Reformasi Birokrasi

Kali Ini, Jokowi Bilang Titip Jakarta ke Kepsek  




Jokowi berharap kepala sekolah dan kepala puskesmas terpilih ini bisa membawa perubahan di Ibu Kota.

Jokowi: Ada PNS Ngaku Dekat Buat Naik Jabatan  

Jokowi mendapat laporan ihwal adanya staf dinas yang mengaku dekat dengan dirinya untuk mendapat jabatan.

Hari Pertama, Anas Effendi Kumpulkan Camat  

Pengarahan bagi lurah dan camat se-Jakarta Barat akan menjadi agenda pertama Anas Effendi sebagai Wali Kota Jakbar.

Di Masa Mendatang, Kepala Dinas Bisa dari Swasta

Nantinya syarat golongan juga akan ditiadakan untuk kenaikan pangkat.
Kekosongan jabatan tak akan terjadi lagi.

Pemerintah Minta Istilah Lelang Jabatan Diganti  

Istilah "lelang jabatan" dinilai kurang pas, sebaiknya istilah "lelang jabatan" diganti dengan "promosi terbuka".

Ahok: Jabatan Struktural DKI Akan Dikurangi  

Pengurangan pegawai akan dilakukan di badan pada unit pengadaan barang dan jasa.

Ahok Berterima Kasih kepada Reformasi, Mengapa?  

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan,

masyarakat harus terus diingatkan peristiwa demonstrasi pada

Mei 1998.

SBY di Youtube Bisa Jadi Contoh Bagi Kepala Daerah

Menggunakan media sosial untuk komunikasi politik ini dinilai bisa dicontoh kepala daerah.

Dinilai Jelek, Muhaimin Kirim Sekjen ke Ombudsman  

Menurut Muhaimin, ada aspek online di kementeriannya yang tak dinilai Ombudsman.

Dua Kementerian Janji Penuhi Panggilan Ombudsman

Kemdikbud mengklaim tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaganya meningkat 4 poin dari tahun sebelumnya.

Ombudsman: Masih Ada Pembiaran Pungli  

Akibat tidak adanya pengawasan terhadap unit pelaksana pelayanan publik.

Layanan Publik di Kementerian PU Paling Jelek

Ketua Komisi Ombudsman menjelaskan ini bagian dari implementasi UU Pelayanan Publik.

Ombudsman Kasih Nilai Jelek, Kemsos Tak Terima

Kemsos mengaku sudah bekerjasama dengan KPK dan dapat nilai bagus dari BPK.

Layanan Kementerian Perdagangan Jadi yang Terbaik  

Kementerian dengan pelayanan publik terburuk dipegang oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh poin 285.

Dikritik Ombudsman, Menteri Nuh Tak Ambil Pusing

Yang penting penilaian Ombudsman tidak berupa persepsi dan tidak tendensius.

berikutnya