Pemerintahan Desa

Menteri Marwan Akan Buat Edaran Permudah Dana Desa Cair   

Menteri Marwan Akan Buat Edaran Permudah Dana Desa Cair  

Menteri Marwan mengingatkan agar para bupati tidak mempersulit aturan pencairan dana desa.

  • Pentingnya Kantor Desa

    Ikhtiar pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita tampaknya menghadapi tantangan serius. Salah satunya terkait dengan masih banyaknya desa yang belum memiliki kantor atau balai desa. Ketika berkunjung ke salah satu kabupaten di Provinsi Papua beberapa waktu lalu, penulis memperoleh cerita pilu betapa masih banyak kampung (nama desa di Papua) yang belum punya kantor.

  • Pengawasan Dana Desa

    Jika peran pemerintah desa lebih pada aspek eksekusi anggaran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus aktif mengontrol penggunaan dana desa.

  • Kelambanan Regulasi Dana Desa

    Dana desa yang sudah mulai ditransfer ke beberapa daerah pada medio April 2015 ini terancam tidak bisa digunakan secara optimal. Belum banyaknya daerah yang menerbitkan peraturan bupati soal pembagian kewenangan kabupaten dan desa menjadi salah satu pokok persoalan. Belum adanya kejelasan pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa akan menjadikan desa kesulitan merumuskan program desa yang nantinya didukung oleh dana desa.