Lumpur Lapindo

Ganti Rugi Lapindo Tak Beres, PT Minarak Salahkan Pemerintah

Ganti Rugi Lapindo Tak Beres, PT Minarak Salahkan Pemerintah

Menurut Andi, pembicaraan antara PT Minarak Lapindo Jaya dan pemerintah tinggal menyepakati permasalahan bunga.

  • Talangan APBN buat Lapindo

    Ada satu keputusan amat penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 antara DPR dan pemerintah: dana talangan Rp 781,7 miliar ke PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Anggaran itu untuk menalangi jual-beli tanah dan aset antara MLJ dan warga korban lumpur Lapindo. Jual-beli, bukan ganti rugi, merupakan skema yang sejak awal diinisiasi MLJ. Sampai saat ini sekitar 20 persen dari total area terkena dampak lumpur belum dibayar MLJ. Perusahaan mengklaim nyaris bangkrut dan tak mampu membayar (baca: membeli) tanah dan aset warga. Pada 2014, MLJ meminta dana talangan dari pemerintah. Di era Presiden SBY, dana talangan tak dikabulkan. Saat Presiden Jokowi bertakhta, permintaan itu mulus.

  • Akal-akalan Selamatkan Lapindo

    Demi menyelamatkan Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun ditabrak.

  • Lumpur Lapindo

    Dua bulan lagi, genap sudah delapan tahun bencana lumpur panas Lapindo menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Kenangan saya soal bencana lumpur ini tidak datang tiba-tiba menjelang pemilu April mendatang, meski lumpur Lapindo selalu dikaitkan dengan sosok pemilik PT Lapindo, Aburizal Bakrie, yang kini mencalonkan diri menjadi presiden. Ingatan ini mencuat ketika saya membuka-buka buku pelajaran pendidikan lingkungan hidup untuk siswa kelas III sekolah dasar milik anak sulung saya.