Pilkada Serentak

Belajar dari Jokowi, PDIP Yakin Menangkan Pilkada

Belajar dari Jokowi, PDIP Yakin Menangkan Pilkada

PDIP akan melatih kadernya agar menjadi pemenang dalam Pilkada serentak.

  • Rantai Pemasaran Putusan Mahkamah

    Akil memainkan perkara sejak 2010, sebelum menduduki kursi ketua setahun lalu. Dalam kurun itu, setidaknya 400 sengketa pemilihan kepala daerah ia tangani. 

  • Harapan untuk Kaji

    Pertama kalinya Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah yang dulunya ditangani Mahkamah Agung. Kemarin, perkara sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur diputuskan.

  • Peningkatan Kualitas Demokrasi Lokal

    Sepuluh tahun sudah kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Saatnya seleksi kepemimpinan tingkat lokal ditingkatkan menjadi lebih substansial.

  • Pilkada, Momentum Perubahan DPR?

    Dengan mengusung label "perwakilan rakyat", DPR mendapat jaminan konstitusional untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

  • Dongeng Kampret

    Pada suatu malam saya mendapat panggilan telepon dari Suhu Thien Lung. Lelaki bajik dan bijak, selaras dengan namanya yang bermakna istimewa: langit (thien) tempat pertapaan naga (lung).

  • Titik Lemah Perppu Pilkada

    Ada beberapa titik lemah Perppu Pilkada. Pertama, kegentingan yang memaksa sebagai syarat diterbitkannya Perppu Pilkada tidak jelas.

  • Penyembelihan Demokrasi

    Awalnya, pengesahan RUU Pilkada diharapkan menjadi batu ujian bagi keberlangsungan embusan roh demokrasi, apakah demokrasi harus menemui ajalnya pada altar rezim elektoral parlemen atau sebaliknya tetap berembus mengisi dan menggerakkan "raga" politik dan daulat rakyat. Namun, dengan dikembalikannya pilkada ke DPRD lewat voting dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis pekan lalu, ini menjadi semacam mimpi buruk bagi demokrasi kita. Babak baru pengerdilan dan penyembelihan demokrasi seakan-akan telah dimulai oleh sekelompok (fraksi) elite politik di Senayan.

  • Lokomotif Reformasi dan Gerbong Demokrasi

    Batang pokok demokrasi, yaitu hak rakyat untuk memilih atau tidak memilih--selain hak untuk dipilih-secara langsung, telah ditebang oleh DPR. Sampai sekarang memang tak jelas benar mengapa anggota parlemen disebut sebagai wakil rakyat. Mereka lebih cocok disebut wakil konstituen, jika bukan wakil partai politik. Padahal tak jelas betul pula apakah setiap pemilih yang mencoblos gambar wajah mereka dulu sewaktu pemilu adalah konstituen atau anggota partai politik mereka.

  • Matinya Nalar Demokrasi

    Dalam teori kekuasaan, demokrasi lahir paling akhir setelah tirani,monarki, dan aristokrasi. Demokrasi adalah pilihan terbaik karena menempatkan demos (rakyat) sebagai pemilik kedaulatan.

  • Langkah Mundur Pemilihan Kepala Daerah

    Penyelesaian pro-kontra pemilihan kepada daerah (pilkada)-tetap langsung oleh rakyat atau oleh DPRD-akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR pada 25 September 2014. Posisi terakhir, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan Fraksi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat, ngotot mengubah aturan pilkada, dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Sementara itu, PDIP, PKB, dan Hanura berpendapat rakyat harus tetap memilih langsung pemimpinnya dalam pilkada.

  • Perlawanan Ahok

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengundurkan diri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Alasannya, ia tak sependapat dengan sikap politik Gerindra yang mendukung pilkada lewat DPRD. Bagi Ahok, Gerindra mengingkari kepercayaan masyarakat. Idealisme politik Ahok telah dicederai oleh partai politik.

  • Mundur Tak Gentar

    Belakangan ini kita diganggu oleh wacana sebagian anggota DPR dan politikus-terutama dari partai-partai pendukung koalisi Merah Putih-yang ingin merevisi Undang-Undang Pilkada. Mereka berharap kepala daerah tak lagi dipilih secara langsung, melainkan dipilih oleh para anggota DPRD.