UU Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Migas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi  

Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.

  • Akhir Cerita BP Migas

    BP Migas dinilai berpotensi menyebabkan inefisiensi dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

  • Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas

    Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.