Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan | Kontras

Kontras Tolak Dua Purnawirawan Jenderal Ini Jadi Menteri  

Presiden Jokowi harus menjauhkan purnawirawan jenderal yang punya rekam jejak pelanggaran hak asasi agar tak duduk di kabinet.

Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran  

Wacana Koalisi Merah Putih menggulirkan kembali pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan hal yang dipaksakan.

Gugat RUU Pilkada, KontraS Kumpulkan 1000 KTP  

Ini menunjukkan bahwa publik sangat kecewa hak konstitusi mereka dihapus oleh DPR.

Kontras Ajak Masyarakat Gugat UU Pilkada ke MK  

Kontras menilai DPR telah merampas kedaulatan rakyat.

Ini Kriteria Menkumham-Jaksa Agung Versi Kontras  

Proporsi kabinet harus berimbang.

Jokowi Berpeluang Selesaikan Kasus HAM  



"Ada beberapa peluang Jokowi yang bisa jadi manfaat," kata
Syamsuddin.

Kontras Tagih Janji Jokowi Soal Kasus HAM  

"Selama sepuluh tahun SBY memerintah tidak ada satu pun yang selesai," kata Haris.

Jokowi Diminta Bernyali Ungkap Dalang Kasus Munir

Pemerintahan Jokowi harus berani mengusut tuntas kasus tersebut
sekaligus mengungkap otak di balik pembunuhan keji itu.

Besok, Berkas Munir Diserahkan ke Tim Transisi  

"Kami mengingatkan visi dan misi Jokowi-JK mengenai penegakan HAM."

Kontras Belum Percaya Jokowi Mau Bentuk Pengadilan HAM  

Para penggiat HAM sudah menyerahkan draf perppu pengadilan HAM kepada pemerintah. "Minta ke SBY, jangan ke kami," kata Harry Azhar.

4 Tuntutan Suciwati ke Jokowi Soal Penegakan HAM  

Suciwati mendesak Jokowi mengadakan pengadilan hak asasi manusia.

Istri Munir: Jokowi Lakukan Kesalahan Pertama  

Suciwati menuding Jokowi melakukan politik balas budi. "Kalau mau berpolitik bersih, seharusnya Jokowi menunjuk orang lain."

Kontras Pertanyakan Komitmen Penegakan HAM Jokowi

"Jokowi naik karena ada harapan penuntasan kasus HAM di masa lalu," kata Haris saat dihubungi, Kamis, 14 Agustus 2014.

Jokowi-Kalla Diminta Ikutkan Publik Susun Kabinet

Aktivis sarankan anggota Koalisi Merah Putih yang menyeberang agar ditolak.

Kasus Prabowo, Kontras: Harus ke Pengadilan HAM

"Kami mendesak untuk kasus-kasus HAM berat dituntaskan lewat pengadilan HAM."

berikutnya