indonesia
INDONESIA
english
ENGLISH
rss
twitter
facebook
youtube
youtube
youtube

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan | Kontras

Acara Korban '65 Dibubarkan Aparat dan Preman  

Acara yang digagas korban tragedi 1965 dibubarkan aparat kepolisian.

Calon Kapolri, Ini 3 Komjen Polisi Pilihan Kontras  

Menurut Haris, calon Kapolri yang sepenuhnya bebas dugaan pelanggaran HAM sulit dicari.

Kontras: Hukuman Mati Justru Rugikan Indonesia  

"Ini adalah tiket bagi negara-negara lain untuk mengeksekusi WNI di negara mereka," kata Haris.

Kontras Ancam Laporkan Jokowi ke PBB  

Dianggap melanggar komitmen pemerintah bersama Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kontras Minta Jokowi Blusukan ke Kantor BIN  

Jika Jokowi blusukan ke kantor BIN, diharapkan berbagai bukti dan pelanggaran HAM itu dapat terungkap.

Kontras: Jokowi Tebang Pilih Kasus HAM  

Presiden yang terkenal suka blusukan itu lebih memilih menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM, yang tidak melibatkan kelompoknya.

Omongan Menteri Kabinet Jokowi Disebut Bak Belati  

Menkopolhukam didesak meminta maaf.

Menteri Kabinet Jokowi Dikecam Abai Isu HAM  

Pernyataan Menkopolhukam mengisyaratkan keengganan pemerintah Joko Widodo mengusut pelanggaran HAM.

Kontras Kecam Pembebasan Pollycarpus  

Pollycarpus Budihari Priyanto telah menghirup udara bebas sejak Jumat, 28 November 2014

Bentrok TNI-Polri, Pemerintah Disarankan Bikin Tim Independen  

Koalisi meminta ada strategi untuk menyelesaikan konflik.

Kontras Ikut Investigasi Kasus Tahanan Tewas  

Kontras menyatakan akan ikut menyelidiki kasus kematian Mochamad Imran Zainuddin dalam tahanan Markas Polsek Sukodono di Sidoarjo, Jawa Timur.

Akhir Tahun, Munir Jadi Nama Jalan di Den Haag  

Kontras sudah mendapat kepastian soal penggunaan Munir sebagai nama jalan dari pemerintah kota Den Haag akhir September lalu.

Kontras Terbitkan Komik Munir

Komik Munir yang dibuat Eko Prasetyo dan Terra Bajraghosa itu
isinya sedikit vulgar.

Kontras Mendukung Kolom Agama di KTP Dihapus  

Kartu kependudukan seharusnya cukup memuat nama, alamat, dan nomor jaminan kesehatan.

Jaksa Agung Baru harus Berani Usut Kasus HAM

Pemilihan Jaksa Agung yang pro-pengusutan HAM bisa menjadi bukti bahwa Jokowi memenuhi janji kampanyenya.

berikutnya