UU Minyak dan Gas Bumi (Migas)

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas  

KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16 Desember 2015.

  • Akhir Cerita BP Migas

    BP Migas dinilai berpotensi menyebabkan inefisiensi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

  • Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

    Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.