Kawasan Ekonomi Khusus | KEK

Dewan Nasional Usulkan Tiga Daerah Ekonomi Khusus  

Ada tiga daerah yang sudah siap, yakni Tanjung Api-api, Mandalika, dan Morotai.

Kawasan Ekonomi Sei Mangkei Pasti Selesai 2015

Sei Mangkei perlu menjamin pasokan gas dari Arun agar investor tertarik.

Terminal CPO Maloy Butuh Dana Rp 254 Miliar

Terminal CPO Maloy memiliki kapasitas 2 ribu ton CPO sehari.

Doosan Korea Tertarik Investasi di Indonesia  

Belum ada komitmen, nilai, dan rencana investasi.

Pemerintah Siapkan Enam Kawasan Industri Baru  

Pemerintah sendiri berencana untuk mengembangkan 18 kawasan industri baru hingga 2014 mendatang.

Seperempat Rel Jalur Kereta Sei Mangkei Dibangun

"Meskipun sudah baru beberapa kilometer yang terpasang tapi target kami tetap rampung pada akhir 2013 mendatang."

Kisruh Lahan, Investasi Unilever Tertunda

Pemerintah mengancam akan memindahkan investasi senilai Rp 2 triliun itu dari Sumatera Utara.

Sei Mangkai dan Tanjung Lesung Jadi Kawasan Ekonomi Khusus  

Kedua wilayah itu butuh investasi Rp 9,5 triliun.

Dipo Percaya SBY Mampu Katrol Ekonomi Nasional

Sekretaris Kabinet Dipo Alam meyakini kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu mengatrol perekonomian nasional.

Pemerintah dan Pengusaha Susun Panduan Ekonomi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang sejumlah pengusaha memberi masukan dalam penyusunan rencana induk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Sultan Maklumi Yogya Tak Masuk Koridor Ekonomi Nasional

Dinilai tak memiliki sumber daya alam, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak masuk dalam Master Plan Koridor Ekonomi Nasional Indonesia, saat Rapat Kerja Gubernur se-Indonesia di Bogor belum lama ini.

Maret 2011, Pemerintah Tetapkan KEK

Pemerintah pusat akan memberi stimulus dan berbagai insentif untuk memancing investasi.

48 Daerah Tawarkan Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus akan fokus pada lima Kawasan Ekonomi Khusus sampai 2014.

Pemerintah Masih Kaji Manfaat Perluasan FTZ Batam  

Pemerintah masih akan mempertimbangkan untuk menambah luas kawasan perdaangan bebas (free gtrade zone) di Batam, Bintan dan Karimun.

Kadin Persoalkan Aturan Kawasan Khusus Batam

Persoalan semakin kompleks, karena hubungan yang tidak harmonis antara Dewan Kawasan FTZ, Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

berikutnya