Otonomi Khusus
Kemendagri Dalami Kasus Penyelewengan Dana Otsus Papua
Kementerian dalam negeri akan mendalami dugaan penyelewengan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Provinsi Papua dan Papua Barat Diminta Klarifikasi Temuan BPK
"Daerah masih punya kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap laporan itu," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan.
Presiden Minta Manajemen Otonomi Khusus Dibenahi
BPK menemukan indikasi penyimpangan dana otonomi khusus Rp 3 triliun.
Penyaluran Dana Otsus Tak Boleh Ganggu Program Pembangunan
"Kalau itu mengganggu cashflow (arus kas) tidak boleh sama sekali," kata Gamawan.
