indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Komisi Pemilihan Umum | KPU

Partai Penyokong Belum Jelas, Relawan Jokowi Dukung Risma  

Risma yang sederhana, jujur, dan mau bekerja keras membuat Projo kepincut.

Soal Pilkada, KPU Tunggu Golkar dan PPP yang Sah sampai Juni  

Jika masih berlanjut, dua partai itu terancam absen dalam pilkada.

9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015

Sebagian besar merupakan provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

KPU Ingin Lantik 204 Kepala Daerah Serentak  

Dewan Perwakilan Rakyat menjadwalkan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada pada 14-17 Februari 2015.

KPU Butuh 3 Bulan Susun Ulang Tahapan Pilkada  

Sengketa pilkada serentak bisa memakan waktu 67 hari.

KPU: Pilkada Serentak 2015 Sulit Dilakukan  

KPU membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menyusun ulang tahapan pilkada dan Peraturan KPU.

KPU Kaji Pakai E-Voting dalam Pilkada Serentak

Penerapan e-voting merupakan implementasi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Pilkada Serentak, KPU Pusat Larang KPU Daerah Lari

KPU meminta masalah yang membelit partai politik diselesaikan sebelum Pilkada digelar.

Saksi Pilkada Kotawaringin Barat Sempat Mengungsi

Menurut Suherman, ini terjadi keran dia menemukan amplop yang disebarkan pendukung salah satu pasangan pilkada.

PAN Dukung Penundaan Pilkada 2016

Cara ini diharapkan lebih efisien.

Alternatif Pilkada Serentak Menurut Jimly

Dalam Perpu, tahapan pilkada berlangsung selama sepuluh bulan, enam bulannya digunakan untuk uji publik.

Tahapan Pilkada Serentak Dimulai Februari 2015  

Uji publik harus dilakukan sepuluh bulan sebelum pemungutan suara. Sengketa selesai pada 2016.

LP3ES Temukan 12 Aspek Kelemahan Pemilu

Salah satu persoalan serius, praktek migrasi suara antarcaleg yang berasal dari partai politik yang sama.

KPU Segera Rampungkan Peraturan Pilkada  

Ada sepuluh peraturan yang harus segera rampung.

Berkonflik, Penyaluran Dana Parpol Ditunda

KPU juga membutuhkan kejelasan sikap pemerintah soal partai yang sah.

berikutnya