- Fatin Juara X Factor Indonesia
- Fatin Menang X-Factor Ramai di Twitter
- Fatin Berduet dengan Mikha Menuai Pujian Juri
- Juara X-Factor, Ini Kata Fatin
- Eyang Subur Lepas Empat Istrinya
- @ HaqueMarrissa 'Twitwar' dengan @JokoAnwar
- Angelina Jolie Tanpa Bra Versi Pelukis Swedia
- Fatin Disambut Seprei dan AC Baru
- Sikapi Interpelasi KJS, Demokrat DPRD DKI Terbelah
- Busyro: KPK Bisa Segera Tahan Andi Mallarangeng
Pelanggaran Hak Asasi Manusia | HAM di Masa Lalu
Indonesia Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang?
AFAD berharap Indonesia menjadi negara pertama dan contoh bagi negara Asia lain dalam perjuangan kasus orang hilang.
Prabowo Diminta Jujur Soal Kasus Pelanggaran HAM
Prabowo diminta mengungkap apa yang sebenarnya terjadi seputar penculikan aktivis 1998 dan siapa yang bertanggung jawab.
Komnas HAM Harus Telusuri Rekam Jejak Para Capres
Ade Armando minta kisruh Komnas HAM tidak mempengaruhi kinerjanya dalam penegakan HAM.
Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Untuk memudahkan tugas pengadilan HAM, Kontras menyarankan SBY membentuk tim penuntasan kasus HAM di Kejaksaan Agung.
2013, Indonesia Punya 7 PR Bidang HAM
Tujuh pekerjaan rumah itu termasuk penuntasan kasus pembunuhan massal anggota PKI pada 1965 silam.
Kasus HAM 1965 Dikembalikan, Komnas HAM Belum Tahu
Berkas dari Komnas HAM memang sering dikembalikan.
Penyelesaian Kasus 1965 Tanpa Batas Waktu
Kejaksaan Agung mengatakan tak memiliki batas waktu untuk meneliti laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang pelanggaran HAM tahun 1965-1966.
Kasus 1965 Dibuka untuk Perjelas Siapa yang Salah
Komisi mengajukan dua rekomendasi, yaitu penyelesaian secara hukum atau di luar hukum, seperti permintaan maaf dari Presiden.
Kontras Minta Komisi Kejaksaan Awasi Kasus HAM
Pada 2008, berkas pelanggaran peristiwa Talangsari menurut Jaksa Agung masih diteliti, namun tidak ada tindak lanjutnya hingga saat ini
Tamerlan E.O. Karayev: Azerbaijan Siap Berperang
Menurut hukum internasional, Armenia harus menarik keluar seluruh tentaranya dan kami setuju memberi Karabakh otonomi sangat khusus.
Mahasiswa Makassar Gelar Aksi Solidaritas Papua di Hari HAM
Perusahaan Amerika Serikat ini turut bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM di tanah Papua. Mahasiswa menuding telah terjadi persekongkolan pemerintah dengan Freeport dengan menerima uang keamanan.
Presiden Tunjuk Menkopolkam Selesaikan Kasus HAM
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Menteri Koordinator Politik Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto untuk merampungkan kasus hak asasi manusia di masa lalu yang masih menggantung hingga kini.
SBY Didesak Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Masa Lalu
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti G30S, kasus Talang Sari, dan Tanjung Priok yang terlunta-lunta, menurut dia, dapat melahirkan pelanggaran serupa di masa depan.
Pemerintah Didesak Bentuk Tim Negosiasi Pelanggaran HAM
Komnas HAM mendesak pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu karena penyelesaiannya tidak jelas.
Aktivis HAM Papua Tuding SBY Berbohong Soal Pelanggaran HAM
Menurut Markus, pernyataan itu berbeda dengan kenyataannya. "Presiden hendak menyembunyikan fakta sebenarnya," katanya.
Peraturan Daerah Dinilai Picu Pelanggaran HAM
Di Sumatera Utara, aparat berkongsi dengan penguasa menggunakan kebijakannya untuk menekan masyarakat. Di Aceh, penerapan syariat Islam kerap dimanfaatkan masyarakat untuk saling menghakimi.
Klaim Presiden Soal Hak Asasi Dipertanyakan
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mempertanyakan klaim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal tidak adanya pelanggaran berat hak asasi manusia semasa kepemimpinan dia.
Presiden Senang Tak Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat
Presiden sebut kekerasan di Papua sebagai insiden.
Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Serius di Papua
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tiga kasus kekerasan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia yang terjadi di Papua sepanjang 2010, termasuk kasus video penyiksaan, termasuk pelanggaran HAM serius.
Komnas HAM Rekomendasi Enam Pelanggaran HAM Berat
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merekomendasikan enam kasus pelanggaran HAM berat untuk diusut tuntas di pengadilan HAM Ad Hoc.
Kontras Minta Jaksa Agung Usut Pelanggaran HAM Berat
“Kami ingin penyidikan kasus pelanggaran HAM jadi agenda jaksa agung ke depan,” kata aktivis Kontras Yati Andriani usai bertemu Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Domu P Hite, di Kejaksaan Agung, Senin (27/9).
Inilah Kriteria Jaksa Agung Versi Keluarga Korban Pelanggaran HAM
Menurut mereka, tidak ada hal positif yang bisa mereka rasakan saat orang dalam jadi jaksa agung.
Keluarga Korban 1998 Kecewa Putusan Hakim Soal Sjafrie
"Bukan hanya kecewa, saya gemetar," kata Sumarsih.
Besok Keluarga Korban Peringati Tragedi Talangsari
Puluhan keluarga korban Talangsari besok (07/02) akan memperingati tragedi pembantaian warga sipil oleh aparat militer.
Presiden Didesak Terbitkan Keppres Pengadilan HAM Ad hoc
Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat juga rekomendasi agar presiden membentuk pengadilan HAM ad hoc.
Disebut Anekdotal, Korban Talangsari Temui Menteri Juwono
Selama 11 tahun keluarga korban mendatangi berbagai instansi untuk meminta keadilan. Namun, upaya itu hingga kini tak pernah didapatkan.
Kekerasan Anggota TNI Didorong Situasi di Lapangan
Muladi sebagai Menteri Sektretaris Negara ketika kerusuhan 10 Mei 1998, mengatakan ia menandatangani keterangan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat.
Menteri Diminta Dorong Penyelesaian Kasus Orang Hilang
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata, ikut mendorong penyelesaian kasus orang hilang oleh Panita Khusus DPR.
Soal Talangsari, Kejaksaan Tunggu Pengadilan Ad Hoc HAM
Kejaksaan Agung akan menyidik dugaan pelanggaran hak asasi berat Talangsari, Lampung ,yang dilimpahkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM) setelah ada Pengadilan Ad Hoc HAM.
PDIP Tak Sepakat Ada Pengadilan HAM Kasus Talangsari
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah memiliki berkas dan bukti terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi Talangsari.
Kejaksaan Dinilai Mengabaikan Penyelidikan Kasus Talangsari
Penolakan Kejaksaan Agung untuk meneruskan hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang kasus Talangsari menunjukkan lembaga tersebut tak menganggap final keputusan Mahkamah Konstitusi.
Kejaksaan Tak Akan Sidik Kasus Talang Sari
Kejaksaan Agung belum akan menyidik kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Talang Sari, Lampung. Kejaksaan menunggu dibentuknya pengadilan khusus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Talangsari Must Be Decided by The House
The Ministry of Defense said decisions on Talangsari case must be taken by the House of Representatives.
Hanya DPR Yang Berhak Tetapkan Status Pelanggaran HAM Berat
Penentuan kasus Talang Sari sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat harus melalui penetapan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hanya memberikan masukan tentang peristiwa dan fakta yang terjadi.
Kejaksaan Siap Diskusikan Pengembalian Berkas HAM dengan Komnas
Jika masih ada perbedaan persepsi dengan Komnas HAM, Kejaksaan Agung bersedia untuk membicarakannya. "Kami akan sediakan waktu," kata Muchtar Arifin.
Komnas HAM Kunjungi Alastlogo
Tim Komnas HAM yang dipimpin M. Ridha Saleh, Wakil Ketua I Komnas HAM, mengunjungi Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, hari ini.
Tim Proyustisia Kasus Talangsari Mulai Bekerja
Menurut ketua tim proyustisia, Zoemrotin K. Soesilo, tim itu bertujuan untuk mencari data tambahan yang relevan seputar peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada 7 Februari 1989, yang diduga menewaskan ratusan rakyat sipil tersebut.
Pemerintah Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM
Pemerintah berjanji akan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. "Memang tidak gampang tapi kami terus-menerus melakukannya (upaya penyelesaian)," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng, kepada wartawan, Sabtu (19/5).
Jaksa Agung: Kasus Trisakti Terus Dipelajari
Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan Kejaksaan Agung akan segera mempelajari kasus kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) Trisakti tahun 1997.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Minta Keterangan Habibie
Keterangan yang diminta soal kebijakan Indonesia selama kepemimpinannya untuk persoalan Timor Timur yang merdeka pada 1999 melalui jajak pendapat.
Parpol Belum Perjuangkan Pelaksanaan HAM
Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menilai partai politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat gagal memperjuangkan kepentingan para korban pelanggaran HAM.
Usut Pelanggaran HAM, Kejaksaan Tunggu Surat Presiden
Kejaksaan Agung masih menunggu surat dari Presiden untuk menyidik kasus Trisaksi, Semanggi I, Semanggi II, dan kerusuhan Mei 1998.
Jaksa Agung Dituntut Mundur
Keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia berat kecewa atas sikap tarik ulur yang dilakukan oleh Jaksa Agung dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengusut kasus pelanggaran HAM berat.
Pelanggaran HAM Berat, Kejaksaan Tunggu DPR
Kejaksaan Agung menunggu Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc ke Presiden untuk menyidik peristiwa Trisaksi, Semanggi 1, Semanggi 2, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada 1997-1998.
Kejaksaan Tidak Tindak Lanjuti Pelanggaran HAM Berat
Ada perbedaan persepsi tentang pengadilan HAM berat.
Pelanggaran HAM Pada Kasus Ahmadiyah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan indikasi adanya pelanggaran HAM berat pada beberapa kasus penyerangan terhadap jema'ah ahmadiyah tahun 2005 dan 2006. Kesimpulan ini didapat dari hasil pemantauan Tim Komnas HAM sejak Juli tahun 2006. “Ada indikasi awal terjadi pelanggaran HAM berat,” kata Ketua Tim Pemantauan Kasus Ahmadiyah MM. Billah di kantor Komnas HAM, Kamis (25/1).
PAN: Pemerintah Tidak Serius Tangani Pelanggaran HAM Berat
Partai Amanat Nasional menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak serius menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sementara pemberantasan korupsi masih tebang pilih'.
Pusat Studi HAM Laporkan Ancaman
Pusat Studi HAM Universitas Airlangga Surabaya melaporkan kasus ancaman pembubaran paksa pemutaran film Shadow Play oleh Front Antikomunis kepada Komisi Nasional HAM pada Rabu (13/12).
Korban Pelanggaran HAM Desak Pengadilan HAM Ad Hoc
Sebanyak 40 orang korban pelanggaran hak asasi manusia dari berbagai daerah di Jawa Timur akan meminta pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jawa Timur. Desakan itu akan mereka sampaikan kepada Komnas HAM, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Departemen Hukum dan HAM.
Komnas HAM Cari 13 Aktivis Prodemokrasi
Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tengah mencari 13 aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997-1998. “Empat orang di antaranya hilang pada saat kerusuhan Mei 1998,” kata ketua tim ad hoc, Ruswiati Suryasaputra, dalam keterangan pers di Galeri Cemara, Jakarta, kemarin.
Eurico Tetap Ketua PAN NTT
Eurico Guterres, mantan Panglima Integrasi Timor Timur yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) kelas I Cipinang, akan dipertahankan sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Timur.
Cipinang Belum Pilih Blok untuk Eurico
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, Gunadi, mengaku tak ada persiapan khusus menjelang kedatangan terpidana 10 tahun penjara untuk kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, Eurico Guterres, hari ini.
Taufik Basari: Amnesti tidak untuk Pelanggar HAM Berat
Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang permohoan judisial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang diajukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan.
Kejaksaan Tinggi NTT Siap Eksekusi Eurico
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) siap mengeksekusi mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi (PPI) Eurico Gutteres yang divonis penjara 10 tahun oleh Mahkamah Agung (MA).
Jaksa Agung Tak Bisa Tindaklanjuti Kasus Trisakti-Semanggi
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengaku lembaganya tidak bisa menindaklanjuti laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang kasus Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.
Pro-Integrasi Minta Kejahatan Fretilin Diungkap
Para warga bekas Timor Timur pro-Indonesia meminta kejahatan kemanusiaan oleh Fretilin pada era 1970-an diungkap. "Itu baru adil setelah mereka (Timor Leste) melaporkan dugaan pelanggaran HAM oleh TNI mulai 1970-an,” kata kata Mateus Maya, Ketua Uni Timor Asuain, di Denpasar, Bali, hari ini.
Komnas HAM: Koramil Persulit Penuntasan Talangsari
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Zoemrotin K. Susilo, mengatakan penuntasan kasus kekerasan di Talangsari, Lampung, menghadapi kendala dari petugas TNI. Bukti-bukti yang diperlukan seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sulit sekali diperoleh dari komando rayon militer setempat.
Komnas HAM Targetkan Data Talang Sari Terkumpul April
Koordinator pelaksanaan putusan sidang Komnas HAM, Zumrotin K. Susiolo, menyatakan saat ini Komnas telah berhasil mengumpulkan data dari saksi-saksi terkait kasus Talang Sari.
Menlu RI : Myanmar Tak Terbuka pada ASEAN
Myanmar, menyatakan siap menerima delegasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengecek perkembangan negeri itu dalam melaksanakan reformasi demokrasi. ASEAN ingin membela Myanmar dari serangan dunia internasional, tapi negeri itu tidak memberi informasi atau amunisi yang diperlukan.
Pengunjuk Rasa: Tuntaskan Pelanggaran HAM di Indonesia
Sepanjang jalan, pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 300 orang ini juga membagikan selebaran berisi daftar kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia. Mereka mengajak masyarakat mengkritisi dan mendesak pemerintah menuntaskannya.
Imigrasi : Penangkalan Sidney Jones Dicabut Hari Ini
Kepala Humas Ditjen Imigrasi, Cecep Supriatna menyatakan sehubungan dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pencekalan terhadap direktur International Crisis Group, Sidney Jones dicabut hari ini.
BIN Minta Kewenangan Menangkap Orang
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengabulkan permintaan agar BIN diberi kewenangan menangkap seseorang yang diduga terlibat melakukan tindakan aksi teror.
Kasus Pelanggaran HAM Menurun di Aceh
Kasus pelanggaran HAM di Aceh, pasca penandatanganan kesepakatan Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menurun.
Penegak Hukum Hambat Pengungkapan Kasus Talangsari
Penegak hukum enggan menjawab surat-surat yang dikirim Komnas HAM untuk memperoleh informasi. “Kalau mau bicara blak-blakan, saya juga jenuh dan jengkel mengatasi ini terus-terusan," kata Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Munarman : Konsep Peradilan Militer Harus Direvisi
Amandemen UU pasal 24 ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman tersebut harus direvisi karena tidak merujuk pada ketetapan MPR yang menyatakan akan mereformasi dan mensahkan TNI menjadi lembaga yang proporsional di bawah eksekutif.
Koalisi Desak Kejaksaan Segera Kasasi Kasus Abepura
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus Abepura mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan proses kasasi sehubungan keputusan bebas para terdakwa kasus pelanggaran HAM berat di Abebura.
Lagi, Terdakwa HAM Abepura Divonis Bebas
Kali ini yang dinyatakan tak bersalah adalah Kombes Pol Daud Sihombing. Majelis hakim yang diketuai Edy Wibisono, menyatakan tewasnya Joni Karunggu dan Ori Ndronggi hanya ekses dari penyisiran oleh polisi.
Terdakwa Pelanggar HAM Abepura Divonis Bebas
Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Johny Wainal Usman, terdakwa kasus Abepura, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan HAM Makassar, Kamis (8/9). Ia dinyatakan tak terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat di Abepura, Papua.
Komisi Kebenaran Bentuk Dua Sub Komisi
Komisi Kebenaran dan Persahabatan akan membentuk dua sub komisi ; memeriksa dokumen, memeriksa dan melaporkan masalah pelangaran HAM dengan pandangan untuk rekomendasi rekonsiliasi antar kedua negara.
Kontras : Pelanggaran HAM di Aceh Berlaku Surut
Panglima TNI, boleh meminta agar kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh tak memakai asas retroaktif, namun, menurut Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid justru sebaliknya.
Kasus Trisakti dan Semanggi Dibawa ke Internasional
Sumarsih, orang tua Wawan, mahasiswa korban tragedi Semanggi I, menyatakan akan membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Trisaksi, Semanggi I dan II ke forum internasional.
Panglima TNI : Pelanggaran HAM di Aceh Jangan Berlaku Surut
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meminta pelanggaran HAM di Aceh sebaiknya tidak diadili menurut asas retroaktif atau berlaku surut.
Jenderal Sutarto : Jangan Melihat ke Belakang
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto meminta semua pihak untuk melihat ke depan, dan tidak melihat ke belakang (masa lalu) atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), baik itu yang dilakukan oleh aparat TNI maupun oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Deplu Optimis KKP Bisa Memanggil Saksi
Departemen Luar Negeri optimis Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) dapat memanggil saksi dalam pelanggaran HAM yang terjadi pra dan pasca jajak pendapat di Timor Leste.
Lagi, MA Bebaskan Terdakwa Pelanggar HAM
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Timor Timur dengan terdakwa mantan Komandan Distrik Militer 1627 Dili, Letnan Kolonel Sudjarwo. Majelis kasasi MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi HAM ad hoc Jakarta yang membebaskan Sudjarwo.
Panglima : TNI Sedang Tegakkan Disiplin
Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto menyatakan, upaya perubahan yang sedang dilakukan TNI adalah menegakkan disiplin dan hukum serta memperkokoh jati diri.
Sidang Gugatan Class Action Korban 1965 Diganggu
Sidang gugatan class action korban-korban orde baru pada tahun 1965 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/8) diganggu sekelompok orang yang mengatasnamakan kelompok keagamaan dan nasionalisme. Kejahatan orde baru di bawah Suharto bukan hanya terjadi pada orang-orang yang disebut PKI, tetapi juga terhadap ummat Islam dan kelompok lain.
Komisi Kebenaran dan Persahabatan Segera Mulai Bekerja
Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk Pemerintah Indonesia dan Timor Leste secara resmi akan mulai bekerja pada 4 atau 5 Agustus mendatang di Denpasar, Bali.
Kecewa Majelis Hakim, Korban Stigma PKI Lapor ke MA
Ratusan orang mantan napol/tapol korban stigma Gerakan 30 September- Partai Komunis Indonesia (PKI) Rabu siang (20/7), melapor ke Mahkamah Agung (MA). Mereka merasa dikecewakan oleh penundaan sepihak oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Indonesia Tolak Mahkamah Internasional Kasus Timtim
Pemerintah akan menyurati Sekjen PBB Kofi Annan dan Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan sikap resmi Indonesia tersebut.
Komnas HAM : Wiranto Mengatakan 14 Orang Itu Sudah Meninggal
Menurut Samsudin, pertemuan antara Wiranto dengan dua anggota tim Kombeberapa waktu lalu akan menjadi catatan dalam laporan tersebut. Dalam pertemuan, Jenderal Wiranto mengatakan 14 orang tersebut sudah meninggal.
Usman Hamid : Kaji Ulang Rekomendasi Pansus DPR Tepat
Keputusan Komisi III DPR untuk mengkaji ulang rekomendasi Panitia khusus DPR lalu mengenai pelanggaran HAM berat pada peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II, menurut Mantan Sekretaris Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) kasus tersebut Usman Hamid, sudah tepat.
Fraksi PDI-Perjuangan : Kasus Trisakti di Komisi III Saja
Sekretaris Fraksi PDIP Tjahjo Koemolo memandang kasus Trisakti akan efektif bila dibahas di Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR. "Karena Komisi III langsung berhadapan dengan kepolisian dan kejaksaan,"katanya.
Musim Culik Nongol Lagi
Musim culik kembali lagi. Kali ini korbanya sejumlah aktifis muslim yang tinggal di Kota Solo dan Kabupaten sekitarnya dilaporkan diambil paksa oleh orang tak dikenal. Lima orang diantaranya sudah teridentifikasi oleh FPP (Front Perlawanan Penculikan) Surakarta. Pelaku penculikan tersebut mengaku sebagai aparat.
DPR Akan Buka Kembali Kasus Trisakti
Mereka juga setuju untuk membatalkan hasil paripurna DPR periode 1999-2004, yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat pada tiga kasus.
Kedatangan Komnas HAM Disambut Demo
Demonstrasi dari sejumlah akivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) mewarnai kunjungan tim Komisi Nasional HAM ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (25/6).
Hakim Binsar : Pengulangan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Lazim
Pengadilan hak asasi manusia Timor Timur, menurut anggota majelis hakim pengadilan tingkat pertama kasus itu, Binsar Gultom, tidak mungkin diulang. "Pengulangan pengadilan sejak tingkat pertama tidak lazim. Belum pernah ada di Indonesia,"ujarnya.
DPR Sarankan Komnas HAM Panggil Paksa Tiga Jenderal
DPR menyarankan Komnas HAM melakukan pemanggilan paksa melalui putusan pengadilan (subpoena) kepada tiga jenderal TNI, yakni Sjafrie Sjamsuddin, Jenderal (purn) Prabowo, dan Jenderal (purn) Wiranto.
Hendropriyono Menolak Mendatangi TPF
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Makhmud Hendropriyono menyatakan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir tidak berhak memanggil orang. Hendro menolak mendatangi Tim Pencari Fakta Kasus Kematian Munir. Sebaliknya Hendro mengundang TPF ke rumah dan kantornya.
TNI Menangkap Tiga Warga Aceh dan Menemukan Ladang Ganja
Tiga orang yang diduga anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di wilayah Kecamatan Seulimum, Aceh Besar, ditangkap aparat TNI dari Yonif 122/Tombak Sakti (TS) yang bertugas di Aceh Besar. Selain barang bukti senjata, aparat TNI juga menyita beberapa barang logistik GAM, dan menemukan sehektar ladang ganja.
Pam Swakarsa, Hidup Lagi
Gara-gara polisi tak mampu mendeteksi adanya gangguan keamanan, Desk Antiteror akan kembali memfungsikan pengamanan swakarsa (pam swakarsa). "Satu tanggung jawab warga untuk adakan pengamanan swakarsa,"kata Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, Progo Nurdjaman.
Panglima TNI: Harus Ada Keputusan Politik
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak dapat memanggil begitu saja anggota TNI yang diduga tersangkut pelanggaran HAM berat.
Prabowo dan Sjafrie Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM
Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsuddin dan Letjen (pur) Prabowo Soebijanto tidak memenuhi panggilan Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Wiranto, Prabowo, dan Sjafrie Dipanggil Komnas HAM
Tim penyelidikan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta keterangan Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, Jenderal (Purn.) Wiranto, dan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin.
Komnas HAM Tuntaskan Penyelidikan Kasus Talangsari Juli
Hasil penyelidikan itu nantinya dapat dibawa ke Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, atau ke pengadilan HAM.
ICW : Perlu Amanat Presiden untuk Perlindungan Saksi
Perlindungan saksi merupakan langkah konkret penegakan hukum pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi. RUU Perlindungan Saksi juga penting dalam penuntasan kejahatan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah rangga, kejahatan terorganisir, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Leher Pendemo di Abepura Disuntik Zat Misterius
Tiga puluh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung, Jumat (13/05) berdemo ke markas Polwiltabes Bandung. Mereka protes atas kekerasan yang terjadi di Abepura, Selasa (10/05) lalu. Apalagi ada kabar, tiga orang mahasiswa sempat disuntik zat tidak dikenal di lehernya ketika ditangkap aparat kepolisian.
Menunggu Kontribusi Komisi Ahli PBB
Pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar negeri sedang menunggu kontribusi yang bisa diberikan oleh Komisi Ahli PBB kepada Komisi Persahabatan Indonesia-Timor Leste.
Pengangkatan Sjafrie Sjamsoeddin Disambut Demo
Pengangkatan Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan didemo korban dan aktifis hak asasi manusia. Para pendemo menduga Sjafrie Sjamsoeddin bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM ditahun 1998.
Pramoedya : Negara Ini Bubarkan Saja
Pramoedya Ananta Toer da ribuan orang yang diduga terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) merasa didiskiminasikan oleh pemerintah. Sejak pemerintahan orde baru pimpinan Soeharto hingga sekarang. Kini mereka menuntut hak-haknya dipulihkan.
Komisi Ahli PBB Disambut Demo di Dili
Datang ke Timor Timur, Komisi Ahli bentukan Sekjen PBB Kofi Annan disambut demo.
LSM Nilai TNI Tak Peka Soal Endang Suwarya
Dalam catatan Imparsial, ketika menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda, Endang pernah mengeluarkan perintah agar seluruh rumah keluarga anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) harus diberi tanda silang merah.
Kasus Talangsari Lampung Dibuka Lagi
Setelah Hendro Priyono tak menjabat Kepala Badan Intelejen Negara, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Talangsari, Lampung 1989 dibuka lagi. Bisakah Komnas HAM menyeret pelakunya ke pengadilan?
Kejaksaan Agung Sesalkan Sikap Jaksa Gabriel
Soehandoyo menjelaskan, lalainya jaksa menyerahkan memori kasasi ini menjadi catatan sejarah bagi kejaksaan agar ke depan menunjuk jaksa penuntut umum yang bisa bertanggung jawab.
LSM Tuduh Ada Deal Politik di Balik Pembentukan KKP
Sejumlah organisasi nonpemerintah (ornop) Timor Leste dan Indonesia mencurigai adanya kesepakatan politik di balik pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).
Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Abilio Soares
MK menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
TNI Mendukung Penuh Komitmen Penegakan HAM
Jika ada pelanggaran hak asasi manusia dilakukan aparat TNI, hal itu bukan merupakan kebijakan institusi.
Ketua Komisi HAM PBB Bertemu Panglima TNI
Pertemuan berlangsung tertutup selama satu jam di kantor Panglima TNI.
Presiden Minta Konvensi Hak Sipil dan Politik Segera Diratifikasi
Presiden SBY ingin menunjukkan pemerintah Indonesia Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap pemajuan dan proteksi HAM.
Imparsial Desak Komnas HAM Kritisi Mutasi TNI
Imparsial mengkuatirkan ada orang-orang yang masih terlibat pelanggaran HAM berat yang masuk ke jajaran petinggi TNI.
Pemerintah Siapkan 100 Ribu Barak untuk Pengungsi
Bentuk kenyamanan antara lain tercukupinya makanan, terhindarnya wabah penyakit, dan adanya pelayanan kesehatan
Menko Kesra Panggil Auditor Umumkan Bantuan Aceh
Presiden menginginkan transparansi terhadap semua bantuan yang nasuk melalui departmen-departemen yang ada.
Pelaku Pelanggar HAM Dilindungi Prangkat Hukum
Mereka melihat peradilan yang dilakukan sebatas untuk menebus dosa
KONTRAS Minta DPR Usul ke Presiden Keluarkan Keppres Pengadilan HAM
KONTRAS juga minta DPR cabut rekomendasi dewan sebelumnya yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti, Semanggi I dan II.
OC. Kaligis minta MK Peringatkan DPR
Pasalnya pihak DPR belum ada yang hadir dalam sidang PUU tentang pengadilan HAM.
Pemohon Tolak Hadirkan Saksi
Dalam sidang pengujian undang-undang No 26 tahun 2000 pasal 43 tentang pengadilan HAM, pemohon tolak ajukan saksi.
Jaksa Agung Menolak Berkas Pelanggaran HAM Berat
Jaksa Agung menolak berkas pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus : Trisakti, Semanggi dan Mei 1998. Alasannya, kejadian itu sebelum UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM Ad Hoc diundangkan.
Presiden Punya Waktu Sampai Maret Bentuk KKR
Perdebatan keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia kembali menjadi perhatian setelah disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
Presiden Harus Buat Inpres Soal HAM
Aktifis hak asasi manusia mendesak Presiden Susilo Bambang yudhoyono membuat instruksi untuk menangani kasus pelanggaran HAM.
Eks Kapolres Dili, Didakwa Melanggar HAM Berat
Bagian Kejahatan Berat Timor Leste kembali mendakwa Bekas Kapolres Dili, Letkol Hulman Gultom sebagai pelanggar HAM berat.
Sumarsih Mendapatkan Yap Thiam Hien Award 2004
Sumarsih adalah ibunda Wawan, korban tewas tragedi Semanggi I.
Polisi Solo "Breidel" Pameran Instalasi Peringati Hari HAM
Polisi menilai karya seni tersebut memprogandakan komunisme.
Tim Investigasi Kasus Munir Polri : 31 Orang Sudah Diperiksa
Tim Investigasi Polri untuk kasus kematian Munir sudah memeriksa 31 orang dari 41 orang yang direncanakan. Bisakah Polri mengungkap kasus ini dengan jelas?
Kapolri : Berkaitan Pelanggaran HAM di Bojong Kapolwil Bogor Akan Ditindak
Kapolri akan menindak Kapolwil Bogor, karena ada indikasi pelanggaran HAM dalam penanganan unjuk rasa di Bojong.
Eggy Sudjana : SBY Melakukan Kejahatan Negara Terhadap Warganya
Penahanan Abubakar Baasyir dengan lasan terorisme, menurut Eggy Sudjana, merupakan kejahatan negara terhadap warganya. Presiden SBY harus bertanggung jawab.
Isu Diracun, Akhirnya Terbukti
Komnas HAM dan kekuatan sipil harus terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Siapa pelakunya?
Tragedi Semanggi Jangan Dilupakan
Keluarga Wawan, salah satu korban tragedi Semanggi, tetap memperjuangkan keadilan bagi kematian Wawan.
Abilio Minta Kasus Tim Tim Diselesaikan Lewat KKR
Hal itu agar untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat seeblum adalanya UU tentang HAM, tidak terkena asas retroaktif.
Abilio Soares Tetap Lanjutkan Permohonan Ke MK
Abilio Soares berharap Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi segera berfungsi.
Pengamat Militer : Ada Post Authority Syndrom di TNI
Keinginan Menteri Pertahanan TNI di bawah Departemen Pertahanan, mendapat respon negatif dari TNI. Masih ada ketidakpercayaan militer terhadap sipil.
Menlu: Pembebasan Abilio Pengaruhi Opini Internasional
Menurut Wirajuda, putusan itu akan menambah argumen pihak-pihak internasional yang selama ini menyangsikan kredibilitas peradilan di Indonesia.
Zoemrotin : Putusan PK Abilio Mengecewakan
Wakil Ketua Komnas HAM, Zoemrotin, kecewa dengan dikabulkannya PK Abilio.
Surat Anggota Parlemen Timor Leste Bukan Novum
Artijo Alkostar seorang anggota majelis hakim PK Abilio yang berbeda pendapat dengan hakim lainnya. Seharusnya Abilio masih tetap dihukum.
Ketua MA :Pengaruh Putusan Abilio Bukan Urusan Hakim
Putusan PK MA yang membebaskan Abilio Soares menuai protes. Hakim Indonesia menganut kebebasan memutus.
Habib Rizieq Shihab : FPI Siap Kirim Massa ke Thailand Selatan
FPI menunggu Thaksin minta maaf ke dunia Islam. Ia siap mengirim lasykarnya ke Thailand Selatan.
Hari Ini, Putusan Abilio Resmi Dikirim
Petikan putusan sudah cukup untuk membebaskan Abilio dari Lembaga Pemasyarakatan. Cipinang, Jakarta.
Mahkamah Agung Kabulkan PK Abilio
Dalam putusannya, Abilio dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dituduhkan. MA membebaskan Abilio dari segala dakwaan dan memerintahkan agar segera dilepas dari Lembaga Pemasyarakatan.
Operasi Militer Hambat Tim Independen
Operasi militer dikawatirkan menghambat penyelidikan kematian 6 warga di Puncak Jaya.
ELSAM: Masih Banyak Kasus Pelanggaran HAM Belum Tuntas
Untuk itu, ELSAM mengharapkan Jaksa Agung yang baru benar-benar menuntaskan kasus-kasus yang menggantung.
Aktifis Malaysia Demo Kecam Pemerintah Thailand
Unjuk rasa di depan Kedubes Thailand di Kuala Lumpur, Malaysia.
Unjuk Rasa Anti Militerisme di Papua
Gara-gara main tembak di Mulia,massa penunungan tengah Papua minta Bupati Puncak Jaya lengser.
Indonesia Prihatin Atas Insiden di Thailand
Pemerintah Indonesia menyatakan berduka atas kematian 84 warga muslim di Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan.
Delegasi Uni Eropa Ingin Lihat Aceh dan Papua Langsung.
Delegasi Uni Eropa akan berkunjung ke Aceh dan Papua.
PKS Serukan Boikot Produk Thailand
PKS mengutuk pemerintah Thailand dan menyerukan rakyat Indonesia memboiktu produk asal Thailand.
Kontras Kutuk Pemerintah Thailand
Konstras mengutuk Pemerintah Thailand. Persoalan itu harus dibawan ke Mahkamah Internasional.
SBY Ingatkan Pejabat Kejasaan Agung
SBY berkunjung ke Kejaksaan Agung, mengingatkan agar para pejabat Kejagung bekerja lebih baik mendukugn pemerintahan yang baru.
Abilio Hadiri Sidang Permohonan Pertamanya di MK
Abilio mendapatkan izin keluar dari LP Cipinang untuk menghadiri sidang tersebut.
SBY Didesak Segera Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Menurut gabungan beberapa LSM, tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat, rekonsiliasi tidak dapat berjalan baik.
Pasal 43 UU No. 26 Dinilai Penghambat Pengajuan Kasus HAM
Pasal tersebut menyatakan, pengusutan setiap pelanggaran HAM harus atas persetujuan DPR.
Buyung Tolak BIN Diberi Kewenangan Menangkap
"Jangan gampang-gampang ngasih wewenang BIN menangkap, bahaya bagi kita semua," kata Adnan Buyung Nasution.
Komnas HAM Diminta Usut Kekerasan yang Dialami Aktifis Prodemokrasi
Ini terkait tindakan represif yang dilakukan aparat dan masyarakat sipil terhadap aktifis gerakan prodemokrasi di Yogyakarta dan Bali.
Pangdam Aceh Ajak Komnas HAM Tindaklanjuti Laporan HRW
Laporan Human Rights Watch memuat pengakuan salah seorang tahanan Aceh yang disiksa saat ditangkap Kopassus pada 5 Juni 2003.
Elsam: Komisi Kebenaran Akan Berpihak Pada Korban
"Di dalamnya masih terkandung maksud untuk mengungkapkan kebenaran di masa lalu," kata Ifdhal Kasim.
RUU Komisi Rekonsiliasi Disetujui DPR dengan Catatan
Anggota Dewan mengharapkan pemerintah selekasnya mempersiapkan pembentukan KKR guna menyelesaikan kasus-kasus kejahatan HAM.
Komnas HAM Temukan Pelanggaran HAM Berat di Papua
Komnas HAM akan menyerahkan kasus pelanggaran HAM berat di Papua ini ke Kejaksaan Agung.
Soal Timor- Timur, Indonesia Siap Hadapi Tekanan Internasional
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan penyelesaian kasus ini merupakan tanggung jawab Indonesia dan Timor Leste.
Pasukan Regu III Dihukum 2-3 Tahun Penjara
Mereka dianggap terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat.
Satu Berkas Tanjung Priok Lagi Diputus Hari Ini
Terdakwa dalam berkas perkara ini adalah Sutrisno Mascung dan 12 lainnya yang tergabung dalam pasukan Regu III Arhanudse-6 Kodim 0502 Jakarta Utara.
LSM Demo Putusan Bebas Pelanggar HAM Berat
Gabungan beberapa LSM melakukan demonstrasi di Mahkamah Agung memprotes putusan bebas pelanggar HAM berat.
Presiden Akui Penyelesaian Kasus HAM Tidak Maksimal
Presiden Megawati Soekarnoputri mengakui penyelesaian kasus-kasus HAM tidak maksimal.
Kongres AS Akan Persoalkan Kembali Kerjasama Militer dengan Indonesia
Karena Indonesia dinilai tidak serius menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Deplu: Pengadilan Internasional Kasus Timtim Ganggu Hubungan Bilateral
Deplu menilai rencana pembentukan pengadilan internasional kasus Timor Timur dapat mengganggu hubungan Indonesia-Timor Leste.
Kejaksaan Nyatakan Kasasi atas Putusan Adam Damiri
Putusan bebas Adam Damiri dan kalangan militer lainnya sempat membuat pihak kejaksaan kebingungan dan sulit untuk menentukan sikap.
Kontras : Kejaksaan dan Hakim Tak Serius Tangani Pelanggaran HAM
Hal itu terbukti dengan banyaknya pelaku pelanggar HAM yang bebas.
Menlu Bantah Pembentukan Komisi Ahli Kasus Timor Timur
Menlu Hassan Wirajuda membantah kabar bahwa PBB akan membentuk Komisi Ahli kasus HAM Timor Timur.
Pemerintah Tolak Intervensi Asing Terhadap Pengadilan HAM Timor Leste
"Ciri demokrasi adalah bagaimana kita menghormati hukum dan hukum tidak boleh diintervensi. Bahwa putusan pengadilan memuaskan atau tidak, itu harus kita terima," kata Panglima TNI
RA Butar-butar Juga Ingin Diputus Bebas
"Yang saya pertanggungjawabkan saja bebas kan lucu kalau saya dihukum," kata Bekas Komandan Distrik Militer (Dandim) Jakarta Utara 0502 Mayjen (purn) Rudolf Adolf Butar-butar.
Putusan Pengadilan HAM Urusan Dalam Negeri
Pemerintah menilai wajar keberatan Amerika Serikat atas beberapa putusan Pengadilan HAM di Indonesia yang memutus bebas beberapa tersangkanya. Tapi, segala keputusan tersebut merupakan wewenang pengadilan di Indonesia, sehingga tidak ada satu pun pihak yang bisa mengintervensinya.
Imparsial Kecam Putusan Bebas terhadap Pranowo
Menurut Munir, putusan bebas tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemajuan dalam independensi sistem peradilan di Indonesia.
Kontras Kuatir Mayjen TNI Sriyanto Juga Bebas
Karena pengadilan HAM ad hoc memvonis bebas Mayjend (Purn) Pranowo, Kontras kuatirkan Mayjen TNI Sriyanto, juga bebas.
LSM Nilai Pemerintah Tidak Punya Komitmen HAM
Pernyataan ini berkaitan dengan putusan bebas oleh majelis banding pengadilan HAM ad hoc terhadap Mayjen Adam Damiri dkk.
Pranowo Bebas
Pranowo dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak kejahatan atas kemanusian dalam penyiksaan terhadap para tahanan.
Pranowo Kemungkinan Bebas
Keterangan saksi Yayan Hendrayana, Syarifuddin Ramli, yang dibacakan hakim menyatakan tidak ada indikasi penyiksaan yang dilakukan anak buah Pranowo terhadap tahanan.
Pranowo Optimis Bebas
Penasihat hukum terdakwa Mayjen Purnawirawan Pranowo, Burhan Dahlan menyatakan kliennya tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hak azasi manusia tersebut.
Perkara Bekas Kapondam V Jaya Diputus Hari Ini
Pranowo selaku komandan pada persidangan sebelumnya dituntut lima tahun penjara oleh jaksa penuntut umum.
Hakim Diminta Hati-hati Tentukan Kompensasi
Imbauan ini disampaikan kepada Hakim ad hoc HAM yang memutus perkara pelangaran HAM Tanjung Priok.
Timor Leste Tidak Setuju Desakan Pengadilan Internasional
Pengadilan internasional akan menimbulkan kesulitan dalam hubungan bilateral Indonesia dan Timor Leste, kata Menlu Timor Leste.
PBB Diminta Bentuk Pengadilan Kasus HAM Timor Timur
Sejumlah organisasi HAM di AS meminta PBB membawa pejabat keamanan Indonesia ke pengadilan dalam kasus Timor Timur.
Eurico Gutteres Akan Mengajukan Kasasi
Eurico Guterres mengaku kecewa atas keputusan pengadilan yang membebaskan empat terdakwa kasus pelangaran HAM Timor Timur.
Jaksa Pelajari Vonis Bebas Adam Damiri
Jaksa masih mempelajari upaya hukum lebih lanjut atas putusan pengadilan tinggi yang membebaskan Mayjen Adam Damiri.
Kejaksaan Bingung Soal Putusan Adam Damiri
ejaksaan mengakui sulit untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan banding bekas Panglima Daerah Militer IX Udayana Mayjend Adam Damiri yang divonis bebas dalam kasus pasca jajak pendapat Timor-Timur.
Zoemrotin : Putusan Pengadilan Ad Hoc Tim-Tim Tidak Adil
"Kenapa yang jenderal-jenderal di Indonesia ini bebas semua. Yang orang Tim-Tim dan sipil pada kena (hukuman)," kata Wakil Ketua Komnas HAM Zoemrotin K Soesilo
Kompensasi Korban Tanjung Priok Diminta Tidak Tumpang Tindih
?Dapat dibayangkan kalau majelis yang menangani terdakwa Sriyanto mengabulkan kompensasi misal senilai Rp 1 miliar sementara majelis yang menangani terdakwa Rudol Butar-Butar, Pranowo dan Sutrisno Mascung cs. masing-masing juga mengabulkan Rp 1 miliar,? kata Hakim Ad Hoc HAM Tanjung Priok Binsar Gultom.
Koalisi LSM Desak Pembentukan Tim Gabungan Kasus Mei
Desakan ini sebagai sikap kekecewaan mereka atas pengembalian berkas perkara kerusuhan Mei 1998 oleh Kejaksaan Agung pada Komnas HAM.
KIPP Minta Komnas HAM Tangani Kasus VCD Banjarnegara
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta Komnas HAM menangani kasus VCD Banjarnegara. Karena telah terjadi pelanggaran HAM dalam proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.
Komnas HAM Bentuk Tim untuk Poso
Komnas HAM memutuskan membentuk tim yang akan menangani masalah pelanggaran HAM di Poso.
Keluarga Sopir Theys Mengadu ke Komnas HAM
Keluarga Aristoteles Masoka, sopir pribadi Theys Hiyo Eluay, mengadukan hilangnya Aristoteles ke Komnas HAM.
Menlu: Timor Leste Tidak Berhak Mencampuri Hukum Indonesia
"Jangankan Pak Xanana yang Presiden Timor Leste, Presiden RI pun tidak berhak campur tangan dalam proses persidangan," tegas Wirajuda.
Ketua MA Belum Terima Surat dari Timor Leste
Seperti diketahui, Parlemen Nasional Timor Leste, mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung, pekan lalu, yang isinya menegaskan bahwa Abilio Soares tidak bersalah.
Abilio Ajukan Peninjauan Kembali
Jika putusan Mahkamah Agung pada akhirnya menolak PK tersebut maka pihaknya akan membawa kasus Abilio itu ke Mahkamah Internasional.
Tiba di Bandara, Abilio Digelandang ke di LP Cipinang
"Saya dikorbankan. Di sini tidak ada keadilan."
Abilio Soares: Saya Menerima Menjadi Korban
Abilio melakui kuasa hukumnya OC Kaligis akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Warga Eks Timtim Gelar Peringatan Integrasi
Aliansi pemuda WNI asal Timtim se Jawa-Bali menolak eksekusi terhadap mantan Gubernur Timtim Abilio Soares.
Abilio akan Satu Blok dengan Beddu Amang
Menurut Kepala Pembinaan Napi LP Cipinang, Giharto, penempatan Abilio ini karena pertimbangan keamanan.
Abilio Soares Masuk LP Cipinang
Mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares datang bersama pengacaranya, OC Kaligis.
Pengikut Abilio Soares Histeris di Bandara El Tari
Pengikut Abilio melampiaskan kemarahan mereka dengan berteriak histeris setelah petugas pengamanan bandara melarang mereka memasuki ruangan VIP.
Parlemen dan Presiden Timor Leste Sampaikan Simpati kepada Abilio
Hingga Jumat malam, kediaman Abilio dipadati oleh warga yang bersimpati kepadanya.
Abilio Minta Perlindungan Hukum Internasional
Karena didakwa bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim, mantan Gubernur Timtim, Abilio Soares minta bantuan advokasi International Corps of Justice di Belanda, International Criminal Tribun di Belanda dan Hight Commission Human Rights di Swiss.
Abilio Siap Dieksekusi
Abilio Soares mengatakan, ia tidak memenuhi panggilan Kejagung, Jumat siang, bukan karena disengaja, tetapi karena dirinya adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kupang.
Abilio Tidak Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung
"Kami terima surat dari pengacaranya, O.C. Kaligis, bahwa dia minta penundaan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhukum), Kiemas Yahya.
Kejaksaan Bungkam Soal Penahanan Abilio
Kejaksaan belum memastikan kapan akan melakukan eksekusi penahanan bekas Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soaeres.
13 Tentara Dituntut 10 Tahun Penjara
13 mantan anggota Arhanudse-6 dianggap telah menembaki massa pengajian almarhum Amir Biki di Tanjung Priok, hingga 23 tewas.
Abilio Soares Minta Perlindungan Hukum Internasional
"Saya akan mencari keadilan di luar negeri karena negeri saya sendiri tidak mampu memberikan rasa keadilan," kata Gubernur Timor – Timur Abilio Jose Osario Soares.
Pembacaan Tuntutan Kasus HAM Tanjung Priok Ditunda
Sidang ditunda karena Pak Sriyanto sedang tugas ke Papua dan Aceh, baru tanggal 6 Juli akan kembali ke Jakarta, kata pengacara Mayjen Sriyanto, Yan Juanda Saputra.
Sidang Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok Ditunda
Sidang ditunda karena Jaksa Penuntut Umum belum siap membacakan dakwaan.
Barisan Oposisi Akan Mogok Makan Massal
Barisan Oposisi menuntut agar Komnas HAM segera memanggil Wiranto dalam kasus tragedi Trisakti, Semanggi, dan Pam Swakarsa, dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus 27 Juli.
Berkas Kasus 27 Juli Diserahkan ke Kejati
Ada empat berkas kasus 27 Juli yang diserahkan ke Kejati, berkas Sutiyoso bukan salah satunya.
Demo Anti Militerisme di Komnas HAM
Mahasiswa menuntut mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto dan mantan Kasospol ABRI, Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono diperiksa.
Megawati Minta Kasus 27 Juli Dituntaskan Setelah Pemilu
Megawati meminta penuntasan kasus pelanggaran HAM berat 27 Juli, diselesaikan setelah pemilihan presiden, agar tidak muncul kesan dipolitisir.
Abilio Ditahan Setelah Selnya Rampung Dibangun
Sel untuk Abilio Soares dibuat persis sama dengan tempat yang ditempati para koruptor kakap seperti Beddu Amang, Bob Hasan dan lainnya.
Hakim Peradilan HAM Abepura Tolak Class Action
Hakim menolak menggabungkan gugatan class action dengan peradilan HAM.
Mahasiswa Papua Demo ke Pengadilan HAM Makassar
Demonstrasi dilakukan menyusul disidangkannya dua terdakwa pelanggaran HAM berat Abepura.
Kerusuhan Tanjung Priok Direkonstruksi
Pengadilan Ad Hoc pelanggaran HAM berat melakukan rekosntruksi kerusuhan Tanjung Priok 1984.
Komnas HAM Menilai Pemerintah Sewenang-Wenang
Pengusiran Ketua International Crisis Group (ICG) Sidney Jones sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.
Kapolda Akui Pelanggaran HAM di Manggarai
Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Pol. Edward Aritonang mempersilahkan Komnas HAM menurunkan tim penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan enam warga Colol.
Muladi: Revisi UU Peradilan Militer harus Pertimbangkan UU Pengadilan HAM
Jika draft tersebut tidak mempertimbangkan UU Pengadilan HAM, Indonesia dapat dicurigai tidak mau menyesuaikan diri dengan standar internasional.
Wiranto Bertangung Jawab Atas Kasus Trisakti- Semanggi
Wiranto, sebagai Panglima telah gagal melindungi rakyatnya, kata Ketua Komnas HAM abdul Hakim Garuda.
Milisi Asal Indonesia Dituntut 8 Tahun Penjara
Pengadilan Timor Leste mendakwa Beny Ludji, seorang WNI ke Panel Khusus untuk Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili.
Pemerintah Lobi Tim-Tim Bujuk PBB
Pemerintah meminta Timor Timur melobi Perserikatan Bangsa-Bangsa agar membatalkan pembentukan Komisi Kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM.
Ribuan Kader PKS Kutuk Kebiadaban Amerika
Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memadati pelataran Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (16/5).
Muladi Kirim Surat Protes ke Kejagung Timor Leste
Anggota tim pembela Wiranto, Muladi, protes ke Kejagung Timor Leste yang kirim surat perintah penahanan Wiranto ke Interpol.
Kontras: Pemerintah dan DPR Tidak Tertarik Selesaikan Kasus HAM
Usman Hamid juga menyesalkan sikap para calon presiden yang sama sekali tidak menjadikan isu HAM sebagai isu populis.
Mahasiswa Yogyakarta Peringati Tragedi Mei
Tiga aksi unjuk rasa di tempat berbeda di Yogyakarta, peringati tragedi Mei 1998. Pengunjuk rasa kecam militerisme.
Ribuan Mahasiswa Makassar Tuntut Peradilan HAM
Memperingati delapan tahun peristiwa "Amarah" yang menewaskan tiga mahasiswa UMI akibat bentrok dengan militer, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Makassar menuntut peradilan HAM.
Mantan Gubernur Timor Timur Keberatan dengan Penolakan Kasasinya
Mantan gubernur Timor-Timur Abilio Jose Osario Soares keberatan atas keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya.
Korban Tanjung Priok Unjuk Rasa
Korban pelanggaran HAM berat Tanjung Priok dan beberapa LSM unjuk rasa di depan Kejaksaan Agung, meminta putusan adil pengadilan.
Mantan Dandim 0502 Tidak Mau Bertanggung-jawab
Menurut Mayjen (purn) Rudolf Butar-butar, dirinya bukanlah komandan langsung regu III Arhanudse-6 yang saat peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984 melakukan penembakan terhadap massa.
Para Saksi Kasus Tanjung Priok Tak Hadir
Para saksi kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok dengan terdakwa Mayjend Purnawirawan Pranowo, tidak hadir.
Mantan Dandim 0502 Jakarta Utara Dituntut Sepuluh Tahun Penjara
Menurut jaksa, Mayor Jenderal (purn) Rudolf Adolf Butar-butar terbukti melakukan pelanggaran HAM berat saat peristiwa Tanjung Priok, 12 Septermber 1984 terjadi.
Alisansi Turunkan Bagul Unjuk Rasa di Bundaran HI
Massa menuntut Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Anton Bagul dicopot dari jabatannya dan diseret ke pengadilan HAM.
Nababan: Mencuatnya Kasus Wiranto Bukti Ketidakpuasan Internasional
Pengadilan yang dilakukan Indonesia itu dianggap tidak memenuhi standar minimal dari suatu pengadilan yang fair dan imparsial.
Wiranto Heran Kasus Timor Timur Diangkat Kembali
Wiranto mengungkapkan keheranannya atas diangkatnya kembali isu permasalahan dirinya atas kasus HAM di Timor Timur.
Jaksa PBB Sarankan Surat Penangkapan Wiranto
Jaksa Perserikatan Bangsa-Bangsa menyarankan Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan bagi Jenderal (Purn.) Wiranto.
Mahasiswa Mataram Demo Protes Pelanggaran HAM Manggarai
Mereka mengecam terbunuhnya lima petani akibat timah panas aparat.
Surat Suara Asli Beredar di Masyarakat
Panwaslu Kota Semarang telah menerima laporan bahwa surat suara asli beredar di tengah masyarakat Semarang, Jawa Tengah.
Ribuan Sudah Kasus Pelanggaran Lalu-Lintas Kampanye
Selain 12.635 kasus pelanggaran lalu-lintas, terdapat juga enam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia dan 18 luka-luka; 53 kasus pelanggaran membawa senjata tajam.
Biar Melanggar Asal Kreatif
Ada partai yang melakukan aksi teatrikal menanam tujuh pohon mangga, ada yang bagi-bagi beras.
KPU: Kekerasan Kampanye Meningkat
Padahal, para petinggi partai politik selalu mengkampanyekan anti kekerasan.
berikutnya
Terpopuler
Copyright © 2011
TEMPO
.CO