Komisi Etik KPK

Kenapa PDIP Ngotot Komite Etik KPK Dibuat Permanen?

Kenapa PDIP Ngotot Komite Etik KPK Dibuat Permanen?

Junimart menilai pembentukan Komite Etik cukup mendesak karena tak ada penindakan hukum terhadap pimpinan KPK yang diduga melanggar etika.

  • Samad Tak Ciut dengan Hasil Komite Etik

    Berikut ini intisari temuan Komite Etik tersebut

  • 10 Calon Lolos Seleksi Pemimpin KPK

    Sepuluh nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi lolos ke tahapan wawancara. Mereka akan kembali diseleksi.

  • Berujung di Deponering

    Ganjalan muncul saat Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menolak penggunaan
    wewenang khusus Jaksa Agung itu.

  • Titik Balik di Kuningan

    Titik balik terjadi setelah Antasari Azhar ditahan dengan tuduhan terlibat pembunuhan berencana.

  • Tiga Opsi Langkah Hukum

    Kini Kejaksaan Agung menghadapi tiga pilihan dengan peluang dan risiko berbeda-beda.

  • Kemenangan Anggodo Dicurigai

    Putusan hakim tunggal Nugroho Setiaji itu kontan memicu kecurigaan sejumlah kalangan.

  • Saling Tuding Hari Sabarno-Oentarto

    Kasus ini bermula dari terbitnya radiogram Hari Sabarno pada 13 Desember 2002, yang ditandatangani Oentarto Sindung Mawardi. Total kerugian negara sebagai buntut radiogram itu ialah Rp 76,22 miliar.

  • Wewenang KPK Dilumpuhkan

    Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepszi dianggap sebagai upaya
    melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Prittt, Tilang untuk Susno

    Untuk sementara, Susno parkir sebagai perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes Polri.

  • Menanti Sanksi

    Poin yang juga diminta sejak awal adalah pentingnya sanksi diberikan kepada para pejabat Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang terlibat dalam proses hukum yang dipaksakan ini.

  • Kematian KPK

    KPK dan Koalisi Masyarakat Antikorupsi kemudian harus segera mengajukan permohonan pengujian konstitusional

  • Desain Dewan Pengawas KPK *)

    Dewan Pengawas KPK, misalnya, dapat menyelidiki mengapa pimpinan KPK tidak segera menahan tersangka Angelina Sondakh dan Miranda S. Goeltom, tidak menetapkan Jhonny A. Marbun sebagai tersangka, tidak segera memeriksa Anas Urbaningrum, dan tidak mengungkap dengan tuntas dan adil kasus-kasus rekening gendut perwira polisi, Bank Century, cek pelawat, dan Wisma Atlet.

  • Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tantangan 2012 *)

    Kendatipun dianggap telah menorehkan sejarah penegakan hukum korupsi yang positif, kinerja KPK di bidang penindakan bukan tanpa catatan. Ada beberapa kasus besar, seperti skandal Century, Nazaruddin, cek pelawat, serta rekening gendut pati Polri yang belum dapat diungkap hingga tuntas oleh KPK.

  • Memperkuat Undang-Undang KPK *)

    Tanpa tindakan yang strategis dan komprehensif, masyarakat suatu saat nanti akan memandang KPK tidak berbeda dengan institusi penegak hukum lain yang korup, tidak memiliki kredibilitas, dan tidak berdaya memberantas korupsi.

  • Hasrat Politik Mengebiri KPK*)

    Seharusnya, untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya bukan dengan merombak Undang-Undang KPK. DPR dapat menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong reformasi internal di tubuh kepolisian dan kejaksaan. Masalahnya, sudah hampir 12 tahun reformasi hukum dilakukan, tetapi capaiannya sangatlah minim.

  • (Sekali Lagi) Menyelamatkan KPK!


    KPK beroperasi dalam sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan patronisme, sistem rente, dan kolusi korup antara penguasa dan pengusaha.

  • Memulihkan Wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi

    Sayangnya, alih-alih memilih kandidat terbaik, Komisi III DPR sudah mulai disibukkan oleh gerakan bawah tanah untuk memajukan jagonya. Padahal memilih pejabat publik yang akan ditempatkan di KPK sebagai pemimpin tertinggi merupakan kerja untuk mempertaruhkan bukan hanya wibawa KPK, tapi juga wibawa negara ini.

  • Nunun 'Menyandera' KPK  

    Karena sulitnya memeriksa Nunun, seorang kawan pernah berkirim SMS kepada Ketua KPK Busyro Muqoddas, yang intinya mendesak KPK supaya segera menangkap Nunun. Sang Ketua KPK hanya menjawab singkat, "Gusti Allah tidak tidur."

  • Taring Baru Komisi Pemberantasan Korupsi

    Dengan hadirnya Busyro menggantikan Antasari, diharapkan lini depan KPK akan semakin tajam. Tugas pertama yang cukup berat adalah mengembalikan kepercayaan publik.

  • KPK Terancam Mandul

    Komitmen para anggota legislatif dalam pemberantasan korupsi hanya sebatas "hangat-hangat kuku".