Pemerintah Tak Serius Menyelesaikan

Fraksi Tolak Amendemen UUD

Keingian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengamendemen pasal 22 D UUD 1945 mendapat tentangan keras dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Panglima Kodam Jaya Bantah Menyatakan Anggota Dewan Komunis

Tapi dirinya tidak membantah bahwa saat ini ancaman laten komunis sudah berbahaya.

Anggota DPR Meninggal Saat Rapat

Politikus Partai Bintang Reformasi (PBR), Andi Djalal Bachtiar, meninggal saat berlangsung Rapat Badan Musyawarah DPR.

DPR Akan Bahas 29 RUU

Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan membahas dan menyelesaikan 29 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada masa persidangan IV.

PKB dan PBR Tolak Kocok Ulang

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menyetujui adanya kocok ulang pimpinan DPR.

Pergantian Pimpinan DPR Menguat

Fraksi Partai Demokrat mengupayakan adanya kocok ulang pimpinan DPR.

PKS tidak akan Tarik Suryama dari BURT DPR

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tidak akan menarik Suryama M. Sastra dari keanggotaan di Badan Urusan Rumah Tangga DPR

Panja TNI Dibentuk pada Masa Sidang Berikutnya

Wakil Komisi Pertahanan DPR Yusron Ihza mengatakan komisinya menunda pembentukan panitia kerja yang menyelidiki soal dana tentara.

DPR Usulkan Badan Data Pengelola Kependudukan

Ssebagian fraksi di parlemen menghendaki pengelolaan data kependudukan diserahkan kepada sebuah badan independen, yang terpisah dari pemerintah.

Tim Peningkatan Kinerja DPR Mulai Bekerja Besok

Tim khusus yang dibentuk Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kinerja parlemen, dijadwalkan mulai bekerja besok.

Pimpinan BURT Besok Adukan Suryama

Ketua dan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR besok akan mengadukan anggotanya, Suryama M. Sastra, lantaran melanggar tata tertib DPR.

Mosi Tidak Percaya Tertunda

Mosi tidak percaya yang akan digolkan beberapa anggota DPR tertunda. Pengusung mosi dari PDI Perjuangan diperintahkan fraksinya menambah substansi mosi dengan turun ke lapangan

DPR Soroti Isu Tata Negara dalam RUU Aceh

DPR menyoroti soal Tata Negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. “Kalau soal pengelolaan ekonomi, tak ada masalah,” kata politikus Fraksi Kebangkitan Bangsa Saifullah Ma'shum ketika dihubungi di Jakarta kemarin.

DPR Belum Setuju Bebas PPN untuk Aceh

DPR belum menyetujui usulan pemerintah untuk membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) barang primer dan produk pertanian di Nanggroe Aceh Darussalam. Pemerintah diminta memberikan rincian barang yang akan dibebaskan dari pajak beserta potensi pendapatan negara yang akan hilang.

DPR Ingin Bentuk Panitia Kerja Pertelevisian

Komisi Pertahanan DPR berencana membentuk panitia kerja untuk membahas perizinan stasiun-stasiun televisi di tanah air. Menurut anggota komisi itu dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendy Choirie, ada indikasi proses pemberian izin bagi di era Orde Baru sarat korupsi.

A.S Hikam: Sudi Silalahi Bohong

A.S. Hikam, anggota Komisi Pertahanan DPR, menganggap Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi banyak kebohongan dalam kasus katebelece proyek renovasi kantor Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan. “Pernyataan- pernyataan Sudi berbeda dari hari ke hari," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Sudi: Ada Yang Merekayasa Surat

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menuding ada yang merekayasa surat dari kantornya kepada Departemen Luar Negeri soal rencana renovasi Kedutaan Besar Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Menurut dia, perwakilan sebuah perusahaan menawarkan diri bertemu Sekretaris Kabinet sejak November 2004. “Mereka sudah mondar-mandir di kantor Seskab sejak sebulan kabinet dilantik,” kata Sudi dalam rapat kerja dengan Komisi Pemerintahan di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Ferry Mursyidan Baldan Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh

Politikus Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dalam rapat panitia khusus di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

MUI Menolak Rancangan Undang-Undang Antidiskriminasi

Majelis Ulama Indonesia menyatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tak layak disahkan. Apalagi peran agama dalam rancangan itu dinilai sekedar pelengkap.

Sudi Dipanggil DPR Besok

Komisi Pemerintahan DPR berencana memanggil Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk dimintai penjelasan soal dugaan katebelece untuk PT Sun Hoo Engineering. "kami akan minta klarifikasi karena beredar kabar miring soal surat itu," katanya wakil ketua komisi itu, Priyo Budi Santoso, di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Bali Tolak RUU Pornografi

Delegasi masyarakat Bali menolak Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi yang sedang dibahas di DPR. “Pornografi tak perlu diatur secara khusus dalam sebuah peraturan yang berlaku umum di seluruh Indonesia,” kata pemimpin delegasi, Made Bandem, dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam rapat Panitia Khusus DPR di Jakarta hari ini.

Zaenal Ma'arif : TNI Bisa Marah Kalau Tak Ditanggapi

Wakil Ketua DPR RI, Zaenal Ma'arif, menyatakan bisa memahami keinginan TNI agar anggotanya memiliki hak pilih dalam Pemilu 2009. “'Jangan diundur-undur lagi. Tak ada alasan untuk menolak keinginan itu,” katanya disela-sela Seminar Internasional “Islam and The West : Cooperation or Confrontation” di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah, hari ini.

TNI Diminta Sabar Soal Hak Pilih

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Sayuti Asyathri, mengatakan penegasan sikap TNI soal hak pilih anggotanya sebaiknya dilakukan ketika revisi Undang-Undang Pemilu. “TNI sebaiknya menyesuaikan diri dengan agenda nasinoal (pembahasan RUU pemilu)," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

DPR Tak Mau Jadi Tukang Stempel Pemerintah

Anggota DPR Djoko Susilo mengatakan bahwa parlemen tak mau menjadi tukang stempel pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan aceh. Maka DPR tak ingin tergesa-gesa memenuhi batas waktu 31 Maret untuk menyelesaikan pembahasan, seperti isi nota kesepahaman pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Tjahjo: Tim Investigasi Katebelece Bohong-bohongan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengkritik tim investigasi kasus “katebelece” yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus renovasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan.

DPR Tolak Bahas Kasus Trisakti dan Semanggi

Dewan Perwakilan Rakyat menolak membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia Trisakti dan Semanggi. "Fraksi-fraksi di Rapat Badan Musyawarah menolak agenda tersebut," kata Ketua DPR Agung Laksono kepada Tempo.

Pemerintah Akui Lobi DPR Soal RUU Aceh

Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan Djalil, tak membantah pertemuan dengan sejumlah pemimpin fraksi DPR pada Jumat malam di Hotel Dharmawangsa untuk melobi. ?Ya, lobi itu biasa,? katanya ketika dihubungi di Jakarta kemarin.

Zaenal Ma'arif Setuju Tentara Boleh Memilih

Sikap pemimpin DPR soal usulan hak pilih anggota TNI dalam, Pemilu 2009 terbelah. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menyatakan setuju tentara menggunakan hak pilih dalam pemilu. "Tapi tidak untuk hak dipilih,” katanya di Solo hari ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Soetjardjo Soerjogoeritno menolak penggunaan hak pilih anggota TNI.

Zaenal Ma'arif Tolak Percepatan Pembahasan RUU Aceh

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menolak upaya mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di parlemen. Apalagi jika dipatok pembahasan harus selesai pada waktu tertentu.

PPP Tolak Calon Independen

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Endin A.J. Soefihara, menyatakan partainya menolak usulan calon independen pada pemilihan kepada di Aceh dalam Rancangan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Menurut dia, kriteria calon independen tak jelas.

Pembahasan RUU Aceh Akan Dipercepat

Fraksi-fraksi pro-pemerintah di DPR sepakat mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Tujuannya, tenggat penyelesaian undang-undang pada Maret sesuai dengan nota kesepahaman pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka tercapai. Panitia khusus rancangan undang-undang itu mulai melakukan pembahasan pada pekan depan.

Pemerintah Lobi Fraksi-fraksi Soal RUU Aceh

Menjelang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di DPR pekan depan, perwakilan pemerintah bertemu dengan sejumlah pemimpin fraksi di ruiang Dipasena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Jumat malam.

DPR Persoalan Perdamaian Pemerintah-Newmont

Komisi Lingkungan DPR mempersoalkan langkah pemerintah berdamai dengan PT Newmont Minahasa Raya dengan membuat good will agreement dalam kasus mencemarkan lingkungan di Buyat Pante, Minahasa. "Kami akan minta penjelasan pemerintah," kata Ketua Komisi Lingkungan, Sonny Keraf, kemarin.

PDIP Temukan Jenis Beras Impor Tak Cocok

Tim investigasi impor beras dari Fraksi PDI Perjuangan DPR menemukan spesifikasi beras impor yang datang ke berapa daerah tak sesuai dengan pesanan. Di sejumlah daerah antara lain Lhokseumawe, Balikpapan, dan Nusa Tenggara Timur beras impor itu pecahan 25 persen. "Seharusnya pecahan 15 persen,” kata anggota tim, Aria Bima, dalam keterangan pers di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

DPR Bantah Hanya Tukang Stempel Pemerintah

Setiap usulan kebijakan dari pemerintah, selalu dibahas intensif dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

Yuddy Chrisnandi: Publik Trauma Peran Politik TNI

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Yuddy Chrisnandi, mengatakan masyarakat masih trauma terhadap peranan politik TNI selama Orde Baru. Maka sebaiknya anggota TNI tak menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2009.

Pengusutan Skandal Memata-matai DPR Dianggap Belum Cukup

Meski Komisi Hukum DPR sudah menyatakan menutup kasus Polri memata-matai investigasi impor beras, politikus Partai Golkar Yuddy Chrisnandi berpendapat, kasus itu tetap harus diusut tuntas. “Apa mungkin, pejabat setingkat komisaris besar berinisiatif menginteli anggota Dewan?” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Kalla Membantah Pemerintah Senang Jika DPR Lemah

Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah jika legislatif melemah maka eksekutif akan bergembira. "Atau yudikatif pecah, pemerintah senang, tentu tak begitu," katanya dalam peluncuran buku "Memahami Indonesia" di Hotel Four Seasons, Jakarta, hari ini.

Amien Rais : Legislatif Lemah

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, demokrasi di Indonesia berjalan pincang karena peran legislatif melemah. Padahal, berdasarkan teori elementer demokrasi, empat pilar demokrasi yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, dan pers harus saling mengisi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Rp 899, Anggaran BIN Tahun Ini

Anggota Komisi Pertahanan DPR Ade Daud Nasution mengatakan Badan Intelijen Negara meminta anggaran operasional lebih dari Rp 899 miliar untuk tahun ini. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat badan itu dengan Komisi Pertahanan, pekan lalu.

PPP Persoalkan Hak Pilih Tentara

Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin meminta petinggi Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI tak asal mengeluarkan pernyataan mengenai hak pilih tentara dalam Pemilu 2009. “Jangan belum apa-apa statement-nya simpang siur,” katanya di Jakarta hari ini.

DPR Minta Depag Buktikan DPR Terlibat Percaloan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bidang Keagamaan, Ahmad Farhan Hamid, meminta Menteri Agama, Maftuh Basyuni mengumumkan secara terbuka anggota DPR mana saja yang terlibat praktek percaloan pemondokan haji.

Komisi Hukum Bentuk Tiga Panja

Komisi Hukum DPR membentuk tiga panitia kerja untuk menangani masalah alat komunikasi dan jaringan komunikasi (arkom-jarkom), imigrasi, serta Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan illegal logging.

Juni, DPR Bahas Aturan Pemilu

Ide penggabungan pemilu di tingkat nasional dan daerah dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla akan dibahas dalam perumusan Rancangan Undang Undang Sistem Pemilu yang dijadwalkan Juni atau Juli.

Pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu Hampir Final

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan pembahasan memasuki tahap akhir. “Hanya menyisakan dua masalah krusial,” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini

Ketua DPR: Jangan Buru-buru Interpelasi

Ketua DPR, Agung Laksono, meminta anggota parlemen tak terburu-buru mengajukan hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) tentang aksi polisi memata-matai investigasi impor beras oleh DPR.

Usulan Interpelasi Mata-mata DPR Ditangapi Dingin

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Mulfachri Harahap, mengatakan hak interpelasi (meminta penjelasan Presiden) kasus penyelidikan polisi terhadap investigasi impor beras tak perlu digunakan. "Belum waktunya," katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Perampok Diduga Kongkalikong Dengan Pembantu Ferry

Ferry Mursidan Baldan, anggota DPR yang rumah pribadinya dikuras perampok tadi pagi, menduga perampok bekerja sama dengan orang yang pernah atau sedang bekerja di rumahnya. “Aneh sekali, perampok langsung menuju ke tempat penyimpanan barang di kamar saya,” ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (10/2).

Kepala Polda Metro Jaya Tak Kena Sanksi

Markas Besar Polri memutuskan tak memberi sanksi kepada Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Firman Gani. “Tak ada yang salah salah dari arahan atasan (Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar S. Handoko),” kata Kepala Polri Jenderal Sutanto dalam jumpa pers di kantornya hari ini.

Rumah Anggota DPR Dirampok

Rumah pribadi anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ferry Mursyidan Baldan, di Jalan Cenderawasih IX Nomor K 24 RT I RW 03, Kelurahan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, dikuras perampok tadi pagi. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

PDIP: Handoko Hanya Tumbal

Fraksi PDI Perjuangan DPR menganggap pencopotan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar S. Handoko, belum cukup untuk menyelesaikan skandal memata-matai parlemen. Fraksi terbesar kedua di DPR itu menuntut penjelasan terbuka dan tertulis dari Kepala Polri Jenderal Sutanto.

Pemukul Anggota DPR Diajukan ke Kejaksaan

Berkas pelaku pemukulan terhadap anggota DPR Ade Nasution, Edi Senjaya, telah diajukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya ke Kejaksaan

DPR Tak Jadi Bahas Soal Mata-Mata

Rapat kerja Komisi Pertahanan DPR dengan Kapolri Jenderal Sutanto malam ini tak jadi mengagendakan surat perintah memata-matai fraksi DPR yang mengusulkan hak angket impor beras.

Polisi Jelaskan Surat Penyelidikan Impor Beras

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengatakan, Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Handoko, sudah menemuinya untuk menjelaskan penyelidikan atas kerja investigasi impor beras oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. “Yang tanda tangan surat itu (Handoko) sudah menemui saya tadi,” katanya di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.

Pemerintah Dituding Manipulasi Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR, Masduki Baidlowi, mengatakan pemerintah telah memanipulasi laporan anggaran pendidikan 2006. Ia menunjuk pernyataan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (7/2), bahwa anggaran pendidikan Rp 125 triliun atau 19,3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006.

Intel di DPR Hanya untuk Pengamanan

Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengatakan bahwa intel dari Polda Metro Jaya yang bertugas di DPR hanya untuk pengamanan anggota DPR

Polisi Dianggap Intimidasi Parlemen

Polisi dianggap mengintimidasi anggota DPR dengan cara mengawasi investigasi impor beras yang dilakukan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. “Ini bentuk intimidasi baru, setelah kemarin Ade Daud (anggota Komisi Pertahanan DPR) dipukul kepalanya (di gedung MPR/DPR),” kata Ketua Tim Investigasi Impor Beras Fraksi PKS, Tamsil Linrung, ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (7/2).

Zaenal Ma'arif Menolak Pengawalan Ketat Anggota DPR

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menolak tawaran pengamanan yang berlebihan terhadap anggota DPR setelah pemukulan terhadap kadernya di Komisi Pertahanan DPR, Ade Nasution.

Pemerintah Diminta Serahkan Perjanjian Utang

Kaukus Anggota Parlemen tentang Utang meminta pemerintah menyerahkan seluruh perjanjian utang luar negeri yang sudah ditandatangani kepada DPR untuk dievaluasi. “Agar pengelolaan utang lebih transparan dan sesuai kaidah good governance,” kata anggota kaukus, Dradjad Wibowo, di Jakarta, Ahad (5/2).

Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden

Bekas Wakil Presiden Hamzah Haz dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung pembentukan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden.

Buntut Rapat Soal Panglima TNI, Anggota DPR Dipukul

Anggota DPR dari fraksi Bintang Reformasi Ade Daud Nasution, dipukul dua orang tak dikenal sesaat setelah rapat Komisi Pertahanan DPR tentang pencalonan Panglima TNI.

Calon Independen “Diterima” Sebagian Anggota DPR

Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR, Priyo Budi Santoso, mengatakan bahwa ada kemungkinan soal calon independen dalam pemilihan kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam masuk dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh.

Djoko Suyanto Jamin TNI Tak Terlibat Politik

Calon Panglima TNI, Marsekal Djoko Suyanto, menjamin TNI tak akan terlibat politik. "Jangan Kuatir, ke depan tak akan ada penyimpangan TNI ke arah politik," katanya dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi Pertahanan DPR di geduing MPR/DPR, Jakarta, Rabu (1/2).

DPR ke Iran Akhir Januari

Sikap dasar Indonesia adalah mendukung pemanfaatan tenaga nuklir Iran, selama itu untuk tujuan damai, bukan tujuan merusak.

Ketua DPR Akan Audit Anggaran Penyelenggaraan APPF

Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), 15-20 Januari.

Klub Darmawangsa Baru Cuma Menjinakkan DPR

Pertemuan antara pemerintah dengan elite fraksi di Hotel Darmawangsa selama ini baru efektif "menjinakkan" DPR. Karena, setiap kali ada kebijakan yang akan dikritik DPR secara dominan oleh fraksi-fraksi DPR selalu gugur setelah pertemuan Darmawangsa itu.

Anggota FKB Kembalikan Dana Studi Banding ke Mesir

Dana sebesar Rp 60 juta tersebut selanjutnya akan disalurkan bagi korban bencana alam di Banjarnegara, Jawa Tengah.

Penanganan Bencana Butuh Badan Independen

Badan ini bertanggungjawab kepada presiden, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta anggotanya dipilih dewan melalui uji kelayakan.

Pengajuan Hak Angket DPR atas Impor Beras Dipercepat

Senin, penandatangan angket akan bertemu pimpinan DPR

Jakarta Tuan Rumah Pertemuan Parlemen Asia Pasifik ke-14

Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan ke-14 forum antar-parlemen se-Asia Pasifik. Menurut rencana, 300 perwakilan dari 25 negara akan mengikuti pertemuan yang diselenggarakan 15-20 Januari di Jakarta itu.

Agung: Tidak Ada Kenaikan Tunjangan Dewan 2006

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono menegaskan tidak akan ada kenaikan tunjangan untuk anggota Dewan di tahun 2006.

DPR akan Fokus pada Legislasi

“Kami susun jadwal baru supaya legislasi lebih diperhatikan,” kata Ketua DPR Agung Laksono.

Lembaga Antikorupsi Protes Pagar DPR

Lembaga antikorupsi, Indonesian Corruption Watch, memprotes pembangunan pagar belakang gedung MPR/DPR, yang dibangun dengan anggaran Rp 3,186 miliar.

DPR Sediakan Rp 41,9 Miliar untuk Pengawasan Haji

Dana yang dikeluarkan DPR untuk 15 orang yang dibagi menjadi dua tim itu, masing-masing sebesar US$ 1.700 per orang dan uang saku US$ 230 per hari.

ICW Akan Ajukan 15 Anggota BURT ke KPK

Indikasi korupsi terlihat dari lebih banyaknya waktu yang digunakan untuk berjalan-jalan daripada studi.

Setelah Masa Reses Anggota DPR ke Mesir Diproses

Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Tiurlan Hutagaol, menyatakan pengaduan masyarakat atas kepergian 15 anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR ke Mesir dan Uni Emirat Arab akan diproses setelah masa sidang dimulai.