Pemekaran Wilayah | Masalah | Situs Berita Online Indonesia

Tak Diurus Banten, Tangerang Ancam Bentuk Provinsi

Pemerintah Provinsi Banten seperti abai pada masalah
infrastruktur di Tangerang Raya.

1 Provinsi dan 10 Kabupaten Baru Diresmikan

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kepala daerah jangan merasa berkuasa lalu meminta dibelikan mobil sampai miliaran rupiah.

Pejabat Bupati Pangandaran Dilantik 18 April

Gubernur Jawa Barat ajukan tiga nama pejabat Bupati

Pangandararan.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara Ditentang

Balikpapan yang direncanakan sebagai ibu kota provinsi baru tersebut tetap memilih menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.

Provinsi Baru di Kalimantan Segera Diresmikan

Juga diresmikan kabupaten ke-15 di Provinsi Kalimantan Timur, yakni Kabupaten Mahakam Ulu.

Empat Syarat untuk Provinsi Baru Kalimantan Utara

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Provinsi Kalimantan Timur segera melengkapi persyaratan pembentukan provinsi pemekaran Kalimantan Utara.

Warga Madura Demo Tuntut Jadi Provinsi Sendiri

Demonstran mendesak DPRD Sumenep menerbitkan rekomendasi pembentukan Provinsi Madura ke Jakarta.

DPR Setuju Malaka Jadi Kabupaten

Penetapan Malaka menjadi daerah otonomi baru menjadi hadiah Natal bagi warga Belu dan Malaka.

DPRD Minta Jember Dibagi Dua

Dengan pembagian wilayah Jember menjadi kota dan kabupaten, pembangunan diyakini akan semakin terarah.

Bupati Banyuwangi Tolak Pemekaran Provinsi Jawa Timur

Ide pemekaran yang dilontarkan Bupati Jember M.Z.A.Djalal, dinilai cukup bagus dan perlu disosialisasikan terus-menerus.

Pemekaran Jawa Timur Dianggap Belum Perlu

Sebagai satu kesatuan wilayah, provinsi Jawa Timur dianggap masih cukup efektif.

DPRD Jawa Timur Dukung Pemekaran Provinsi

Tidak hanya dua, melainkan menjadi tiga bagian, yaitu Surabaya ke barat, Surabaya ke Timur, serta Madura menjadi provinsi sendiri.

Bupati Jember Usulkan Provinsi Jawa Timur Dipecah

Wilayah yang meliputi Kabupaten Jember, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi, perlu provinsi tersendiri.

Pemerintah Bantah Sengaja Ulur 19 Daerah Baru

Pemerintah tak ingin mengulang kesalahan. Dari 205 kabupaten dan kota baru, 78 persen dinyatakan gagal.

Jawa Barat Nanti Punya Tiga Daerah Metropolitan

Pemerintah Jawa Barat 'tak rela' wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi seolah-olah 'dicaplok' Jakarta.

DPRD Manado Dukung Pembentukan Kabupaten Bunaken

Kecamatan Bunaken sudah punya bandar udara, taman laut nasional, dan jumlah penduduknya sangat padat.

Pembentukan Provinsi Cirebon Ditagih

Pembentukan provinsi baru itu bukan diputuskan oleh provinsi induk.

Ryaas: Sebaiknya Pemekaran di Daerah Perbatasan

Menurut Ryaas, pemekaran diperlukan karena daerah tertinggal di perbatasan sangat rawan bila dibiarkan terus tertinggal.

Inilah 19 Calon Daerah Pemekaran

Usulan ini akan dibahas pada paripurna DPR 11 April 2012.

DPR Diminta Pertimbangkan Moratorium Pemekaran

Menurut data Kementerian tahun 2010, 65 hingga 75 persen dari 57 pemekaran daerah baru dinilai gagal.

Badan Legislasi Setujui Pemekaran 19 Daerah

Awalnya terdapat 20 daerah yang diusulkan, namun mengerucut menjadi 19.

Wali Kota Makassar Janjikan Provinsi Luwu Raya

Ilham akan berhadapan dengan Syahrul Yasin Limpo dalam pemilihan gubernur pada Januari 2013 mendatang.

Cirebon Ditargetkan Jadi Provinsi pada 2012

"Karena seluruh kelengkapan administrasi sudah kami penuhi."

Pemekaran Wilayah Dinilai Bebani Anggaran

Pemerintah diminta selektif menyikapi tuntutan pemekaran sejumlah wilayah.

SBY: Daerah Hasil Pemekaran Jarang yang Sukses

"Saya ngeri Indonesia tambah 33 provinsi lagi. Tentu ini masalah serius, kalau gegabah akan menimbulkan persoalan besar," ucapnya.

Pemekaran Daerah Indonesia Tersubur di Dunia

205 daerah tumbuh dalam kurun waktu 10 tahun.

Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa Terus Diperjuangkan

Seluruh bupati dan walikota bersama pimpinan serta anggota DPRD seluruh Pulau Sumbawa dijadwalkan bertemu Komisi II DPR-RI.

Jawa Barat Minta Dispensasi Moratorium Pemekaran

Pemekaran wilayah menjadi kebutuhan mendesak bagi Jawa Barat mengingat jumlah penduduknya yang sudah menembus 43 juta jiwa.

Dewan Jawa Barat Setujui Pemekaran Garut Selatan

Kabupaten Garut sudah layak dimekarkan.

DPRD Wacanakan Pemekaran Jawa Timur Menjadi Tiga Provinsi

Wilayah Jawa bagian barat dan Jawa bagian tengah, kenyataannya lebih dari satu propvinsi.

Komisi II DPR Akan Uji Petik Pemekaran di NTT

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengundang Komisi II DPR-RI untuk melakukan uji petik di tiga kabupaten yang akan dimekarkan di daerah tersebut

Jalan Kaki 7 Hari Demi Tuntut Pemekaran Cirebon

Mereka menempuh jalur Losari-Sumber-Jalur Pantura-Kadipaten Sumedang-Cadas Pangeran-Jatinangor dan Bandung tepatnya di depan Gedung Sate.

Cilangkahan Tidak Masuk Prioritas Pemekaran Daerah

Pemekaran Kabupaten Cilangkahan dari Kabupaten Lebak di Provinsi Banten tidak masuk dalam prioritas 28 usulan pemekaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat.

Kabupaten Tangerang Dapat Dimekarkan Kembali

Mendagri memberikan lima jatah pemekaran untuk Provinsi Banten, namun Kabupaten Tangerang paling banyak mendapatkan porsi pemekaran, yakni sebanyak dua kali.

Gubernur Beri Sinyal Dukungan Pembentukan Luwu Tengah

Gubernur mengatakan masyarakat di Kecamatan Walenrang dan Lamasi paling tidak harus menunggu sampai tiga tahun lagi. Dengan catatan syaratnya terpenuhi.

Lapangan Ahmad Yani Kini Jadi Milik Kota Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang akhirnya menyerahkan aset lapangan Ahmad Yani yang berada di Jalan Ir Haji Junda, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang. Proses penyerahan aset seluas 10.697 meter persegi dengan nilai Rp 28,7 miliar itu cukup panjang dan berliku sejak Kota Tangerang resmi berpisah dengan Kabupaten Tangerang pada tahun 1993 silam

Sultan Hamengku Buwono X Usulkan Referendum

�Jadi daripada ribut dan tidak berani memutuskan antara pemilihan sama penetapan kalau berani pemerintah pusat ya referendum saja."

Cirebon Sudah Layak Jadi Provinsi

Wilayah Cirebon, yang terdiri dari Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan ini dianggap memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi sebuah provinsi.

Ketua DPRD Jawa Barat Tidak Setuju Pemekaran Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Rencanakan Bangun Bandung II

Kawasan baru yang digagasnya itu bukan berupa kawasan penyangga atau kawasan yang punya pemerintahannya sendiri.

Kabupaten Pandeglang Usulkan Tiga Daerah Pemekaran

"Usulan pemekaran dua wilayah tersebut sudah sampai ke DPRD Banten sejak tanggal 30 Juli 2010 lalu. Pemekaran dua wilayah ini, diusulkan langsung oleh Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi."

Hari Ini Dewan Bahas Pembentukan Kabupaten Cilangkahan

Berdasarkan kajian, semua persyaratan administratif pembentukan Kabupaten Cilangkahan sudah terpenuhi. �Pansus telah menyelesaikan tugasnya sehingga paripurna pembentukan Kabupaten Cilangkahan bisa dilaksanakan,� kata Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Haerudin, Selasa (10/8).

DPR : Pemekaran Wilayah Belum Maksimal

"Dalam menentukan daerah yang akan dimekarkan, pemerintah belum melakukan penelitian yang mendalam tentang potensi yang dimiliki daerah tersebut," kata Igatius saat dihubungi Tempo, Selasa (3/8).

Wakil Bupati Cilacap Tandatangani Pemekaran Wilayah

Selain menyetujui pembentukan Cilacap Barat, dalam surat keputusan tersebut juga disebutkan jumlah wilayah Cilacap Barat terdiri dari 10 kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Setujui Pemekaran Wilayah Cilacap Barat

Masyarakat Cilacap Barat masih belum satu suara terkait pemekaran. Salah satu di antaranya yakni soal di mana ibu kota kabupaten akan diletakan.

Pemekaran Dua Daerah di NTT Diusulkan ke Dewan

Kabupaten Adonara diusulkan dimekarkan dari Kabupaten Flores Timur sebagai kabupaten induk. Sedangkan, Kota Maumere dimekarkan dari Kabupaten Sikka.

NTT Belum Usulkan Dua Kabupaten Pemekaran

Tidak hanya itu, NTT yang selalu meminta agar diakui sebagai provinsi kepulauan juga belum diusulkan.

Undang Undang Pemekaran Garut Dijanjikan Terbit Tahun 2012

Pembentukan Kabupaten Garut Selatan, Jawa Barat, dipastikan akan terwujud dalam dua tahun mendatang tepatnya pada 2012 nanti.

Wilayah Cirebon Timur Belum Siap Dimekarkan

Pemekaran daerah pun harus sesuai dengan mekanisme aturan perundangan-undangan dan cara-cara positif yang berlaku.

Dewan Diminta Keluarkan Dukungan Pemekaran Wilayah

Dalam memperjuangkan pemekaran wilayah ini, para tokoh Bakor P2KC telah melakukan audiensi dengan beberapa fraksi di DPRD Banten, diantaranya dengan Fraksi Demokrat dan Fraksi Golongan Karya serta PKS.

Empat Kabupaten di Banten Akan Dimekarkan

Empat Kabupaten di Provinsi Banten yakni, Kabupaten Lebak, Pendeglang, Serang dan Tangerang telah diusulkan oleh Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah untuk bisa dimekarkan. Dengan demikian, pada 2015 mendatang kabupaten/kota di Banten bakal bertambah dari 8 kabupaten/kota menjadi 12 kabupaten/kota.

Pulau Sumbawa Layak Dijadikan Provinsi

Ini menandakan Pulau Sumbawa mampu mandiri bukan sebaliknya seperti yang dinilai orang yang menolak terbentuknya provinsi. Ketua

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tunggu Kebijakan Presiden

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur hingga kini masih terkendala kebijakan politik dari pemerintah pusat.

DPR akan Surati Daerah Soal Pemekaran Daerah

"Lebih dari separuh dari 33 daerah itu, persyaratannya harus dilengkapi," kata Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Ganjar Pranowo kepada Tempo, Sabtu (24/4).

Pemekaran Daerah Bakal Dikaji Ulang

Dari 33 daerah, ada tiga yang persyaratannya kurang.

Provinsi Baru Kalimantan Utara Menunggu Pencabutan Moratorium

Pemekarannya telah memenuhi syarat soal lima kabupaten pendukung yakni Bulungan, Nunukan, Tarakan, Malinau dan Tana Tidung. Semuanya di sepanjang pebatasan dengan Malaysia dan dinilai jauh tertinggal.

Komisi II Siap Mengawal Pemekaran

Komisi II DPR RI mengaku menyerahkan sepenuhnya tentang morotarium pada pemerintah. Namun, Komisi siap mengawal pemekaran, meski tetap berhati-hati menyetujui usulan pemekaran baru.

18 Titik di Kabupaten Cirebon Disepakati Masuk Kota Cirebon

Sebanyak 18 titik di perbatasan akan masuk ke wilayah Kota Cirebon. Kawasan ini sebelumnya merupakan daerah pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Dewan Setujui Pemekaran Kabupaten Kikim Area

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menyetujui pemekaran Kabupaten Kikim Area.

Kalimantan Timur Akan Usulkan Tiga Daerah Pemekaran

Provinsi Kalimantan Timur menyatakan minimal terdapat tiga kawasan yang rencananya perlu pemekaran dari dua kabupaten induknya, yaitu Kutai Pantai, Mahakam Ulu dan Sebatik.

Lima Kabupaten Pemekaran di Kalimantan Timur Dinilai Sukses

Sebanyak lima kabupaten pemekaran di Kalimantan Timur dianggap sukses dan diprediksi lolos dari evaluasi Menteri Dalam Negeri.

DPR Diminta Setujui Moratorium Penghentian Pemekaran Daerah

Kementerian Dalam Negeri meminta Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui moratorium penghentian sementara pemekaran daerah. Sehingga jumlah kota dan daerah yang akan dimekarkan dapat dikendalikan.

Dewan Pelajari Usulan Pemekaran Cilacap dan Brebes

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah akan mempelajari usulan pemekaran tersebut dengan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak.

Nusa Tenggara Timur Usulkan Pemekaran Tiga Wilayah

"Dari tiga wilayah yang akan dimekarkan tersebut, baru satu yang telah diusulkan ke Kemendagri sejak September 2009 lalu, yakni Kabupaten Malaka."

Menteri Dalam Negeri Minta Dewan Tunda Pemekaran 20 Daerah Baru

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berharap Dewan Perwakilan Rakyat menunda pemekaran 20 daerah baru, paling tidak sampai Juni.

Hasil Evaluasi Pemekaran Wilayah Tak Diumumkan

�Bisa saja lawan politik kepala daerah menggunakan hasil evaluasi itu untuk menyerang,� kata Gamawan

Gubernur Jawa Tengah Tolak Usulan Pemekaran Wilayah

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menolak rencana pemekaran wilayah di Jawa Tengah. Alasannya, pemekaran wilayah membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur.

Gagal Membangun Daerah, Pemekaran Diusulkan Ditunda

Direktur Eksekutif APKASI Nasrudin mengusulkan pemerintah pusat untuk menangguhkan pemekaran daerah karena sebagian besar daerah hasil pemekaran gagal melaksanakan pembangunan.

Anggota Dewan Tak Setuju Pemekaran Satu Pintu

Anggota Komisi Pemerintahan DPR Arif Wibowo tak setuju pemekaran daerah tak lagi melalui parlemen. Arif mengatakan selama ini Dewan hanya mengikuti peraturan pemerintah.

Pemekaran Daerah Disarankan Tidak Melalui DPR

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merekomendasikan pemekaran daerah tak lagi melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Usulan Pemekaran Daerah Diharapkan Hanya dari Pemerintah

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menyarankan usulan pemekaran daerah sebaiknya hanya melalui satu pintu, yaitu Departemen Dalam Negeri.

Jawa Barat Minta Pengecualian Moratorium Pemekaran

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta dukungan anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk meminta pengecualian dalam moratorium pemekaran daerah.

Pemekaran Sulawesi Tengah Masuk Program Legislasi Nasional

Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara, mencapai babak baru. Dengan masuknya RUU menandakan pembentukan ketiga wilayah tersebut semakin terbuka.

Pemekaran Daerah Akan Dimoratorium

Pemerintah akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara pemekaran daerah setelah mengevaluasi rendahnya kinerja daerah hasil pemekaran.

Pemekaran Daerah Dianggap Hanya Membuat Sejahtera Pejabat

"(pemekaran) Hanya agar ada bupati atau walikota. Anggaran yang harusnya untuk mensejahterakan rakyat hanya mensejahterakan pejabatnya saja," kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Pemerintah Tak Keluarkan Payung Hukum Moratorium Pemekaran

Ada daerah pemekaran baru tak bisa membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

Daerah Baru Diusulkan Jadi Daerah Administratif Dulu

Jika tak layak dimekarkan, daerah harus kembali ke daerah induk

Pemekaran Kabupaten Baru di Papua Cenderung Merusak Hutan

Kabupaten yang baru dimekarkan itu melanggar aturan tata ruang yang didasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan, maupun hutan.

Pemerintah Tunda Bahas 20 Daerah Pemekaran Baru

Juru Bicara Departemen Dalam Negeri, Saut Situmorang, mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembahasan dilanjutkan setelah pelantikan presiden terpilih.

Kabupaten Bekasi Dimekarkan

Pemerintahan baru yang akan dibentuk adalah Kabupaten Bekasi Utara, letak jantung kotanya di Kecamatan Tambelang.

Pemekaran Kecamatan di Depok Setelah Pemilihan Presiden

“Penduduk Depok meningkat pesat, jadi perlu kemudahan pelayanan,” ujar Ahmad.

Sidang Demo Anarkis Tapanuli Diwarnai Debat Pengacara

Terdakwa demo anarkis, Anju Naibaho, saat sidang pembacaan eksepsi di ruang Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menolak pengacara Martin Simangunsong saat akan membaca eksepsi.

Penyerahan Aset Tangerang Selatan Selama Lima Tahun

Bupati Tangerang Ismet Iskandar mengatakan penyerahan aset dan dokumen yang akan dikelola Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilaksanakan bertahap selambatnya dalam lima tahun.

Jawa Barat Godok Pemekaran Pengandaran dan Sukabumi Utara

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini sedang mengodok usulan pembentukan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi Utara.

Gubernur Minta Pemekaran Cirebon Dikaji Lebih Lanjut

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta pemekaran wilayah Cirebon III menjadi provinsi terpisah dikaji secara mendalam.

KTP Warga Tangerang Selatan Akan Ditertibkan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan menertibkan administrasi kependudukan wilayah itu. Langkah penertiban ini dilakukan terkait banyaknya warga setempat yang memiliki kartu tanda penduduk ganda.

60 Persen Pegawai Kota Tangerang Selatan dari Banten

Sekitar 60 persen kebutuhan pegawai di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan akan diisi pegawai dari Provinsi Banten dan 40 persennya dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon Deklarasikan Provinsi Cirebon

Tidak ada kepala daerah yang hadir namun beberapa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di sekitar Cirebon hadir dan mendukung

Organisasi Perangkat Daerah Belum Disahkan, APBD Sigi Tidak Turun

Bupati Sigi Hidayat kecewa sebab dengan belum disahkannya OPD oleh Menpan dan Menteri Dalam Negeri, maka dukungan dana APBD dari provinsi dan kabupaten induk belum bisa dicairkan guna mendukung roda pemerintahan.

Pemerintah Siapkan Aturan dan Rancangan Daerah Pemekaran

Selain itu, pemerintah akan menguatkan fungsi dan peran gubernur untuk mengimbangi pemekaran daerah kabupaten/kota.

Terkait Demo Maut, Polisi Dipersilakan Periksa Anggota Dewan

Menteri Dalam Negeri belum menerima surat permohonan pemeriksaan empat tersangka anggota Dewan itu. "Kalau memang diperlukan izin akan saya berikan."

Presiden Serukan Moratorium Pemekaran Daerah

Presiden Yudhoyono menyerukan moratorium (penundaan) pemekaran daerah kepada seluruh pimpinan DPR dan DPD, serta mengajak semua pihak untuk melihat permasalah itu dengan matang.

Pencopotan Pimpinan Polisi Terkait Demo Maut Tunggu Penyelidikan

Masalah copot-mencopot jabatan di kepolisian itu ada mekanismenya. Ada proses dan tergantung dari penyelidikan serta keterangan saksi.

Tersangka Chandra Panggaben Belum Dicoret dari Calon Legislator

Ia dituding sebagai dalang kerusuhan yang diancam hukuman enam tahun penjara. Calon legislator tak bisa menjadi calon terpilih jika diancam hukuman penjara minimal 5 tahun.

Golkar Minta Kepolisian Bertanggung Jawab Kasus Demo Maut

Unjuk rasa tak dipicu unsur suku ras dan antaragama atau Sara. Partai Golkar belum mengambil keputusan membentuk tim investigasi.

Tujuh Tersangka Ditahan, Termasuk Pemrakarsa Provinsi Tapanuli

Mereka dijerat pasal penghasutan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Sebelumnya polisi menjerat mereka dengan pasal penganiayaan dan ancaman hukuman.

Kasus Demo Maut, Anggota Dewan Diminta Rela Diperiksa

Apabila pemeriksaan sebagai saksi melalui prosedur formal, melalui mekanisme dengan meminta izin ke pemerintah, akan memakan waktu lama.

Presiden Minta Demo Maut Diusut Tuntas

Langkah ini untuk mencegah hal semacam itu tidak terjadi di tempat lain, terutama di gedung-gedung yang menjadi simbol demokrasi.

DPR Minta Pimpinan Polisi Sumatera Utara Dicopot

Pimpinan Polri harus mengambil tindakan penyelidikan. Jika ditemukan ada kelalaian dalam penjagaan gedung Dewan, harus memberi sanksi.

Pengawas Minta Kinerja Kapolda Sumatera Utara Dievaluasi

Indonesian Police Watch meminta kinerja Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Nanan Sukarna dievaluasi terkait aksi rusuh yang menyebabkan tewasnya Ketua Dewan, Abdul Azis Angkat.

Tersangka Demo Maut di DPRD Sumatera Utara Akan Bertambah

Sejak Selasa (3/2) malam, sedikitnya 13 orang yang diduga sebagai pelaku telah diperiksa. Namun dua orang enggan diperiksa dengan alasan minta didampingi penasehat hukum.

Penyatuan Tapanuli Jadi Satu Provinsi Sulit

Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, mengaku telah meneken persetujuan pembentukan provinsi itu.

Lima Pejabat Diusulkan Sebagai Sekretaris Tangerang Selatan

Sholeh mengaku sengaja memilih pejabat dari kalangan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan pertimbangan memudahkan koordinasi." Jelas orang Kabupaten paham persoalan disini,"katanya.

Kabupaten Tangerang Komitmen Bangun Kota Tangerang Selatan

Hubungan yang tidak harmonis itu dikhawatirkan akan mengancam program pembangunan di Kota yang baru terbentuk itu." Sejak awal memang tidak ada masalah, semua berjalan kondusif," kata Mas Iman.

Atut Kantongi Tiga Calon Wali Kota Tangerang Selatan

Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, mengatakan pihaknya sudah menerima tiga nama yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk menduduki jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan.

Lombok Utara Diresmikan Sebagai Kabupaten

Lombok Utara diresmikan sebagai kabupaten baru. Lima kecamatan ini dipisah dari kabupaten induk, Lombok Barat.

Kecamatan Baru di Kediri Diaktifkan Mulai Awal 2009

Aktifitas administrasi dan perkantoran Kecamatan Ngasem yang merupakan pecahan dari Kecamatan Gampengrejo akan ditempatkan di Balai Desa Ngebrak, menunggu pembangunan kantor kecamatan yang baru selesai.

DPD Meminta Pemekaran Daerah Dihentikan

Selama ini pemekaran banyak tidak memberikan efek peningkatan kesejahteraan kepada daerah hasil pemekaran.

Tiga Pejabat Diajukan Jadi Walikota Tangerang Selatan

Ismet menilai, ketiga nama yang ia ajukan tersebut merupakan pejabat Kabupaten Tangerang pilihan yang memiliki kemampuan memimpin kota baru yang baru disahkan DPR RI itu.

DKI Jakarta Hibah Rp 5 Miliar ke Kota Tangerang Selatan

Bantuan biaya pemilihan kepala daerah sebesar Rp 9,7 miliar, operasional kegiatan Rp 3,4 miliar, bantuan pemerintah Provinsi Banten Rp 10 miliar.

Proyek Kantor Kota Tangerang Selatan Rp 10 Miliar

Wilayah Tangerang Selatan meliputi tujuh kecamatan yaitu Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang, Serpong, Serpong Utara, dan Setu.

Kebutuhan Pegawai Kota Tangerang Selatan Dikaji Ulang

Menurutnya, evaluasi kebutuhan pegawai dan SKPD di Kota Tangerang Selatan untuk awal-awal pembentukan ini dimaksudkan menghindari risiko pembengkakan pegawai sekaligus dalam kaitan penerapan efisiensi tugas-tugas SKPD.

Rp 2 Milyar Untuk Simbol dan Logo Kota Tangerang Selatan

saat ini design engeneering detail (DED) tengah dibuat untuk mendesign ruas jalan pertigaan Parakan ini.

Maluku Tambah Dua Kabupaten Baru

Dua kabupaten baru di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya diresmikan. Dengan pemekaran itu, diharapkan kesejahteraan rakyat meningkat.

Pemekaran Tidak Serius Bebani Keuangan Negara

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tuntutan pemekaran daerah yang tidak memiliki urgensi harus ditolak dengan tegas.

Pemerintah Dinilai Gagal Mengerem Pemekaran Daerah

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ginandjar Kartasasmita meminta pemerintah mengkaji ulang politik desentralisasi. Pemerintah dinilai gagal mengendalikan pemekaran daerah.

DPRD Cianjur Bentuk Pansus Pemekaran Kota Cipanas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mulai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemekaran Kota Cipanas dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pemerintahan Tana Tidung Belum Berfungsi

Sistem pemerintahan kabupaten pemekaran Tana Tidung, Kalimantan Timur, belum berfungsi secara maksimal akibat terbentur masalah keterbatasan sarana dan prasarana setempat.

Pembahasan I5 RUU Pemekaran Ditunda

Penundaan atas permintaa Dewan Perwakilan Daerah yang baru akan menggelar rapat paripurna 6 Maret 2008 nanti. Sesuai Pasal 22D ayat (1) dan Undang-undang Susduk, pembahasan RUU pemekaran harus melibatkan DPD.

266 Pejabat Baru Kota Serang Dilantik

Penjabat sementara Wali Kota Serang, Asmudji HW, hari ini melantik 266 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Gubernur: Kaukus Pantura Harus Aspirasi Orang Banyak

Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengatakan wacana Kaukus Pantura tentang pemisahan daerah-daerah pantai utara (Pantura) Jawa Barat baru-baru ini merupakan aspirasi biasa yang berhak disampaikan siapa pun.

Kabupaten Simalungun dan Kota Brastagi Dimekarkan

Dewan Perwakilan Rakyata Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyetujui pemekaran Kabupaten Simalungun dan Kota Brastagi dalam Sidang Paripurna, hari ini. Delapan fraksi DPRD menyetujui Kabupaten Simalungun dimekarkan menjadi Kabupaten Simalungun Hataran.

Enam Desa di Cianjur Segera Dimekarkan

Tim Kajian Lembaga Pemerintahan Daerah telah mengeluarkan rekomendasi enam desa di Cianjur untuk dimekarkan.

Kota Serang dan Kabupaten Pesawaran Diresmikan

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meresmikan dua kabupaten/kota pemekaran, yaitu Kota Serang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, di Kantor Departemen Dalam Negeri, Jumat (2/11).

Dewan Setujui Pemekaran Nias

Sebelumnya Kabupaten Nias Selatan sudah lebih dulu dimekarkan dari kabupaten induknya yakni Kabupaten Nias. Delapan fraksi DPRD Sumatera Utara menyetujui pemekaran dengan alasan yang berbeda-beda.

Minta Pemekaran, Pengunjuk Rasa Ancam Lumpuhkan Bone

Hingga malam ini masih menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Mereka mengancam, jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka akan melumpuhkan akses ke Bone Selatan.

Kota Serang Resmi Terbentuk

Daerah Otonom Kota Serang, Banten, resmi terbentuk. Lahirnya daerah otonom baru di Banten ini ditandai dengan pengesahan RUU Pembentukan Kota Serang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (17/7).

Pemerintah Segera Resmikan Kabupaten Pemekaran di NTT

Pemerintah akan segera meresmikan dua kabupaten pemekaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya.

Demo Tuntutan Pemekaran Tapanuli Rusuh

Polisi yang berjaga-jaga tak berkutik. Massa memaksa Ketua Dewan Abdul Wahab Dalimunte menandatangani rekomendasi pemekaran Provinsi Tapanuli. Tuntutan massa akhirnya dikabulkan pimpinan Dewan.

Sekolah-sekolah di Morotai Selatan Disegel

Unjuk rasa tuntutan pemekaran wilayah di Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pagi ini kian keras.

Aksi Tuntut Pemekaran Wilayah Morotai Berlanjut

Warga di lima kecamatan yang unjuk rasa adalah Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Jaya, dan Morotai Selatan Barat.

Pemerintah Belum Restui Pemekaran Wilayah Jayawijaya

Saat ini sudah ada 148 kabupaten yang dimekarkan sejak 1999 dan ternyata sebagian besar dianggap belum berhasil.

Enam Belas Kabupaten Baru Segera Dibentuk

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah selesai melakukan pengkajian 16 daerah otonom yang diajukan DPR. Kamis depan (15/2) Menteri Dalam negeri M Ma'ruf akan memaparkan pandangan pemerintah kepada komisi II DPR. Sebelumnya DPR telah mengesahkan 16 daerah otonom.

Kabupaten Tangerang Mekarkan Tiga Kecamatan

Kepala Humas Pemerintah Kabupaten Tangerang, Arif Zaenal mengemukakan Kabupaten Tangerang mengesahkan tiga kecamatan baru hasil pemekaran dari tiga kecamatan sebelumnya.

Provinsi Papua Barat Daya di Deklarasikan

Pendeklarasian Provinsi Papua Barat yang sebelumnya akan dilaksanakan di Kota Sorong pada tanggal 5 Januari lalu, gagal dilaksanakan, dan diganti hari ini.

Sebagian Besar Daerah Otonom Bergantung Dana Pusat

Sebanyak 83 persen dari 149 daerah otonom (hasil pemecahan wilayah) tergantung pada anggaran pusat. Maka daerah diminta memperbaiki kekurangan pelaksanaan terhadap pembagian wilayah.

Gajah Loyo Terendam Banjir

Pada Jumat pekan lalu, Gion memang tidak diikutsertakan bersama ketiga temannya untuk berpatroli di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Ia beristirahat di kandang lantaran sehari sebelumnya sudah terlibat patroli.

Bandara Supadio Jadi Jalur Penyelundupan Emas Batangan

Selain oknum militer, juga ada aparat kepolisian yang diduga terlibat.

Urus Surat Mobil di Surabaya Cuma Lima Menit

Sistem layanan ini memang praktis. Pemilik mobil hanya datang ke dua loket yakni loket pendaftaran dan loket pembayaran. Ketika datang ke loket pendaftaran, pemilik kendaraan langsung mendapat rincian nilai pajak yang harus dibayar.

Mimpi Wayan Sudhirta Jadi Senator

Walau hujan deras, warga Desa Lemukih, Buleleng, tak beringsut dari Pura Desa untuk persembahyangan bersama pada Sabtu lalu. Sebab, ada yang istimewa pada ritual kali ini. Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Bali, I Wayan Sudhirta, turut serta.

Jaksa Periksa Pejabat Terkait Pemilihan Kepala Daerah Banten

Pemeriksaan sempat dihentikan selama satu setengah jam untuk memberikan kesempatan kepada Hidayat Jauhari salat dan makan siang.

Pasukan Pengaman Freeport di Papua Dikurangi

Selanjutnya, pengamanan PT Freeport Indonesia dilakukan Satgas Amole II yang terdiri dari 300 pasukan Brimob dari Polda Papua dan Polres Mimika, ditambah 200 anggota Subsatgas TNI.

Indonesia Tolak Daging Sapi dan Babi Asal Cina

Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perekebunan Sulawesi Tengah, Halim Mada Ali, mengatakan akan menyebarluaskan surat itu ke seluruh kabupaten dan kota.

Warga Denpasar Ikuti Simulasi Evakuasi Bencana Tsunami

Tidak ada kesan kepanikan warga dalam acara ini. Warga tidak berlari. Mereka bergerak sangat lamban sampai ke lokasi evakuasi.

Jalur Aceh-Medan Tersambung

Kendaraan pribadi seperti sedan, jip, dan sepeda motor belum berani menerobos lintasan banjir. Sedangkan kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus, sopirnya memberanikan diri menyeberang walaupun ada beberapa titik jalan yang digenangi air sekitar satu meter.

Setelah MoU Hilsinki Kerusakan Leuser Kian Parah

Taman Nasional Gunung Leuser merupakan cagar alam di perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Wilayahnya meliputi Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Gayo Lues dan Langkat, Sumatera Utara.

Kapal Roro Disiapkan Angkut Bantuan ke Aceh

Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan, kedua kapal itu disiapkan di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Aceh Tamiang Masih Terisolir Banjir

Wilayah Aceh Tamiang yang tergolong paling parah terkena bencana banjir, terutama Kecamatan Babo. Hampir seluruh daerah ini terendam.

Warga Desak Percepatan Pembentukan Kota Serang

Aksi demo berlangsung saat Direktorat Jenderal Penataan Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah datang ke daerah ini untuk menerima berbagai dokumen pembentukan Kota Serang.

DPR Menyetujui Pemekaran 16 Kabupaten

Akhirnya pemerintah bersama DPR menyetujui Undang Undang pemekaran terhadap 16 Kabupaten/Kota kecuali pemekaran Memberamo Raya di Provinsi Papua.

Tangerang Tambah 10 Kecamatan Baru

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembentukan 10 kecamatan baru kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Raperda pembentukan wilayah baru itu secara resmi mulai dibahas oleh wakil rakyat, kemarin.

Polemik Batas Wilayah Agam dan bukit Tinggi Mereda

Polemik batas wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi mereda setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Nagari Kabupaten Agam menarik permohonan pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Warga Cipanas Diminta Sabar Soal Pemekaran

Warga Cipanas diminta tak tergesa-gesa membentuk pemerintah kota terpisah dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pemekaran itu harus dilakukan melalui kajian bertahap.

Cirebon Siap Jadi Provinsi Baru

Bupati Cirebon, Dedi Supardi, menyatakan daerahnya siap menjadi provinsi. "Selama ini Cirebon dan sekitarnya selalu tertinggal daripada wilayah Priayangan," katanya ketika menerima kunjungan kerja DPD di Pendopo Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

Menteri: Pemerintahan Definitif di Irian Jaya Barat Harus Segera Dibentuk

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf menyatakan pemerintahan yang definitif di Irian Jaya Barat perlu segera dibentuk.

Pemerintah Diminta Damaikan Papua dan Irjabar

Pemerintah pusat diminta turun tangan untuk memfasilitasi perbedaan pandangan antara Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat.

Rekomendasi Majelis Rakyat Papua Ditolak

Ketua DPRD Irian Jaya Barat Jimmy Demianus Itjie menolak rekomendasi Majelis Rakyat Papua yang menyatakan, Papua belum perlu dimekarkan. "Kami tetap memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah," katanya seusai bertemu Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf di Departemen Dalam Negeri hari ini.

DPR Desak Pemerintah Sahkan Irjabar

DPR mendesak pemerintah segera mengesahkan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat untuk mencegah kemungkinan berkobarnya konflik baru di tanah Papua.

Pemerintah Belum Terima Rancangan Aturan untuk Irian Jaya Barat

Penyerahan rancangan payung hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat yang rencananya diserahkan kepada pemerintah kemarin, molor hingga 20 Februari. "Tanggal 20 kami harus membahas pemberian payung hukum itu,” kata Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf di Jakarta kemarin.

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Tangani Pemekaran di Aceh

Anggota Komisi Pemerintahan DPR, Sutjipto, menilai Departemen Dalam Negeri tidak serius menangani keinginan masyarakat Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan yang ingin memekarkan diri.

Penjabat Gubernur Papua Dilantik

Tugas utama penjabat gubernur Papua adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah langsung Februari mendatang.

Ide Pembentukan Provinsi Baru di Jawa Barat Disambut Antusias

Kajian pengembangan provinsi baru di wilayah Jawa Barat yang meliputi enam kawasan, yakni Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Depok, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, mendapat respons antusias.

Depdagri: Pemekaran di Aceh Harus Sesuai Prosedur

Direktur Jendral Otonomi Daerah Kausar AS mengatakan pemekaran dua provinsi di Aceh tetap harus melalui prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Demo Dukung Provinsi Aceh Baru di Depdagri

Aliansi Mahasiswa Leuser Antara (AMLA) dan masyarakat Aceh Leuser Antara (ALA) melakukan demonstrasi di depan Gedung Departemen Dalam Negeri.

Enam Provinsi Tuntut Provinsi Kepulauan

Provinsi Nusa Tenggara Barat bergabung dengan enam provinsi lainnya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau menuntut pengakuan sebagai provinsi kepulauan dan memperoleh pengakuan khusus. Namun tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Rusuh di DPRD Tangerang, Perda Ditunda

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang untuk mengesahkan 77 Desa menjadi Kelurahan berakhir rusuh. Masyarakat bentrok dengan petugas dan kelompok pendukung. Pengesahan perubahan status desa ditunda.

DPRD Tangerang Tetap Ubah Status Desa ke Kelurahan

Meskipun masih mengundang pro dan kontra tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, DPRD Kabupaten Tangerang hari ini tetap akan menetapkannya melalui Rapat paripurna.

Warga Dadap Tolak Status Kelurahan

Sedikitnya 300 warga Desa Dadap yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Dadap (Format) melakukan unjuk rasa di Kantor Desa Dadap, Senin (1/8).

Depdagri Kaji Ulang Pilkada Irian Jaya Barat

�Ada pengerahan ratusan ribu orang ke Irjabar karena dimobilisir calon tertentu.�

Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Dilantik

Pejabat lama mengundurkan diri karena ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah 28 Juli nanti.

Banten Hentikan Upaya Ambil Alih 22 Pulau

Banten memutuskan untuk menghentikan upaya merebut kembali 22 pulau itu dan tidak menganggarkan kegiatan apapun untuk merebutnya dalam APBD Banten 2005.

Proyek Tumpang Tindih di Tangerang

Banyak proyek di Kabupaten Tangerang dibangun tanpa diketahui pemerintah setempat. Proyeknya dibangun oleh pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan Banten. Peluang duplikasi proyek dan manipulasi anggaran.

Belasan Daerah Otonom Segera Terbentuk

Pemerintah sedang mengkaji 12 calon daerah otonom, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah mengkaji 4 calon daerah otonom. Pemerintah sangat hati-hati, kawatir pembentukan daerah otonom cuma boneka kelompok tertentu.

Kabupaten Bandung Barat Disetujui DPRD

DPRD Jawa Barat menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Banyak pihak tak setuju. Cuma soal pembagian rejeki atau memang perlu untuk pengembangan?

Pemekaran Wilayah Tangerang Akan Dilaksanakan 2010

Perlu ada persiapan matang sejak dini dan tidak menyusahkan pemerintah induk, lebih-lebih memicu timbulnya konflik horizontal antarmasyarakat.

Massa Tuntut Bupati Morowali Mundur

Pasalnya bupati telah melakukan beberapa kesalahan fatal, termasuk mengubah jam kerja menjadi malam hari.

Banten Tidak Persulit Pembentukan Kota Cipasera

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak akan mempersulit proses pembentukan Kota Cipasera yang otonom.

Poling: Publik Bogor, Bekasi, Karawang dan Depok Setuju Provinsi Baru

Sebagian besar responden (80,1%) di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Karawang setuju terbentuknya provinsi baru yang terpisah dari Jawa Barat.

DPRD Kabupaten Tangerang Berjanji akan Sikapi Soal Cipasera

Pimpinan komisi dan fraksi DPRD Kabupaten Tangerang akan membentuk panitia musyawarah pada Kamis (10/3) nanti.

Pendekar Banten Tolak Pemekaran Wilayah

Sekitar 500 orang Pendekar Banten yang tergabung dalam Laskar Islam Banten menyatakan sikap menolak adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Tangerang.

Jelang Pilkada, Depdagri Perioritaskan Penanganan Konflik Daerah Pemekaran

Terdapat tujuh Kabupaten/Kotamadya daerah pemekaran yang potensial konflik.

Rencana Pemekaran Sukabumi Menuai Perdebatan

Ketua Presidium Formusja, Zeni Zeinal Alamsyah menjelaskan berdasarkan SK Gubernur Jabar nomor 31 tahun 1990, Kabupaten Sukabumi dimekarkan menjadi tiga kabupaten.

DPRD Minta Provinsi Banten Ambil Alih Situ Cipondoh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengambil alih kewenangan pengelolaan situ Cipondoh di Tengerang dari Pemerintah Jawa Barat.

Konsep Megapolitan Percepat Pembangunan Bodetabek

Menurut Bonie, selama ini belum ada kesatuan koordinasi.

Tokoh Masyarakat Betawi Tolak Pembentukan Kota Baru

Sejumlah tokoh masyarakat di enam kecamatan wilayah selatan Kabupaten Tangerang meliputi menolak pembentukan kota baru.

Warga Kolonodale Minta DPR Realisasikan Pemekaran

Pembentukan kabupaten baru di Labuha telah memenuhi persyaratan.

Pembentuk Kota Otonom Cipasera Perlu Kajian Mendalam

Wacana pemisahan enam kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Tangerang menjadi kota tonom Cipasera (Ciputat, Pamulang, Pondok Aren, Serpong, Cisauk dan Pagedangan), masih pada tahap pro dan kontra. Meski demikian, intensitas tuntutannya semakin tinggi.