Badan Pemeriksa Keuangan | BPK

DPRD Mojokerto Minta Dugaan Korupsi APBD Diusut  

BPK menemukan potensi kerugian negara Rp 29,3 miliar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013.

Laporan BPK Kurang Ditanggapi Penegak Hukum  

BPK telah menyampaikan 223 surat yang mengungkap 437 temuan yang memuat unsur pidana. Total kerugian negara dari hasil temuan itu mencapai Rp 33 T.

Lima Satuan Kerja yang Bermasalah di DKI

BPK menemukan kejanggalan anggaran senilai Rp 1,54 triliun di Pemprov DKI Jakarta.

BPK Serahkan Hasil Audit Kementerian  

BPK juga akan mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan.

Jawa Barat Dapat Opini WTP dengan Catatan

"Masih ada masalah dalam pertanggungjawabannya."

BPK Beri Opini Disclaimer untuk Pemprov Banten  

Aset tetap berupa alat kesehatan pengadaan tahun anggaran 2012 dan 2013 senilai Rp 193,22 miliar tidak dapat diyakini kebenarannya.

BPK Sebut Ongkos Pupuk Bersubsidi Kemahalan

BUMN pupuk skala besar menikmati keuntungan besar yang tidak seharusnya.

Anggaran Pensiun PNS Rp302 Miliar Tak Ada Laporan?

Dana itu tidak diambil penerimanya selama enam bulan

Rapor Keuangan Pemerintah Pusat Belum Hijau

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian

Ali Masykur Akan Penuhi Panggilan Bawaslu  

Ali Masykur harus mengklarifikasi keterlibatannya dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta. Anggota BPK dilarang hadiri kampanye.

Anggota BPK Jadi Dewan Pakar Prabowo

"Visi misi mereka sesuai dengan saya."

Ada di Tim Prabowo, Bawaslu Panggil Ali Masykur  

Jika terbukti, dia terancam hukuman penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 bulan serta denda Rp 25-50 juta.

Dukung Capres, Ali Masykur Didesak Mundur dari BPK

Ali Masykur mengumumkan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketua BPK: Negara Ini Dibangun oleh Politikus

'Kami ingin tahu bagaimana uang Rp 21 triliun (alokasi anggaran raskin) itu dikelola.'

BPK Akan Berfokus Audit Penerimaan Pajak

“Subsidi dan penerimaan negara harus menjadi prioritas.”

berikutnya