nasution.
Pemerintah Diminta Serahkan Perjanjian Utang
Kaukus Anggota Parlemen tentang Utang meminta pemerintah menyerahkan seluruh perjanjian utang luar negeri yang sudah ditandatangani kepada DPR untuk dievaluasi. “Agar pengelolaan utang lebih transparan dan sesuai kaidah good governance,” kata anggota kaukus, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Ahad (5/2).
Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden
Bekas Wakil Presiden Hamzah Haz dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung pembentukan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden.
Buntut Rapat Soal Panglima TNI, Anggota DPR Dipukul
Anggota DPR dari fraksi Bintang Reformasi Ade Daud Nasution, dipukul dua orang tak dikenal sesaat setelah rapat Komisi Pertahanan DPR tentang pencalonan Panglima TNI.
Calon Independen “Diterima” Sebagian Anggota DPR
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa ada kemungkinan soal calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh.
Djoko Suyanto Jamin TNI Tak Terlibat Politik
Calon Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, menjamin TNI tak akan terlibat politik. "Jangan Kuatir, ke depan tak akan ada penyimpangan TNI ke arah politik," katanya dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi Pertahanan DPR di geduing MPR/DPR, Jakarta, Rabu (1/2).
DPR ke Iran Akhir Januari
Sikap dasar Indonesia adalah mendukung pemanfaatan tenaga nuklir Iran, selama itu untuk tujuan damai, bukan tujuan merusak.
Ketua DPR Akan Audit Anggaran Penyelenggaraan APPF
Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), 15-20 Januari.
Klub Darmawangsa Baru Cuma Menjinakkan DPR
Pertemuan antara pemerintah dengan elite fraksi di Hotel Darmawangsa selama ini baru efektif "menjinakkan" DPR. Karena, setiap kali ada kebijakan yang akan dikritik DPR secara dominan oleh fraksi-fraksi DPR selalu gugur setelah pertemuan Darmawangsa itu.
Anggota FKB Kembalikan Dana Studi Banding ke Mesir
Dana sebesar Rp 60 juta tersebut selanjutnya akan disalurkan bagi korban bencana alam di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Penanganan Bencana Butuh Badan Independen
Badan ini bertanggungjawab kepada presiden, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta anggotanya dipilih dewan melalui uji kelayakan.
Pengajuan Hak Angket DPR atas Impor Beras Dipercepat
Senin, penandatangan angket akan bertemu pimpinan DPR
Jakarta Tuan Rumah Pertemuan Parlemen Asia Pasifik ke-14
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ke-14 forum antar-parlemen se-Asia Pasifik. Menurut rencana, 300 perwakilan dari 25 negara akan mengikuti pertemuan yang diselenggarakan 15-20 Januari di Jakarta itu.
Agung: Tidak Ada Kenaikan Tunjangan Dewan 2006
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menegaskan tidak akan ada kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan di tahun 2006.
DPR akan Fokus pada Legislasi
“Kami susun jadwal baru supaya legislasi lebih diperhatikan,” kata Ketua DPR Agung Laksono.
Lembaga Antikorupsi Protes Pagar DPR
Lembaga antikorupsi, Indonesian Corruption Watch, memprotes pembangunan pagar belakang gedung MPR/DPR, yang dibangun dengan anggaran Rp 3,186 miliar.
DPR Sediakan Rp 41,9 Miliar untuk Pengawasan Haji
Dana yang dikeluarkan DPR untuk 15 orang yang dibagi menjadi dua tim itu, masing-masing sebesar US$ 1.700 per orang dan uang saku US$ 230 per hari.
ICW Akan Ajukan 15 Anggota BURT ke KPK
Indikasi korupsi terlihat dari lebih banyaknya waktu yang digunakan untuk berjalan-jalan daripada studi.
Setelah Masa Reses Anggota DPR ke Mesir Diproses
Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Tiurlan Hutagaol, menyatakan pengaduan masyarakat atas kepergian 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR ke Mesir dan Uni Emirat Arab akan diproses setelah masa sidang dimulai.
Terpopuler
Foto
- Sekjen DPR Winantuningtyastiti Diperiksa KPK

- Anggota DPR Ini Merokok di Ruang Rapat

- Siti Hasanah, TKW Korban Penyiksaan di Oman Mengadu ke DPR

- Anis Matta Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR

- Hujan Deras, Ember Bertebaran di Gedung DPR

- DPR Tetapkan 8 Hakim Agung lewat Pemungutan Suara

- Hercules Tenangkan Massa, Marzuki Alie Dilempari Botol




